Mediaistana.com || Kota Bogor, Jabar
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kota Bogor, Selasa (31/03/2026).
Dalam keterangannya, Dedie mengungkapkan bahwa capaian indikator pembangunan, baik mikro maupun makro, menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR).
“Kalau kita bicara indikator-indikator, baik mikro maupun makro, alhamdulillah capaiannya tidak mengecewakan. Namun ini menjadi PR bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas masyarakat Kota Bogor, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan,” ujarnya.
Dedie menegaskan, meskipun laporan telah disusun dan diserahkan secara resmi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tetap harus berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik ke depan.
Selain itu, Pemkot Bogor juga mengusulkan perubahan tipologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi tipe A. Usulan tersebut didasarkan pada tingginya intensitas bencana di Kota Bogor yang tercatat mencapai sekitar seribu kejadian.
“Statusnya masuk ke tipe A, sehingga secara organisasi harus disesuaikan. Kota Bogor memiliki tipikal bencana yang cukup tinggi, bahkan mencapai sekitar seribu kejadian. Maka wajar jika kami mengusulkan BPBD ditingkatkan menjadi setingkat eselon dua,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menegaskan bahwa LKPJ merupakan mekanisme penting dalam mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
“LKPJ ini merupakan mekanisme untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan APBD tahun 2025. Saya yakin indikator-indikator yang disampaikan cukup luar biasa pencapaiannya, namun tetap akan kita bahas dan dalami bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Bogor,” ungkapnya.
Ia berharap, pembahasan LKPJ tersebut dapat menghasilkan rekomendasi terbaik guna meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kota Bogor pada tahun berjalan.
Dengan penyerahan LKPJ ini, DPRD Kota Bogor bersama Pemkot akan melanjutkan pembahasan guna memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. (090)
