Kota Bogor, Jawa Barat || Mediaistana.com
Sejumlah ketua dan anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kota Bogor menyuarakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mereka mendesak agar program tersebut dihentikan karena dinilai berpotensi tidak tepat sasaran dan rawan penyimpangan anggaran. Sabtu, 10/10/2026.
Ormas yang disebut menyampaikan penolakan tersebut antara lain GIBAS, BPPKB, Laskar Merah Putih Indonesia, Laskar NKRI, dan Satria Banten. Sikap penolakan itu terekam dalam sebuah video yang diunggah melalui akun TikTok umar_jagad 1.
Dalam video tersebut, sejumlah ketua ormas secara bergantian menyampaikan protes dan tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka menegaskan akan mengambil langkah lebih lanjut apabila aspirasi yang disampaikan tidak mendapat respons dari pemerintah.
“Hari ini kami mendesak kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menghentikan program MBG. Ketika aspirasi kami tidak didengar, maka kami akan mengepung Istana,” ujar salah satu ketua ormas dalam video tersebut.
Pernyataan itu menjadi bentuk peringatan terbuka dari kelompok yang menyampaikan protes. Mereka menegaskan bahwa apabila pemerintah tidak menghentikan program MBG dan aspirasi mereka tidak didengar, aksi mengepung Istana menjadi langkah yang mereka ancamkan.
Soroti Ketepatan Sasaran dan Potensi Penyimpangan Anggaran
Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya. Namun, pelaksanaannya juga menjadi perhatian publik, mulai dari ketepatan sasaran penerima, kualitas makanan, pengawasan penyelenggara, hingga transparansi penggunaan anggaran negara.
Kelompok ormas yang menyampaikan protes tersebut menilai persoalan-persoalan itu perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Mereka menginginkan agar pelaksanaan program dievaluasi, terutama menyangkut efektivitas penyaluran bantuan dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana.
Meski demikian, tudingan mengenai kerawanan korupsi perlu dibedakan dari fakta hukum. Dugaan penyimpangan harus didukung bukti dan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan pihak berwenang agar tidak menjadi tuduhan tanpa dasar.
Pemerintah Dituntut Merespons Aspirasi
Protes yang terekam dalam video tersebut menambah sorotan terhadap pelaksanaan program MBG. Sebagai program berskala nasional yang menggunakan anggaran negara, MBG membutuhkan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai jadwal rencana aksi mengepung Istana maupun tanggapan resmi pemerintah terhadap tuntutan yang disampaikan dalam video tersebut.
Publik kini menantikan bagaimana pemerintah merespons aspirasi itu, termasuk apakah evaluasi terhadap ketepatan sasaran, mekanisme pengawasan, dan penggunaan anggaran program MBG akan dilakukan secara terbuka.
Satu hal yang menjadi sorotan, tuntutan penghentian program disertai ancaman aksi mengepung Istana menunjukkan bahwa kelompok tersebut menginginkan respons nyata dari Presiden Prabowo Subianto terhadap keberatan yang mereka sampaikan.
