Editorial oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.
Sinyal dari ruang rapat Komisi II DPRD Buru tanggal 28 April 2026 itu kini berubah menjadi peringatan yang jauh lebih serius dan berbahaya—bukan lagi sekadar soal etika atau moral, tetapi sudah menyentuh potensi konsekuensi hukum yang nyata.
Keberanian perwakilan PT. HAM, Helena Ismail membuka fakta tentang aliran dana miliaran rupiah, lengkap dengan adanya kwitansi, harus dibaca sebagai sinyal bahwa persoalan ini telah masuk fase pembuktian, bukan lagi sekadar tuding-menuding. Ini penting: ketika bukti mulai disebut di forum resmi, maka narasi berubah menjadi potensi perkara.
Dan di titik inilah semua pihak yang pernah menerima uang perlu benar-benar berhati-hati.
Jika benar ada pihak yang telah menerima pembayaran, lalu masih membuka ruang untuk klaim tambahan—apalagi dari sumber lain untuk objek yang sama—maka risikonya tidak lagi berhenti pada konflik perdata. Ini bisa bergeser ke ranah pidana, dengan dugaan seperti penipuan, penggelapan, atau bahkan perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum.
Perlu disadari, jejak uang tidak pernah benar-benar hilang. Kwitansi, transfer, saksi, hingga rekam komunikasi dapat dirangkai menjadi konstruksi hukum yang utuh. Apa yang hari ini mungkin dianggap “aman” atau “tidak akan terbongkar”, bisa berubah menjadi alat bukti yang sangat kuat di kemudian hari.
Lebih tajam lagi: keberanian Helena menyebut pihak-pihak penerima dana menunjukkan bahwa ada akumulasi kekecewaan atas kondisi yang tidak kunjung selesai meski dana besar telah dikeluarkan. Ini bukan pernyataan spontan—ini indikasi bahwa kesabaran sudah mencapai batas, dan pintu untuk membawa persoalan ini ke jalur hukum semakin terbuka.
Peringatan ini patut secara khusus ditujukan kepada pihak-pihak yang pernah mengambil dana dari Helena. Jika memang sudah ada penerimaan, maka setiap langkah berikutnya harus dihitung dengan sangat cermat. Tidak ada lagi ruang untuk memainkan klaim ganda atau membuka jalur penerimaan lain atas objek yang sama.
Bagi siapa pun yang merasa pernah menerima dana, ini adalah momen untuk melakukan evaluasi diri secara serius. Jangan sampai langkah yang dianggap “mengamankan posisi” justru berubah menjadi jerat hukum. Bermain dua kaki dalam situasi seperti ini bukan lagi taktik—itu adalah risiko.
Gunung Botak sudah terlalu lama menjadi ruang abu-abu. Namun ketika bukti mulai diangkat dan nama mulai disebut, warna abu-abu itu perlahan menghitam: menjadi jelas mana yang bisa dipertanggungjawabkan, dan mana yang berpotensi dipersoalkan secara pidana.
Pesannya sederhana tapi keras: jika sudah menerima, berhentilah di situ. Jika belum, tempuh jalur yang sah. Karena begitu proses hukum mulai berjalan, ruang untuk menjelaskan diri tidak lagi sebebas sekarang—dan konsekuensinya tidak akan ringan.
