Isu penetapan pengurus Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Buru yang beredar belakangan ini dipastikan tidak benar. Hingga saat ini, organisasi tersebut belum melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) sebagai forum resmi untuk menentukan kepemimpinan baru.
Penegasan ini disampaikan oleh Sekretaris Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Maluku, Samsul Sampula, S.Pd. Ia menegaskan bahwa segala bentuk klaim terkait penetapan ketua maupun struktur kepengurusan PD Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Buru tidak memiliki dasar yang sah.
“Musda saja belum dilaksanakan, jadi kalau ada yang mengklaim sebagai ketua atau pengurus, itu tidak bisa dibenarkan. Itu hoaks,” tegas Samsul, Sabtu, (2/5/2026)
Menurutnya, panitia pelaksana justru tengah mempersiapkan agenda Musda yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Mei 2026 mendatang, sesuai dengan surat resmi yang telah diedarkan. Oleh karena itu, seluruh kader diharapkan dapat menahan diri dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Samsul juga mengingatkan bahwa Pemuda Muhammadiyah merupakan organisasi yang memiliki aturan jelas melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Setiap proses pengambilan keputusan, termasuk pemilihan kepemimpinan, harus melalui mekanisme organisasi yang sah.
“Semua kader wajib taat pada konstitusi organisasi. Tidak ada ruang bagi klaim sepihak di luar mekanisme resmi,” ujarnya.
Ia pun menilai bahwa polemik yang muncul akibat klaim sepihak tersebut tidak perlu diperpanjang, karena hanya akan mengganggu konsolidasi organisasi.
Lebih lanjut, Samsul mengimbau kepada panitia pelaksana agar tetap fokus pada persiapan Musda. Ia berharap forum tersebut nantinya mampu melahirkan kepemimpinan yang kredibel dan mampu membawa Pemuda Muhammadiyah di Kabupaten Buru ke arah yang lebih baik.
“Yang terpenting sekarang adalah memastikan Musda berjalan lancar dan melahirkan pemimpin yang benar-benar siap menahkodai organisasi,” pungkasnya.
