Editorial Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.
Pernyataan yang saling bertolak belakang dalam kasus lahan Gunung Botak ini bukan sekadar perbedaan versi—ini mencerminkan persoalan serius soal transparansi, legitimasi perwakilan, dan potensi konflik internal dalam komunitas adat itu sendiri.
Di satu sisi, pernyataan Helena Ismail dalam forum resmi seperti rapat dengar pendapat bersama DPRD Buru tanggal 28 April 2026 memiliki bobot politik dan hukum. Klaim adanya penyerahan dana sekitar Rp 3 miliar kepada ahli waris dari marga Nurlatu, Besan, dan warga Wael bukanlah pernyataan ringan. Itu berarti ada proses yang diklaim sah—baik secara administratif maupun sosial.
Namun, bantahan keras dari pihak yang juga mengatasnamakan marga yang sama justru membuka kemungkinan yang lebih problematik:
bukan sekadar “tidak ada pembayaran”, melainkan kemungkinan adanya perwakilan yang tidak sah, tidak transparan, atau bahkan manipulatif.
Jika benar uang itu telah diserahkan, tetapi sebagian anggota keluarga besar tidak mengetahuinya, maka ada indikasi kuat bahwa:
-Proses distribusi tidak melibatkan seluruh pemilik hak,
-Ada elite kecil yang bertindak atas nama kolektif tanpa mandat yang jelas,
-Atau terjadi pengaburan informasi secara sengaja.
Namun melihat pola yang sering terjadi dalam konflik lahan, terutama di wilayah kaya sumber daya seperti Gunung Botak, skenario yang paling masuk akal justru ada di tengah: uang mungkin benar ada, tetapi jalurnya tidak transparan dan tidak inklusif.
Ini yang berbahaya.
Karena konflik seperti ini tidak hanya soal “siapa terima uang”, tapi bisa berkembang menjadi:
-Konflik horizontal antar keluarga/marga,
-Delegitimasi struktur adat,
-Hingga potensi kekerasan sosial.
Opini tajamnya:
Kasus ini menunjukkan bahwa problem utamanya bukan sekadar ada atau tidaknya uang Rp 3 miliar, melainkan krisis kepercayaan dalam representasi adat. Ketika ada pihak yang bisa mengatasnamakan satu marga tetapi tidak diakui oleh anggota lainnya, maka struktur sosial itu sendiri sedang rapuh—dan celah ini sangat mudah dimanfaatkan oleh kepentingan ekonomi.
Jika tidak segera dibuka secara terang—siapa menerima, kapan, dengan dasar apa, dan disaksikan oleh siapa—maka narasi “ketidakterbukaan” yang disebut bukan lagi dugaan, tetapi akan menjadi kesimpulan publik yang sulit dibantah.
Dan dalam situasi seperti ini, diam atau bantahan sepihak tanpa bukti hanya akan memperdalam kecurigaan, bukan menyelesaikan masalah.
