Probolinggo, Mediaistana.com
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo mendorong penyedia jasa konstruksi lokal beradaptasi dengan sistem pengadaan digital pemerintah. Caranya lewat pelatihan E-Catalog Versi 6 metode pemilihan penyedia dengan mini kompetisi di Ruang Rapat Dam Banyu Biru DPUPR, Selasa (12/5/2026).
Pelatihan diikuti 100 peserta terdiri dari direktur perusahaan dan tenaga administrasi penyedia jasa konstruksi se-Kabupaten Probolinggo. Narasumber berasal dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo. Kegiatan juga dirangkai sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Ngisi Bareng oleh BPS Kabupaten Probolinggo.
Hadir dalam kegiatan itu Sekretaris DPUPR Kabupaten Probolinggo Asrul Busthami, Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Lilik Hariyanti, dan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo Moh. Abdi Utoyo. Materi pelatihan meliputi pendaftaran penyedia di E-Catalog Versi 6, input produk jasa konstruksi, mini kompetisi, serta alternatif metode pengadaan lain di E-Catalog Versi 6.
Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan DPUPR Kabupaten Probolinggo Ruli Nasrullah mengatakan pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi penyedia jasa konstruksi agar mampu bersaing di era digitalisasi pengadaan pemerintah. Pelatihan ini memberi pemahaman metode pemilihan penyedia lewat E-Catalog Versi 6 sekaligus meningkatkan daya saing penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Probolinggo, ujarnya.
Sekretaris DPUPR Kabupaten Probolinggo Asrul Busthami menegaskan seluruh penyedia jasa harus mulai beradaptasi dengan katalog elektronik LKPP. Aturannya sudah jelas, arah kebijakannya memang harus lewat katalog elektronik. Hampir semua item pekerjaan sekarang sudah ada di etalase LKPP, sehingga mau tidak mau penyedia jasa harus beradaptasi dan menyiapkan diri, katanya.
Menurut Asrul, peluang pengadaan di luar katalog elektronik kini makin terbatas. Karena itu penyedia jasa wajib memahami mekanisme baru agar tetap bersaing. Kami di DPUPR mengundang panjenengan semua untuk membantu menyiapkan diri menjadi penyedia jasa di Kabupaten Probolinggo yang mandiri dan berdaya saing, tegasnya.
Asrul mengungkapkan akhir 2025 DPUPR sempat mencoba mekanisme pengadaan tertentu, namun belum optimal karena minim peserta yang menawar. “Kami sudah coba akhir 2025, tetapi tidak ada yang menawar. Mungkin saat itu pelaku jasa masih menyesuaikan aturan baru, jelasnya.
Selain regulasi, Asrul menyebut eskalasi harga material yang belum stabil jadi tantangan sektor jasa konstruksi. Meski begitu ia optimistis kondisi akan membaik. Yang jadi tantangan sekarang eskalasi harga yang belum menentu. Kita harap kondisi global segera membaik supaya harga kembali normal. DPUPR siap buka ruang konsultasi. Jangan ragu datang dan belajar. Kami siap bantu agar penyedia jasa di Kabupaten Probolinggo makin mandiri dan berdaya saing, pungkasnya.
