Probolinggo, Mediaistana.com
Kebijakan administrasi SD Mutif atau Muhammadiyah Kreatif Kraksaan kembali jadi sorotan setelah dua siswa disebut tidak diikutkan ujian karena menunggak pembayaran bulanan. Kasus ini memicu keluhan wali murid terkait perlindungan hak dan kondisi psikologis anak.
Dua siswa berinisial HS kelas 5 dan ZHR kelas 4 di duga tidak mengikuti ujian bersama teman-temannya. Rika, ibu kedua siswa, mengaku anaknya dipisahkan dan ditempatkan di kantor sekolah saat ujian berlangsung, Senin (18/5/2026).
Anak saya tidak diikutkan ujian karena belum melunasi uang bulanan. Saya sudah menghubungi sekolah, tapi telepon dimatikan saat saya jelaskan kondisi ekonomi keluarga. Begitukah adab seorang kepala sekolah? kata Rika sambil menangis.
Rika menjelaskan keterlambatan pembayaran terjadi karena kondisi ekonomi keluarga. Ia bekerja seorang diri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak.
Pagi itu saya masih bekerja. Saya berusaha mencari uang agar anak bisa ikut ujian, tapi sekolah tidak mau memahami kondisi saya, ujarnya.
Menurut Rika, perlakuan tersebut berdampak pada psikologis kedua anaknya. HS dan ZHR merasa malu, tertekan, dan kehilangan kepercayaan diri karena diperlakukan berbeda di depan teman-temannya.
Saya sangat menjaga mental anak saya. Mereka menangis karena tidak bisa ikut ujian bersama teman-temannya, katanya.
Ia menegaskan persoalan administrasi seharusnya diselesaikan antara orang tua dan sekolah, tanpa melibatkan anak. Anak jangan sampai ikut menanggung dampaknya, apalagi sampai memengaruhi mental dan pendidikan mereka, tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan wali murid lain yang enggan disebut namanya. Ia menilai sekolah terlalu menekankan urusan administrasi dibanding kepentingan pendidikan siswa.
Saya tetap datang meski sedang sakit dan sempat muntah di sekolah karena takut anak mengalami hal yang sama. Bukan tidak mau bayar, tapi memang waktu itu belum bisa menyerahkan, katanya.
Saat dikonfirmasi, Kepala SD Mutif Kraksaan Ahmad Saifullah menolak memberikan penjelasan dan meminta awak media meninggalkan ruangan. Maaf, ini masalah internal. Biar saya selesaikan dengan yang bersangkutan, katanya singkat.
Praktik penahanan hak ikut ujian karena tunggakan dinilai bertentangan dengan semangat perlindungan anak dan akses pendidikan. Lembaga pendidikan diharapkan lebih bijak menyikapi persoalan administrasi agar hak belajar dan kesehatan mental siswa tetap terjaga.
