Probolinggo, Mediaistana.com
Anggota DPRD Komisi 1 Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PKB, Muchlis, melontarkan kritik tajam. Menurutnya, Organisasi Perangkat Daerah OPD jangan terjebak mengejar serapan anggaran semata. Angka besar di laporan tak ada artinya jika rakyat tak merasakan manfaatnya.
OPD itu jangan hanya bisa menyerap anggaran saja, tetapi harus punya inovasi dalam melayani masyarakat. Yang dibutuhkan rakyat adalah hasil nyata dari kebijakan pemerintah, bukan tumpukan berkas serapan, tegas Muchlis usai Sidang Paripurna DPRD Kab. Probolinggo, Rabu (17/6/2026).
Baginya, keberhasilan OPD diukur dari dampaknya ke lapangan. Program boleh megah, anggaran boleh besar, tapi kalau tidak menyentuh kebutuhan warga, itu sama saja dengan gagal.
Muchlis juga meluruskan makna efisiensi anggaran. Ia menolak anggapan efisiensi berarti memangkas dana atau mematikan program. Efisiensi, katanya, adalah seni merancang kebijakan tepat sasaran berdasarkan skala prioritas rakyat.
“Efisiensi itu bukan berarti tidak ada anggarannya. Efisiensi adalah bagaimana pemerintah merancang kebijakan yang tepat sasaran, berdasarkan skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan rakyat,” ujarnya dengan nada tegas.
Sasaran kritiknya langsung mengarah ke pelayanan publik. Muchlis menyoroti pekerjaan rumah Pemkab Probolinggo, khususnya pengurusan administrasi kependudukan. Ia menunjuk pelayanan pembuatan dan pencetakan e-KTP sebagai contoh nyata.
Di titik inilah nadanya meninggi. Muchlis menilai masih banyak warga yang “dipingpong” saat mengurus e-KTP. Berpindah dari satu loket ke loket lain, dari satu kantor ke kantor lain, tanpa kepastian.
Pelayanan e-KTP perlu ada koreksi. Warga yang mau mengurus KTP masih dipingpong di berbagai tempat. Padahal di setiap kecamatan sarana dan fasilitas pendukung sudah tersedia. Kenapa tidak dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat? tanyanya kepada wartawan.
Sindiran itu menampar. Fasilitas ada, tapi aksesnya mampet. Bagi Muchlis, kondisi ini bertolak belakang dengan semangat pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan.
Ia pun menaruh harapan besar pada Pemkab Probolinggo melalui OPD terkait. Muchlis meminta segera evaluasi dan membenahi sistem pelayanan. Jangan sampai fasilitas jadi pajangan, sementara rakyat tetap menderita.
Kalau pelayanan efektif, inovatif, dan berpihak ke masyarakat, kepercayaan publik pasti naik. Itu tugas OPD: kerja buat rakyat, bukan kerja buat laporan, pungkasnya.
