Kabar positif datang dari sisi fiskal Kabupaten Buru. Pemerintah pusat memberikan tambahan dana transfer dengan total mencapai Rp 79.266.172.000. Tambahan anggaran ini menjadi ruang fiskal baru bagi Kabupaten Buru di tengah kondisi keuangan daerah yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru dari Fraksi Partai Golkar, Jaidun Sa’anun, menyambut baik tambahan dana tersebut. Menurutnya, tambahan transfer ini merupakan momentum penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan sejumlah kebutuhan yang bersifat mendesak.
“Tambahan dana ini tentu menjadi kabar baik bagi Kabupaten Buru. Di tengah keterbatasan fiskal yang kita hadapi, setiap tambahan ruang anggaran sangat berarti untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat dan aparatur,” ujar Jaidun.
Berdasarkan Nota Dinas Direktorat Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan Nomor ND-553/PK.2/2026, total dana yang diterima Kabupaten Buru mencapai Rp 79.266.172.000.
Apresiasi untuk Bupati dan Ikhtiar Politik di Pusat
Jaidun secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Bupati Buru atas berbagai langkah dan upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, kondisi keuangan Kabupaten Buru membutuhkan kerja keras, komunikasi dan langkah strategis dari seluruh pihak agar kebutuhan daerah tetap mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Bupati yang selama ini terus melakukan berbagai upaya untuk menghadapi keterbatasan fiskal daerah. Kondisi fiskal kita memang tidak mudah, sehingga diperlukan kerja keras dan komunikasi yang intensif untuk mencari solusi terbaik bagi Kabupaten Buru,” kata Jaidun.
Namun demikian, Jaidun menegaskan bahwa tambahan dukungan fiskal tersebut juga tidak terlepas dari ikhtiar politik dan komunikasi yang terus dilakukan untuk menyuarakan kepentingan Kabupaten Buru di tingkat pusat.
Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru sekaligus bagian dari Fraksi Golkar, Jaidun mengaku terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak dan menyampaikan kondisi serta kebutuhan fiskal Kabupaten Buru agar mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Pada saat yang sama, kami di DPRD, khususnya melalui Fraksi Golkar, terus melakukan ikhtiar politik dan komunikasi di tingkat pusat untuk memperjuangkan kepentingan Kabupaten Buru. Kita menyampaikan kondisi riil daerah dan kebutuhan fiskal kita agar mendapat perhatian,” ujarnya.
Menurut Jaidun, berbagai upaya tersebut harus dipandang sebagai bagian dari kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD dan seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan Kabupaten Buru.
“Yang terpenting bukan siapa yang paling menonjol, tetapi bagaimana seluruh ikhtiar ini menghasilkan manfaat nyata bagi Kabupaten Buru. Pemerintah daerah bekerja, DPRD juga bekerja melalui fungsi politik dan pengawasan. Semua harus bermuara pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
PPPK dan TPP Menjadi Perhatian
Dengan adanya tambahan ruang fiskal tersebut, Jaidun berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan aparatur, termasuk penyelesaian proses Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang sebelumnya terkendala kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, penyelesaian persoalan PPPK bukan hanya menyangkut aspek kepegawaian, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan pelayanan publik di Kabupaten Buru.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana tambahan ruang fiskal ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Kita berharap ada jalan keluar untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut hak dan kesejahteraan pegawai, termasuk proses PPPK paruh waktu,” ujarnya.
Selain PPPK, Jaidun juga memberikan perhatian terhadap persoalan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Ia mendorong agar ruang fiskal yang tersedia dapat dikaji untuk mendukung penyelesaian kewajiban TPP, baik yang masih tertunda maupun kebutuhan TPP tahun berjalan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Jaidun, pembayaran TPP memiliki dampak yang lebih luas terhadap perekonomian daerah.
Ketika hak pegawai dapat dipenuhi, maka daya beli aparatur juga akan bergerak dan pada akhirnya memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Ketika hak pegawai dapat dibayarkan, tentu akan memberikan dampak terhadap daya beli. Pendapatan tersebut akan kembali berputar di masyarakat melalui perdagangan, jasa dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya,” jelasnya.
Rp 79,2 Miliar Harus Beri Dampak Nyata
Jaidun menegaskan bahwa tambahan dana sebesar Rp79,2 miliar tidak boleh hanya dipandang sebagai tambahan angka dalam postur keuangan daerah. Menurutnya, dana tersebut merupakan kesempatan untuk memperkuat fiskal sekaligus menyelesaikan kebutuhan prioritas yang selama ini menjadi perhatian pemerintah daerah dan masyarakat.
“Jangan melihat Rp 79,2 miliar ini hanya sebagai angka. Ini adalah tambahan ruang fiskal yang harus dimanfaatkan secara tepat dan memberikan dampak nyata. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang tersedia benar-benar diarahkan untuk kepentingan daerah,” tegasnya.
Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru, Jaidun memastikan Fraksi Golkar akan terus memberikan dukungan terhadap setiap langkah positif pemerintah daerah sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar pemanfaatan anggaran dilakukan secara efektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Fraksi Golkar akan terus mendukung langkah-langkah positif pemerintah daerah. Kita juga akan terus melakukan pengawasan agar tambahan fiskal ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan aparatur Kabupaten Buru,” pungkas Jaidun.
