​Sulawesi Barat — Polemik pertambangan tanpa izin (PETI) di Sulawesi Barat kembali menuai sorotan tajam. Menyusul pernyataan Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, yang sebelumnya menyoroti potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor galian C, desakan terhadap penegakan hukum kini semakin mengeras dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya datang dari Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) Sulawesi Barat.

​Ketua GEBRAK Sulbar, Idham Nuzul Ibrahim, menilai praktik pertambangan ilegal di daerah ini sudah pada tahap yang merugikan negara secara masif dan merusak ekosistem lingkungan. Ia secara khusus menyoroti kasus dugaan tambang ilegal yang sempat ramai di Polewali Mandar (Polman) karena kedapatan memfasilitasi proyek-proyek negara, yang jelas merupakan pelanggaran aturan.

​Dugaan tambang ilegal yang memfasilitasi proyek negara ini jelas melanggar aturan dan sangat merugikan daerah. Kami menduga APH tidak pernah serius menangani kasus ini; kalaupun ada yang ditangkap, yang diamankan bukanlah aktor atau dalang pemodal di balik tambang ilegal tersebut,” tegas Idham.

​Bertepatan dengan momentum Hari Juang Polri, GEBRAK Sulbar mengingatkan kembali instruksi tegas Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, agar jajaran TNI dan Polri bertindak serius, tidak kompromi, serta menangkap para pemodal utama di balik kejahatan lingkungan dan tambang ilegal.

​Merujuk pada arahan nasional tersebut, GEBRAK Sulbar mendesak Polda Sulbar untuk bersikap lebih progresif dan tidak tebang pilih dalam memberantas aktivitas pertambangan liar yang merusak ekosistem sekaligus menggerus potensi fiskal daerah.

​GEBRAK Sulbar juga mendesak polresta mamuju segera membuka tranparansi dugaan keterlibatan anggota dpr torut dalam kasus tambang emas ilegal di kalumpang dan ​Selain penindakan tegas terhadap para pemoda gebrak sulbar juga mendesak pemerintah daerah bersama instansi berwenang agar proaktif mendorong dan memfasilitasi pengurusan izin resmi bagi tambang-tambang rakyat. Langkah legalisasi ini dianggap sebagai solusi penting agar aktivitas masyarakat tetap berjalan secara produktif, mendatangkan kontribusi nyata bagi PAD, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup di Sulawesi Barat.