Probolinggo, Mediaistana.com
Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kraksaan terus memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
Upaya tersebut dilakukan melalui pertemuan Kepala Rutan Kelas IIB Kraksaan Galih Setiyo Nugroho dengan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nugroho Prasetyo Hendro, Kamis (3/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Rutan Kraksaan dengan Pengadilan Negeri Kraksaan dalam menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing.
Kepala Rutan Kraksaan Galih Setiyo Nugroho mengatakan komunikasi yang baik dengan Pengadilan Negeri Kraksaan merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Sinergi antarinstansi sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Kami berharap koordinasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga tercipta kerja sama yang semakin baik dalam mendukung proses penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat, ujarnya.
Menurutnya, koordinasi dengan berbagai instansi penegak hukum perlu terus dijaga agar pelaksanaan tugas pemasyarakatan dapat berjalan secara optimal dan profesional.
Hal senada disampaikan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nugroho Prasetyo Hendro. Ia menilai komunikasi dan koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas secara efektif.
Koordinasi dan sinergi yang baik menjadi hal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas. Kami berharap hubungan kerja sama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi terciptanya pelaksanaan tugas yang efektif dan profesional, tuturnya.
Sinergi antara Rutan Kraksaan dan Pengadilan Negeri Kraksaan diharapkan tidak berhenti pada pertemuan tersebut, tetapi terus berlanjut melalui komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan.
Rutan Kelas IIB Kraksaan pun berkomitmen menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan Pengadilan Negeri Kraksaan maupun Aparat Penegak Hukum lainnya. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung sistem penegakan hukum dan pemasyarakatan yang berjalan optimal, profesional, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
