MEDIAISTANA.COM — TANGERANG — 9 Oktober 2026 — Persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan GOR Gondrong, Pasar Sipon dan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, kembali menjadi sorotan tajam. Masyarakat mempertanyakan efektivitas penertiban yang sebelumnya telah dilakukan, terutama ketika aktivitas PKL kembali menjadi perhatian di sejumlah titik. Publik kini tidak lagi membutuhkan janji atau seremoni, tetapi bukti nyata bahwa penataan benar-benar berjalan dan bertahan.
Penertiban tidak boleh berhenti pada aparat datang ke lokasi, melakukan tindakan, mengambil dokumentasi, kemudian meninggalkan kawasan. Ukuran keberhasilan justru terlihat setelah operasi selesai: apakah ruang publik kembali tertata, trotoar dapat digunakan, aktivitas yang mengganggu ketertiban dapat dikendalikan, dan pengawasan berjalan secara rutin.
Jika persoalan kembali muncul, pemerintah perlu menjawab secara terbuka: apa hasil evaluasi, bagaimana pengawasan pasca penertiban dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa persoalan serupa kembali menjadi sorotan.
Sorotan juga menyangkut keterbukaan pejabat publik. Ketika wartawan meminta konfirmasi mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat, jawaban pejabat berwenang sangat dibutuhkan. Belum adanya respons tidak otomatis membuktikan pelanggaran, namun tetap menjadi pertanyaan publik yang layak dijawab melalui data dan klarifikasi.
Wartawan tidak meminta perlakuan khusus. Yang diminta adalah keterbukaan informasi, penjelasan dan pertanggungjawaban. Jika kebijakan berhasil, tunjukkan datanya. Jika ada kendala, jelaskan. Jika persoalan belum selesai, jangan berhenti pada janji.
PKL juga merupakan bagian dari masyarakat yang membutuhkan kepastian. Karena itu, penataan harus tegas namun proporsional, berdasarkan aturan, tidak tebang pilih, dan tetap memperhatikan kepentingan pengguna ruang publik maupun hak pedagang untuk memperoleh kepastian penataan.
Kritik media bukan serangan pribadi dan konfirmasi bukan ancaman. Pejabat publik memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan penjelasan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan dibiayai melalui anggaran negara dan daerah yang bersumber dari berbagai penerimaan, termasuk pajak masyarakat. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari tanggung jawab publik.
Masyarakat dan insan pers mendorong Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan perhatian sesuai kewenangan terhadap persoalan penataan PKL di GOR Gondrong, Pasar Sipon dan Poris Plawad Utara.
Khusus jajaran Satpol PP Kota Tangerang, masyarakat meminta evaluasi objektif terhadap pelaksanaan penertiban, pengawasan pascapenertiban dan keterbukaan pelayanan informasi. Apabila melalui pemeriksaan resmi ditemukan pelanggaran disiplin atau ketentuan oleh aparatur, proses dan sanksi harus diberikan sesuai aturan dan tingkat pelanggarannya.
Kini pertanyaan publik semakin jelas: berapa kali penertiban dilakukan, apa hasilnya, bagaimana pengawasannya, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan masyarakat melihat perubahan yang permanen
Jika penertiban berhasil, tunjukkan hasilnya. Jika belum berhasil, evaluasi secara terbuka. Jika ada kendala, jelaskan kepada masyarakat.
Sebab pada akhirnya, pemerintah tidak dinilai dari banyaknya dokumentasi kegiatan, melainkan dari seberapa nyata perubahan yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Pihak-pihak terkait memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi, koreksi dan hak jawab.
mengedepankan verifikasi, keberimbangan, kode etik jurnalistik dan asas praduga tak bersalah. Setiap dugaan dalam pemberitaan ini bukan merupakan kesimpulan mengenai kesalahan atau pelanggaran sebelum terdapat bukti dan pemeriksaan resmi.
RED David E SE.
