SULBAR-MAMUJU – Kedatangan Kapolda Sulawesi Barat yang baru, Irjen Pol Totok Suharyanto, S.I.K., M.Hum.—yang resmi menjabat sejak 2 Oktober 2026 menggantikan Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta dan tiba di Mamuju pada 8 Oktober 2026—langsung disambut sorotan tajam. Gebrak Sulbar mendesak kepemimpinan baru ini untuk bersikap agresif dan tegas dalam menangani rentetan kasus internal, mulai dari dugaan keterlibatan oknum dalam penyalahgunaan narkoba hingga lambannya penanganan kasus korupsi.
‎
‎​Sejumlah kasus yang mencuat di Tanah Malaqbi melibatkan personel di beberapa kesatuan, di antaranya Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulbar, Polresta Mamuju, dan Polres Pasangkayu:
‎
‎​Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulbar: Oknum diduga melakukan penyalahgunaan jabatan dengan melepaskan pelaku penyalahgunaan narkoba demi imbalan sejumlah uang.
‎
‎​Polresta Mamuju: Dugaan praktik serupa mencuat di mana oknum diduga menguras habis kartu ATM milik tahanan kasus narkoba, serta melakukan penganiayaan hingga korban babak belur.
‎
‎​Polres Pasangkayu: Dugaan keterlibatan yang lebih serius menyeret seorang anggota berinisial Aipda MA. Oknum tersebut diduga terlibat langsung dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu seberat sekitar 20 gram dengan nilai transaksi mencapai Rp18 juta.
‎
‎​Tidak hanya persoalan narkoba, perhatian publik juga tertuju pada lambannya penegakan hukum dalam kasus-kasus dugaan korupsi di Sulawesi Barat. Salah satu yang disorot tajam adalah dugaan korupsi pengadaan ganti rugi lahan BLK Kalukku yang telah viral di media sosial, namun hingga hari ini belum menemui titik terang dan kejelasan hukum.
‎
‎​Di samping itu, mencuat pula harapan besar dari masyarakat agar praktik dugaan “setoran” dalam proses penerimaan Calon Anggota Polri (CASIS) ditindak tegas, sehingga seleksi ke depan dapat berlangsung jauh lebih bersih, transparan, dan akuntabel.
‎
‎​Ketua Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) Sulawesi Barat, Idham, menyayangkan keras keterlibatan oknum aparat dalam peredaran narkoba maupun lemahnya respons terhadap kasus korupsi.
‎
‎​Sangat disayangkan adanya keterlibatan oknum polisi yang menyalahgunakan kewenangannya di Tanah Malaqbi ini. Yang seharusnya polisi menjaga dan menangkap pelaku, justru polisi sendiri yang terlibat langsung menyalahgunakan kewenangannya,” tegas Idham.
‎
‎​Idham mendesak agar Kapolda Sulbar yang baru tampil lebih agresif dan tidak sekadar responsif setelah suatu isu menjadi tontonan publik.
‎
‎​Kami berharap kepada Kapolda yang baru, Irjen Pol Totok, untuk menindak dengan tegas anggotanya yang terlibat. Jangan hanya omong-omong saja tanpa bukti, lakukan proses hukum yang transparan dan terbuka kepada publik. Kami ingin Kapolda lebih agresif terhadap isu penegakan hukum—jangan tunggu viral dulu baru ada tindakan dan sibuk klarifikasi sana-sini. Ini momentum tepat untuk bersih-bersih internal Polda Sulbar,” pungkasnya.
‎

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polda Sulbar belum memberikan keterangan resmi terkait penanganan dugaan pelanggaran oknum maupun kelanjutan penanganan kasus-kasus korupsi tersebut.