MEDIA ISTANA.COM
Hal tersebut dikatakan Dudung ketika ditanya awak media soal kapan menaikkan status bencana karhutla menjadi bencana nasional.
“Masalah penetapan bencana nasional, negara kita masih sanggup,” kata Dudung saat jumpa pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Timur, Senin.
Menurut Dudung, pemerintah melalui setiap unsurnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri dan seluruh instansi terkait masih sanggup dalam menangani karhutla.Namun demikian, sikap tersebut tidak membuat Indonesia menutup diri dengan bantuan dari negara asing. Pemerintah justru sangat menghargai setiap bantuan yang ditawarkan negara lain.
Namun, dia menjelaskan pemerintah tentu harus mendiskusikan terlebih dahulu terkait teknis tata cara pengiriman bantuan dan pengoperasiannya di lapangan.
“Nanti teknis di lapangan ini juga banyak kendala-kendala, ya, masalah distribusi BBM dan sebagainya. Itu tidak serta-merta hanya alutsista,” jelas Dudung.
Karenanya, pemerintah perlu mempersiapkan teknis operasi penanganan karhutla yang dilakukan negara asing.
Dengan demikian, diharapkan bantuan asing itu dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam memaksimalkan operasi pemadaman karhutla.Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026, menjelang rapat terbatas (ratas) yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).sejumlah pejabat yang telah hadir di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Kepala Badan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Setyawan Pudyatmoko, serta Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Listyo Sigit Prabowo.
Menko Polkam Dudung Abdurachman mengatakan, dirinya akan melaporkan perkembangan terkini penanganan karhutla kepada Presiden Prabowo Subianto.
Laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat yang sebelumnya digelar bersama sejumlah kementerian.
“Karhutla. Hasil rapat saya tadi dengan kementerian akan saya laporkan ke bapak presiden, tentunya hari ini akan ada petunjuk petunjuk lebih lanjut dari bapak presiden tentang karhutla,” kata Dudung saat tiba di Istana Kepresidenan Jakarta.
Dudung menjelaskan, laporan yang disampaikan kepada Presiden akan berfokus pada perkembangan terbaru penanganan karhutla.
Namun, saat ditanya mengenai kemungkinan penetapan status bencana nasional, ia belum memberikan kepastian.
“Belum, tunggulah nanti sepulang dari sini saya sampaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPGMN Setyawan Pudyatmoko membenarkan bahwa rapat yang dihadirinya berkaitan dengan penanganan karhutla.
Namun, ia belum membeberkan lebih jauh mengenai agenda maupun substansi pembahasan dalam rapat tersebut.
“Ya itu rapat Karhutla ya. Nanti ya nanti saya sampaikan ya,” pungkasnya
Reporter.Aristono
