Merauke,mediaistana.com -Kekuasaan dapat mengantarkan seseorang ke kursi jabatan, tetapi pengabdianlah yang menentukan nilai kepemimpinannya di mata rakyat. Pesan itulah yang mengemuka dalam sampul edisi khusus Tabloid Politik bertajuk Kepemimpinan dan Pengabdian untuk Rakyat, yang menampilkan sosok Soleman Jambormias, pejabat Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Kamis (22/10/2026)

‎Dengan tajuk utama “Politik Bukan Sekadar Kekuasaan”, publikasi tersebut mengangkat gagasan bahwa politik sejati tidak semata-mata berbicara tentang siapa yang paling kuat, paling kaya, atau paling banyak memiliki pendukung.

Lebih dari itu, politik seharusnya menjadi jalan untuk memahami kebutuhan masyarakat dan memperjuangkannya menjadi kenyataan.

‎Bagi Soleman Jambormias.S.Pd.,M.Pd.,M.Kes. yang kini menjabat Staf Ahli Gubernur Papua Selatan Bidang Pengembangan Otonomi Khusus, pesan tersebut relevan dengan tanggung jawab pemerintahan di wilayah Papua Selatan yang terus berupaya memperkuat pembangunan dan pelayanan publik.

Jambormias sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Selatan. Pada 14 Agustus 2026, ia dilantik untuk mengemban tugas baru sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otonomi Khusus.

‎Seorang pemimpin tidak cukup dinilai dari gelar, kedudukan, popularitas, atau besarnya kewenangan yang dimiliki. Ukuran yang lebih mendasar ialah kemampuannya menerjemahkan mandat menjadi kebijakan yang menjawab persoalan rakyat.

Masyarakat membutuhkan akses pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang memadai, kesempatan kerja, pembangunan infrastruktur yang merata, serta pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

Karena itu, politik yang bermakna harus melampaui seremoni dan janji. Keberhasilannya perlu terlihat dalam perubahan yang dapat dirasakan masyarakat, terutama kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan dan kesempatan pembangunan.

Pesan pada sampul Tabloid Politik tersebut menempatkan kemampuan memahami kebutuhan rakyat sebagai salah satu ukuran penting kepemimpinan. Pengabdian tidak berhenti pada kehadiran seorang pejabat di tengah masyarakat, tetapi harus berlanjut melalui keputusan dan tindakan yang memberikan manfaat.

‎Amanah Baru Soleman Jambormias di Papua Selatan

Peralihan tugas Soleman Jambormias dari sektor kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif menuju bidang pengembangan otonomi khusus menempatkannya pada tanggung jawab yang berbeda.

Sebagai Staf Ahli Gubernur, peran strategisnya berkaitan dengan pemberian telaah, masukan, dan rekomendasi kebijakan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah.

Dalam konteks Papua Selatan, pengembangan otonomi khusus memiliki arti penting karena kebijakan pembangunan perlu memperhatikan karakteristik wilayah, kebutuhan masyarakat asli Papua, serta kesenjangan pelayanan antardaerah.

Tantangannya bukan hanya memastikan program pemerintah berjalan secara administratif, melainkan juga mendorong agar kebijakan dan penggunaan sumber daya publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Di sinilah kualitas seorang pejabat diuji: sejauh mana pengalaman, pemikiran, dan kewenangan yang dimiliki dapat berkontribusi terhadap kebijakan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.

Jabatan baru tersebut sekaligus menghadirkan ruang bagi Soleman untuk menunjukkan kontribusi melalui pemikiran strategis, koordinasi, dan rekomendasi yang dapat mendukung percepatan pembangunan Papua Selatan.

Dari Pengalaman Birokrasi Menuju Pengabdian yang Lebih Luas

Pengalaman Jambormias di sektor kepemudaan dan pariwisata menjadi bagian dari perjalanan pengabdiannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Kini, tanggung jawabnya berada pada bidang yang bersentuhan dengan arah kebijakan otonomi khusus.

‎Perubahan tersebut mengingatkan bahwa dalam birokrasi, jabatan dapat berganti seiring kebutuhan organisasi. Namun, tanggung jawab untuk bekerja secara profesional dan melayani masyarakat tetap melekat pada setiap amanah yang diberikan.

Pengalaman masa lalu tentu menjadi modal, tetapi keberhasilan dalam tugas baru tetap perlu dibuktikan melalui kualitas kerja dan kontribusi yang terukur.

Publik pada akhirnya membutuhkan hasil yang dapat dinilai, bukan sekadar pergantian posisi atau narasi tentang kepemimpinan. Apa yang dilakukan seorang pejabat, bagaimana kebijakan dirumuskan, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat merupakan hal yang lebih menentukan.

Dengan demikian, pengabdian bukan sekadar istilah yang terdengar baik dalam pidato atau publikasi. Pengabdian harus hadir dalam cara seorang pejabat menggunakan kewenangannya, menyikapi persoalan masyarakat, serta mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil.

Papua Selatan Membutuhkan Kepemimpinan yang Berpihak kepada Rakyat

Sebagai provinsi yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang beragam, Papua Selatan menghadapi kebutuhan pembangunan yang tidak sederhana. Pemerataan layanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, serta perlindungan hak masyarakat adat membutuhkan perhatian berkelanjutan.

Dalam situasi tersebut, keberhasilan pemerintahan tidak dapat hanya diukur dari banyaknya program yang diumumkan atau besarnya anggaran yang dialokasikan. Yang tidak kalah penting adalah ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, transparansi, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Otonomi khusus juga perlu dimaknai sebagai instrumen untuk memperkuat keberpihakan pembangunan kepada masyarakat Papua, bukan sekadar urusan administrasi pemerintahan. Kebijakan yang baik harus membuka ruang partisipasi masyarakat, memperhatikan kebutuhan lokal, serta memastikan manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Dengan demikian, peran setiap pejabat, termasuk staf ahli gubernur, perlu diarahkan untuk memperkuat kualitas kebijakan dan memastikan kepentingan masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam proses pembangunan.

Jabatan Berakhir, Pengabdian Menjadi Jejak Sejarah

‎Sampul Tabloid Politik tersebut menyampaikan pesan yang sederhana, tetapi mendasar: jabatan adalah kesempatan, kekuasaan adalah tanggung jawab, dan pengabdian merupakan warisan yang dapat ditinggalkan seorang pemimpin.

Pesan ini menjadi pengingat bagi siapa pun yang menerima mandat publik, termasuk para pejabat di Papua Selatan. Kepercayaan masyarakat tidak cukup dijaga melalui komunikasi dan pencitraan, tetapi perlu dirawat dengan integritas, keterbukaan, konsistensi, serta hasil kerja yang nyata.

Pada akhirnya, masyarakat akan menilai kepemimpinan berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Apakah pelayanan menjadi lebih baik? Apakah pembangunan menjangkau wilayah yang membutuhkan? Apakah kebijakan memberi ruang bagi masyarakat untuk didengar dan dilibatkan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi ukuran yang lebih substantif daripada sekadar tinggi atau rendahnya jabatan seseorang.

Bagi Soleman Jambormias, amanah di bidang pengembangan otonomi khusus merupakan ruang untuk terus berkontribusi dalam perjalanan pembangunan Papua Selatan. Namun, nilai kepemimpinan pada akhirnya tetap ditentukan oleh kualitas kerja dan manfaat yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

‎Sebab, pemimpin tidak dikenang hanya karena pernah berkuasa, tetapi karena apa yang dikerjakannya ketika memiliki kekuasaan. Politik menemukan maknanya ketika jabatan berubah menjadi pelayanan, kewenangan menjadi tanggung jawab, dan pengabdian menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat.