Oleh: Alex Belay.

‎Saumlaki,mediaistana.com -​Di saat derap sepatu lars aparat dan barisan pejabat bertepuk tangan merayakan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Kepulauan Tanimbar, Maluku, pada Rabu, 28 Oktober 2026, ada jerit sunyi yang sengaja dibungkam di balik megahnya panggung upacara.

‎Di wilayah kepulauan terluar yang kaya akan minyak, gas, dan warisan budaya ini, ribuan anak muda justru berdiri sebagai orang asing di tanah leluhur mereka sendiri.

‎Mereka bukan sekadar menganggur; Kaum muda ini sedang disingkirkan secara sistematis oleh kompromi politik, dinasti kekerabatan, dan para penguasa lokal yang menjadikan penderitaan rakyat sebagai latar belakang swafoto seremonial.

Kemeriahan peringatan Sumpah Pemuda tahun ini di Tanimbar tidak lebih dari sebuah teater kemunafikan. Di atas kertas, pidato tentang persatuan dan kemajuan bangsa terus dilantunkan tanpa henti.

‎Namun di dunia nyata, anak-anak muda Tanimbar harus merangkak di atas pecahan janji kampanye, menghadapi tembok tebal nepotisme, dan menelan kenyataan pahit bahwa masa depan mereka telah dijual kepada segelintir elit yang berkuasa.

‎Kendati begitu, jika Sumpah Pemuda 1928 adalah api yang membakar kolonialisme, maka Sumpah Pemuda di Tanimbar hari ini telah dipadamkan oleh dinginnya oportunisme birokrasi.

‎​Menghianati Warisan Sejarah di Atas Puing-Puing Keadilan

‎​Sumpah Pemuda bukanlah warisan peninggalan museum yang layak dikenang lewat lomba baca puisi atau upacara kaku yang menghabiskan anggaran daerah. Ia adalah sebuah proklamasi moral yang menuntut harga, yaitu keadilan.

‎​Meski demikian, apa yang disaksikan pemuda Tanimbar hari ini adalah pengkhianatan terang-terangan terhadap nilai persatuan tersebut. Persatuan macam apa yang sedang diagungkan jika jurang ekonomi antarpulau dibiarkan menganga?

‎Keadilan mana yang sedang dibanggakan jika anak-anak muda lokal yang berpendidikan harus gigit jari, sementara proyek-proyek dan posisi strategis daerah dikapling habis oleh mereka yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan?

Sumpah Pemuda di Tanimbar kini telah direduksi menjadi komoditas politik tahunan-indah didengar di pengeras suara, tetapi hampa di atas piring makan rakyat.

Paradoks Duan Lolat: Ketika Persaudaraan Dijual Demi Kekuasaan

‎​Masyarakat Tanimbar selama ini hidup di bawah naungan falsafah luhur Duan Lolat-sebuah tatanan adat yang mengajarkan keseimbangan relasi, rasa hormat, dan ikatan kekeluargaan yang suci.

‎Sayangnya, nilai sakral ini telah dirusak oleh tangan-tangan kotor kekuasaan.

‎​Di tanah yang mengagungkan persaudaraan ini, Duan Lolat disulap menjadi topeng pengaman bagi praktik nepotisme. Bantuan sosial, program pemberdayaan pemuda, hingga akses pekerjaan tidak lagi dibagikan atas dasar meritokrasi atau kebutuhan yang objektif, melainkan berdasarkan seberapa dekat seseorang dengan meja kekuasaan.

‎Pemimpin yang gemar menyebut diri mereka sebagai “Bapak dan Mama” bagi rakyatnya ternyata bersikap diskriminatif: anak kandung yang kritis dibiarkan kelaparan di teras rumah, sementara anak-anak emas penguasa disuapi kemewahan di ruang-ruang pendingin ruangan.

‎Tak hanya itu, Keterbukaan informasi publik ditekan rapat-rapat, menyisakan kecurigaan massal yang sewaktu-waktu siap meledak menjadi letupan sosial.

Membungkam Kritik dengan Stigma “Duri dalam Daging”

‎​Konstitusi menjamin kebebasan berpendapat, tetapi di Kepulauan Tanimbar, menyuarakan kebenaran adalah sebuah kejahatan politik. Ketika pemuda dan mahasiswa bangkit mempertanyakan transparansi anggaran atau menyoroti program pemerintah yang salah sasaran, mereka tidak diajak berdialog.

‎Mereka justru dicap sebagai pembangkang, oposisi destruktif, atau “duri dalam daging” yang mengganggu kenyamanan singgasana penguasa dan bahkan berujung di penjara.

‎​Pelabelan murahan ini adalah bentuk kepanikan moral dari para pemimpin yang alergi terhadap akuntabilitas. Pemerintah daerah lebih memilih membangun benteng citra ketimbang membuka ruang debat berbasis data.

‎Padahal, suara-suara sumbang yang keluar dari mulut pemuda Tanimbar bukanlah kebencian, melainkan alarm darurat bahwa kapal yang mereka nahkodai sedang menuju karam.

Oleh karena itu, Kepemimpinan yang matang tidak akan meredam kritik dengan ancaman atau pembungkaman, melainkan menjawabnya dengan transparansi anggaran dan data yang valid.

‎​Menagih Bukti: Mengukur Keadilan di Luar Panggung Seremonial

‎​Sudah saatnya Tanimbar berhenti menghitung kemajuan daerah dari megahnya tugu peringatan atau tebalnya laporan penyerapan anggaran yang manis di atas kertas. Tolok ukur kemajuan yang sesungguhnya sangat sederhana: apakah kehidupan generasi muda hari ini lebih baik, lebih adil, dan lebih pasti ketimbang tahun-tahun sebelumnya?

‎​Bagi pemuda Tanimbar, keadilan tidak butuh retorika. Keadilan berarti kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan tanpa harus menyetor nama atau melobi lingkaran elit.

Keadilan berarti jaminan pendidikan dan akses ekonomi yang menjangkau pulau-pulau terluar, bukan sekadar dinikmati oleh mereka yang tinggal di pusat kabupaten.

Tanpa adanya audit sosial yang independen, transparansi rekrutmen, dan keberanian eksekutif maupun legislatif untuk membuka pintu evaluasi, pembangunan di Tanimbar hanyalah ilusi penindasan yang dibungkus rapi.

‎​Peringatan Sumpah Pemuda ke-98 di Tanimbar harus menjadi titik balik perlawanan intelektual.

Panggung-panggung seremonial harus ditinggalkan, dan kerja-kerja kebijakan yang memihak rakyat kecil harus segera ditagih. Sebab, kekuasaan itu fana. Jabatan akan tanggal, rezim akan berganti, dan panggung upacara akan usang. Namun, luka ketidakadilan yang ditorehkan kepada generasi muda Tanimbar akan menjadi catatan sejarah paling kelam yang takkan pernah terhapuskan di bumi Duan Lolat.