JAKARTA, Mediaistana.com — Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026 menjadi momentum untuk menyoroti peran generasi muda dalam mengawal reformasi birokrasi berbasis digital,Bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, pemuda ditantang ikut memastikan pelayanan publik berjalan transparan, cepat, dan bebas dari praktik korupsi.
Pesan tersebut mengemuka dalam diskusi kebangsaan bertema “Menagih Peran Pemuda Mengawal Birokrasi Digital” yang digelar pada Rabu (28/10/2026), pukul 13.00 WIB,Kegiatan ini menghadirkan Staf Ahli Menteri Hukum Dr. Sucipto, S.H., M.H., bersama Sakti Wahyu atau Kanda Don, Pendiri Pemuda Nusantara Berkeadilan.
Diskusi tersebut sekaligus membahas transformasi birokrasi digital sebagai bagian dari implementasi Asta Cita ke-7 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menitikberatkan pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
Pemuda Jangan Hanya Jadi Penonton
Dr. Sucipto menegaskan, digitalisasi birokrasi tidak boleh berhenti pada pemindahan layanan manual ke sistem elektronik, Perubahan tersebut harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama melalui kemudahan akses, kepastian prosedur, transparansi, dan pencegahan maladministrasi.
Menurutnya, pemuda memiliki posisi strategis untuk mengawasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah,
“Birokrasi digital adalah jantung dari Asta Cita ke-7, Jika birokrasi masih berbelit, lambat, dan tidak transparan, maka cita-cita keadilan dan kesejahteraan tidak akan tercapai,Di sinilah saya menagih peran pemuda,” ujar Dr. Sucipto.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak cukup diukur dari kecanggihan aplikasi atau banyaknya layanan daring, Ukuran penting lainnya adalah apakah masyarakat benar-benar memperoleh pelayanan yang lebih mudah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kanda Don Dorong Sumpah Pemuda Digital
Sementara itu, Sakti Wahyu alias Kanda Don mengajak generasi muda memaknai kembali semangat Sumpah Pemuda 1928 dalam menghadapi tantangan pemerintahan modern.
Ia mengusulkan semangat “Sumpah Pemuda Digital 2026” sebagai ajakan untuk membangun integrasi data, kesatuan sistem pelayanan, serta akses layanan publik yang berkeadilan,
“Dulu pemuda bersumpah untuk satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa,Hari ini pemuda harus bersumpah untuk satu data, satu sistem, satu pelayanan yang berkeadilan,Pemuda Nusantara Berkeadilan siap menjadi mitra kritis pemerintah untuk mengawal birokrasi agar tidak antikritik dan tidak korupsi,” tegas Kanda Don.
Ia juga mengingatkan bahwa bonus demografi berisiko tidak memberikan manfaat optimal apabila generasi muda hanya ditempatkan sebagai pengguna teknologi, tanpa dilibatkan dalam pengawasan dan perbaikan pelayanan publik.
Karena itu, organisasi kepemudaan (OKP) dari Sabang sampai Merauke didorong berperan aktif menyampaikan laporan mengenai dugaan pungutan liar, prosedur layanan yang berbelit, hingga potensi kebocoran data dalam penyelenggaraan layanan digital.
Tiga Agenda Pengawasan Birokrasi Digital
Dalam kegiatan tersebut, terdapat tiga pokok pembahasan yang menjadi perhatian.
Pertama, digitalisasi layanan hukum, termasuk percepatan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), kekayaan intelektual, dan bantuan hukum berbasis digital.
Kedua, penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), yang diarahkan untuk membantu mendeteksi serta mencegah potensi penyimpangan birokrasi.
Ketiga, perluasan partisipasi pemuda, baik sebagai talenta digital maupun sebagai pengawas pelayanan publik yang kritis, konstruktif, dan bertanggung jawab.
Ketiga agenda tersebut menempatkan teknologi bukan sekadar instrumen administrasi, melainkan sarana untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, pemanfaatan teknologi juga perlu diiringi perlindungan data pribadi, keamanan sistem, keterbukaan mekanisme pengaduan, serta tindak lanjut yang jelas terhadap laporan masyarakat.
Mengawal Indonesia Emas 2045
Diskusi yang berlangsung secara hibrida tersebut diharapkan menjadi pemantik keterlibatan organisasi kepemudaan dalam mengawal transformasi birokrasi nasional.
Tantangan berikutnya adalah memastikan gagasan yang disampaikan tidak berhenti sebagai wacana seremonial peringatan Sumpah Pemuda, Diperlukan ruang partisipasi yang terbuka, mekanisme pengawasan yang efektif, dan tindak lanjut terhadap setiap laporan masyarakat.
Semangat Sumpah Pemuda 2026 pun membawa pesan bahwa perjuangan generasi muda terus berkembang mengikuti zaman,Jika pada 1928 persatuan menjadi landasan perjuangan bangsa, kini literasi digital, integritas, dan keberanian mengawasi pelayanan publik menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Bagi Sucipto dan Kanda Don, keterlibatan pemuda dalam mengawal birokrasi digital merupakan salah satu langkah untuk mendorong terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
