LAMPUNG BARAT l MEDIAISTANA.Com – * Anggaran Rp 1.318.827.591 APBN 2026 sudah turun untuk revitalisasi SDN 1 Puramekar. Uang negara Rp 1,3 miliar itu harusnya bikin bangga, bukan bikin Ibu Kepsek bungkam seribu bahasa. Begitu tim investigasi tanya soal papan pengawasan yang nol, pekerja naik atap tanpa helm tanpa harness, material diduga non SNI, dan dugaan pekerjaan dilempar ke subkon pihak ke-3 dengan potongan manajemen ilegal 35%, jawabannya hanya diam. WA tidak dibalas, pintu kantor tertutup.
*Ini bukan gaya kepemimpinan, ini gaya menghindar.* P2SP 150 hari kalender itu amanahnya di pundak Ibu Kepsek sebagai Ketua. Di lapangan anak-anak SD lewat di bawah pekerja yang tanpa APD, tanpa sepatu safety. Kalau satu saja jatuh, siapa yang tanggung jawab? Jangan sampai sekolah yang harusnya aman untuk anak kecil justru jadi lokasi paling berbahaya di Puramekar karena nol pengawasan. Itu bukan revitalisasi, itu pembiaran.
*Ibu Kepsek mengajarkan murid untuk jujur dan berani, tapi saat diminta klarifikasi soal Rp 1,3 miliar malah bungkam.* Padahal pertanyaannya sederhana: mana bukti belanja APD? Mana SNI semen? Mana bukti swakelola murni bukan subkon? Kalau memang sesuai Juknis Revitalisasi 2026, kenapa harus takut? Diamnya Ibu justru membuat masyarakat bertanya-tanya, ada apa di balik Rp 1,3 miliar ini?
*Masyarakat tidak butuh Kepsek yang bungkam, butuh Kepsek yang transparan.* Disdik Lambar sudah bak macan ompong tidak pernah turun cek lapangan. Sekarang Kepsek penerima dananya juga bungkam. Cukup sudah. Kami minta Kejari Liwa, Inspektorat, dan BPK Perwakilan Lampung turun paksa audit SDN 1 Puramekar. Bongkar RAB, bongkar kwitansi APD, bongkar semen non SNI, bongkar aliran dana ke subkon. Jika terbukti ada bancakan 35%, copot dan proses hukum. Uang ini untuk anak SD belajar, bukan untuk dibungkam.**
(Tim)
