Saumlaki,mediaistana.com -Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendesak pemerintah pusat mengevaluasi skema pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela dan mengembalikannya dari skema onshore (darat) ke offshore (lepas pantai).
Desakan tersebut disampaikan Ketua DPD KNPI Kepulauan Tanimbar, Belay, sebagai respons atas konflik sosial dan persoalan pembebasan lahan yang dinilai terus menghambat persiapan proyek pengembangan gas bumi Abadi Blok Masela.
KNPI menilai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum menunjukkan kemampuan maksimal dalam menyelesaikan persoalan di tingkat masyarakat.
Belay meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengambil langkah evaluasi dan membawa usulan perubahan skema pengembangan Blok Masela kepada Presiden Republik Indonesia.
Menurut KNPI, persoalan sosial yang tidak kunjung terselesaikan berpotensi memperpanjang hambatan investasi sekaligus mengancam kepastian pelaksanaan proyek yang memiliki arti strategis bagi ketahanan energi nasional.
Konflik Tanaman Tumbuh Jadi Sorotan
Salah satu persoalan yang disoroti Belay adalah konflik pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh di wilayah Desa Lermatang. Persoalan tersebut dinilai telah memengaruhi aktivitas operasional perusahaan yang terlibat dalam pengembangan Blok Masela.
”Bayangkan saja persoalan pembayaran tanaman tumbuh saja diminta untuk tidak melakukan operasional di areal Lermatang. Artinya, peran Pemerintah Daerah juga tidaklah maksimal. Mestinya persoalan seperti ini tidak harus berpengaruh pada operasional perusahaan,” tegas Belay.
Bagi KNPI, persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan penengah dalam menyelesaikan konflik antara kepentingan masyarakat, pemilik hak atas lahan, dan perusahaan.
Skema onshore selama ini diharapkan memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat Tanimbar melalui aktivitas pembangunan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan usaha lokal, serta peningkatan pendapatan daerah. Namun, manfaat tersebut sulit diwujudkan apabila persoalan sosial dan agraria terus berlarut-larut.
KNPI memandang pemerintah daerah harus mampu memastikan setiap persoalan diselesaikan melalui dialog, transparansi, dan mekanisme yang adil tanpa mengorbankan hak masyarakat maupun kepentingan strategis negara.
KNPI Kaitkan Blok Masela dengan Ketahanan Energi Nasional
Desakan perubahan skema pengembangan Blok Masela juga didasarkan pada pertimbangan strategis nasional. Ketidakpastian geopolitik internasional, termasuk konflik di Timur Tengah, menjadi pengingat bahwa Indonesia perlu memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri.
Dalam pandangan KNPI, percepatan pengembangan gas Abadi Blok Masela tidak semestinya terus dibayangi persoalan sosial dan birokrasi yang tidak kunjung menemukan penyelesaian.
Belay menilai skema offshore perlu dipertimbangkan sebagai alternatif untuk mengurangi potensi konflik penggunaan lahan di darat sekaligus membuka jalan bagi percepatan proyek.
”Sebagai pemuda Tanimbar, kita melihat bahwa sudah cukup dinamika konflik sosial ini terus-menerus berlangsung. Entah ini sengaja diciptakan atau murni dari masyarakat, dampaknya sangat merusak iklim investasi kita,” imbuhnya.
Meski demikian, perubahan skema pengembangan bukan sekadar persoalan memindahkan lokasi fasilitas dari darat ke laut. Pemerintah pusat perlu mengkaji secara menyeluruh aspek teknis, ekonomi, lingkungan, keselamatan, pembiayaan, serta konsekuensi terhadap jadwal pengembangan proyek.
Pemuda Siapkan Aksi, Desak Menteri ESDM Bertindak
Tidak berhenti pada pernyataan politik, DPD KNPI Kepulauan Tanimbar menyatakan akan mengambil langkah konsolidasi untuk mengawal masa depan pengembangan Blok Masela.
Dalam waktu dekat, organisasi kepemudaan tersebut berencana menggelar aksi terbuka sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan proyek sekaligus mendesak pemerintah pusat mengevaluasi skema onshore.
KNPI berharap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat Tanimbar dan meneruskannya kepada Presiden Republik Indonesia untuk mendapatkan keputusan pada tingkat pemerintah pusat.
Bagi KNPI, Blok Masela bukan semata-mata proyek investasi industri migas. Proyek tersebut menyangkut masa depan ekonomi Tanimbar, kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, kontribusi daerah terhadap ketahanan energi nasional, serta kepastian manfaat pembangunan bagi generasi mendatang.
Persoalan yang kini menjadi sorotan adalah bagaimana pemerintah mampu mempertemukan kepentingan investasi nasional dengan perlindungan hak masyarakat. Pemerintah daerah dituntut menyelesaikan konflik di lapangan, sementara pemerintah pusat perlu memastikan setiap keputusan pengembangan didasarkan pada kajian yang objektif dan kepentingan jangka panjang negara.
Kini, tuntutan KNPI Tanimbar mengarah kepada satu persoalan mendasar: jangan sampai potensi besar Blok Masela terus tertahan oleh konflik yang tidak kunjung diselesaikan.
