MAMUJU TENGAH — Penanganan perkara dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, pada 5 November 2026 sekitar pukul 15.00 WITA menuai sorotan serius. Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) Sulawesi Barat mempertanyakan profesionalisme dan konsistensi penyidik Satreskrim Polres Mamuju Tengah dalam menerapkan proses penegakan hukum terhadap kedua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
Sorotan ini muncul setelah keluarga salah satu pihak yang kini ditahan menyampaikan keberatan atas dugaan perbedaan perlakuan dalam proses penanganan perkara.
Berdasarkan keterangan istri dari pihak yang telah ditahan, peristiwa tersebut bermula pada 5 November 2026 sekitar pukul 15.00 WITA. Namun, sekitar pukul 20.00 WITA pada hari yang sama, pihak Polres Mamuju Tengah langsung mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap suaminya.
Sang istri mengaku sangat kecewa karena menurut keterangannya, suaminya belum mendapatkan kesempatan menjalani pemeriksaan secara menyeluruh, saksi-saksi belum diperiksa, dan belum ada penjelasan kepada keluarga mengenai tahapan gelar perkara. Ia juga mempertanyakan prosedur pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP.
Ironisnya, menurut keluarga, suaminya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan langsung menjalani penahanan hingga akhirnya ditempatkan di Polda Sulawesi Barat.
Sementara itu, berdasarkan surat pemberitahuan penetapan tersangka Nomor B/53/XI/Res.1.24./2026/Reskrim tertanggal November 2026, Kamaruddin alias Daeng Sita Bin Alm. H. Liwang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Namun, hingga saat ini, menurut informasi yang diterima keluarga dan GEBRAK Sulbar, Kamaruddin belum dilakukan penahanan.
ISTRI TERSANGKA: KAMI MERASA ADA PERBEDAAN PERLAKUAN
Istri dari pihak yang telah ditahan mengungkapkan kekecewaannya terhadap penanganan perkara tersebut. Ia mempertanyakan mengapa suaminya begitu cepat ditangkap dan ditahan, sementara pihak lain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka belum menjalani penahanan.
“Suami saya belum cukup 24 jam sudah langsung dijadikan tersangka dan dimasukkan ke sel di Polda Sulbar. Sementara Kamaruddin yang sudah jelas ditetapkan sebagai tersangka sampai detik ini belum ditahan. Bahkan, menurut informasi yang kami lihat, dia masih bisa berkeliaran dan mengikuti aksi demonstrasi di Polda. Di mana letak keadilan dalam penanganan perkara ini?” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pihak keluarga mempertanyakan proses pemeriksaan terhadap suaminya. Menurut pengakuannya, sebelum penangkapan dilakukan, suaminya belum menjalani pemeriksaan sebagaimana yang mereka harapkan, saksi-saksi belum dimintai keterangan, dan keluarga belum memperoleh penjelasan mengenai tahapan penanganan perkara.
“Kami bukan meminta hukum memihak kepada kami. Kami hanya meminta agar penyidik, Kanit, dan Kasat Reskrim berlaku adil. Kalau suami saya bisa langsung ditangkap dan ditahan, mengapa pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka justru belum ditahan?” lanjutnya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa pihak kuasa hukum telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap suaminya. Namun, permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Kasat Reskrim.
Di sisi lain, keluarga mengaku telah beberapa kali memperoleh janji bahwa Kamaruddin akan segera ditangkap.
“Kuasa hukum kami sudah mengajukan penangguhan penahanan, tetapi lagi-lagi tidak dikabulkan oleh Kasat Reskrim. Saya juga sudah dijanjikan sejak hari Rabu dan Kamis bahwa Kamaruddin akan dilakukan penangkapan. Tetapi sampai sekarang belum juga ditahan. Kami sebagai keluarga merasa sangat kecewa,” tuturnya.
GEBRAK SULBAR: JANGAN ADA KESAN HUKUM TAJAM KE SATU PIHAK, TUMPUL KE PIHAK LAIN
Menanggapi pengaduan keluarga tersebut, Ketua GEBRAK Sulbar, Idham Nuzul Ibrahim, menyatakan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, perbedaan tindakan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang berada dalam satu rangkaian peristiwa harus dijelaskan secara terbuka dan berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif.
“Kami tidak sedang meminta penyidik membebaskan seseorang atau memaksakan penahanan terhadap pihak tertentu. Tetapi kami meminta penjelasan yang masuk akal dan transparan. Mengapa terhadap suami pelapor tindakan penangkapan dan penahanan dilakukan begitu cepat, sementara terhadap Kamaruddin yang sudah ditetapkan sebagai tersangka belum ada tindakan penahanan?” tegas Idham.
Ia menambahkan, apabila memang terdapat alasan hukum yang membuat Kamaruddin belum dapat ditahan, penyidik harus menjelaskan dasar pertimbangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan hukum.
GEBRAK Sulbar juga menilai penting bagi penyidik untuk menjelaskan seluruh tahapan penanganan perkara, mulai dari pemeriksaan para pihak, pemeriksaan saksi, penetapan tersangka, pemberitahuan dimulainya penyidikan, hingga dasar dilakukannya penahanan.
DESAK KAPOLRES DAN KAPOLDA TURUN TANGAN
Atas persoalan tersebut, GEBRAK Sulbar mendesak:
1. Kapolres Mamuju Tengah mengevaluasi proses penanganan perkara yang menjadi keberatan pihak keluarga.
2. Kasat Reskrim dan Kanit yang menangani perkara memberikan penjelasan terbuka mengenai perbedaan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap kedua pihak.
3. Penyidik menjelaskan alasan hukum Kamaruddin yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetapi belum dilakukan penahanan.
4. Memastikan keberadaan tersangka dan melakukan langkah hukum sesuai ketentuan apabila syarat penahanan telah terpenuhi.
5. Memeriksa seluruh tahapan penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi, alat bukti, administrasi penyidikan, serta dasar penetapan tersangka terhadap suami pelapor.
6. Kapolda Sulawesi Barat melalui fungsi pengawasan melakukan evaluasi apabila ditemukan dugaan ketidakprofesionalan atau pelanggaran prosedur oleh penyidik.
Idham menegaskan, GEBRAK Sulbar tidak ingin ada masyarakat yang merasa diperlakukan berbeda ketika berhadapan dengan hukum.
“Jangan sampai masyarakat memiliki persepsi bahwa ketika berhadapan dengan satu pihak, polisi begitu cepat melakukan penangkapan dan penahanan, tetapi ketika berhadapan dengan pihak lainnya, prosesnya justru terkesan lambat. Kami meminta Kapolres Mateng dan Kapolda Sulbar memberikan perhatian serius. Hukum harus ditegakkan secara profesional, objektif, dan tidak tebang pilih,” tutupnya.
GEBRAK Sulbar menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan membuka ruang bagi pihak kepolisian untuk memberikan klarifikasi atas keberatan keluarga tersebut.
Sebab keadilan bukan hanya tentang siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, melainkan juga bagaimana hukum diterapkan secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi terhadap setiap warga negara.
GEBRAK SULAWESI BARAT
Mengawal Keadilan, Melawan Ketidakadilan.
