MEDIA.ISTANA.CIM
JAKARTA UTARA,
Keberadaan puluhan unit dump truk tronton merek Hino Lohan beserta sejumlah alat berat di sebuah garasi di Jalan Bambu Kuning, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, menjadi perhatian publik.
Persoalan tersebut turut mendapat sorotan Ketua Persatuan Warga Olahraga dan Daerah (PWOD) Jakarta Utara, Chaerul Syah Hasibuan. Ia menilai informasi mengenai keberadaan kendaraan dalam jumlah besar tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan klarifikasi dari instansi yang memiliki kewenangan.
Menurut Chaerul, persoalan ini tidak boleh hanya dilihat dari banyaknya kendaraan yang terparkir di lokasi, tetapi juga perlu ditelusuri menyangkut asal-usul kendaraan, kelengkapan dokumen kepemilikan, serta legalitas kegiatan usaha yang berlangsung.
Ia menekankan bahwa setiap aktivitas usaha harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian administrasi, hal tersebut perlu diperiksa secara objektif agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Selain legalitas kendaraan, Chaerul juga menyoroti aspek pemanfaatan lahan. Menurutnya, pemerintah daerah dan instansi pertanahan perlu memastikan apakah penggunaan lahan tersebut telah sesuai dengan peruntukan tata ruang serta ketentuan perizinan yang berlaku.
“Jangan sampai persoalan seperti ini dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Kalau memang seluruh aktivitasnya sudah sesuai aturan, silakan dibuktikan melalui dokumen yang sah. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian, tentu harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan hukum,” demikian pokok perhatian yang disampaikan terkait persoalan tersebut.
Legalitas Kendaraan Perlu Diverifikasi
Berdasarkan informasi pemberitaan sebelumnya, lokasi tersebut diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan sekaligus aktivitas jual beli kendaraan dan alat berat.
Lahan itu disebut milik seseorang bernama Joko Akong dan disewakan selama satu tahun kepada pihak yang dikenal dengan nama Koh Dino.
Dalam penelusuran lapangan pada 1 Oktober 2026, tim pemberitaan bertemu dengan seorang pria bernama Yudi yang disebut bekerja sebagai montir sekaligus menjaga lokasi.
Informasi mengenai dokumen kendaraan sempat menjadi perhatian setelah muncul keterangan yang dikutip dari media lain mengenai dugaan status ilegal sejumlah unit. Namun, pernyataan tersebut masih membutuhkan konfirmasi langsung dan pemeriksaan dokumen oleh instansi berwenang.
Tidak diperlihatkannya STNK dan BPKB saat penelusuran lapangan tidak serta-merta membuktikan kendaraan tersebut ilegal. Penentuan status kendaraan harus dilakukan melalui pemeriksaan nomor rangka, nomor mesin, dokumen kepemilikan, dan data registrasi kendaraan.
Fungsi Sosial Tanah dan Kesesuaian Tata Ruang
Di sisi lain, pemanfaatan lahan tersebut juga perlu ditinjau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 6 yang menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
Prinsip tersebut bukan berarti kegiatan usaha dilarang, tetapi pemanfaatan tanah harus memperhatikan ketentuan hukum, tata ruang, perizinan, serta kepentingan masyarakat.
Karena itu, pemeriksaan terhadap status lahan dan aktivitas usaha di lokasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Instansi Terkait Diharapkan Memberikan Klarifikasi
Sejumlah instansi memiliki kewenangan masing-masing untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Kepolisian dapat melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran terkait identitas, asal-usul, maupun dokumen kendaraan. Sementara itu, pemerintah daerah dan instansi pertanahan dapat memberikan penjelasan mengenai kesesuaian pemanfaatan lahan serta persyaratan perizinan kegiatan usaha.
Chaerul berharap persoalan ini mendapatkan perhatian serius sehingga masyarakat memperoleh kejelasan berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan sekadar informasi yang berkembang.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi terverifikasi yang memastikan adanya pelanggaran hukum terkait kendaraan maupun pemanfaatan lahan tersebut.
Redaksi perisaihukum.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Joko Akong, Koh Dino, Yudi, serta instansi terkait guna memperoleh informasi yang berimbang dan memastikan seluruh fakta t TTdapat diuji secara objektif.
Reporter.Aristono
