JIKA ADA YANG MEMINTA SUMBANGAN ATAS NAMA MEDIA INI,

SEGERA LAPORKAN KE PIHAK BERWAJIB,

KARENA ITU PENIPUAN

DIDUGA TAMBANG GALIAN C ILEGAL TERUS BEROPERASI, KAPOLRI DAN KAPOLDA JABAR HARUS BERTINDAK TEGAS

PANGANDARAN, JAWA BARAT – MEDIAISTANA.COM | 20 NOVEMBER 2026
PANGANDARAN – Dugaan aktivitas pertambangan galian C tanpa perizinan yang sah di wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menjadi perhatian dan sorotan masyarakat. Warga mempertanyakan keseriusan pengawasan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terhadap aktivitas pertambangan yang diduga berpotensi merusak lingkungan serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Masyarakat Kabupaten Pangandaran mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kapolri, Kapolda Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, Kapolres Pangandaran, serta Pemerintah Kabupaten Pangandaran agar tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut.
Warga menegaskan, apabila benar terdapat aktivitas pertambangan yang tidak mengantongi perizinan sesuai ketentuan, tidak boleh ada pembiaran. Seluruh kegiatan harus diperiksa dan apabila terbukti melanggar, harus dihentikan serta diproses sesuai hukum.

Kritik masyarakat semakin menguat. Warga mempertanyakan apakah pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Pangandaran sudah berjalan maksimal atau justru masih menyisakan celah bagi pihak-pihak tertentu untuk menjalankan kegiatan usaha tanpa memenuhi kewajiban hukum.
Jangan sampai masyarakat kecil selalu dituntut menaati aturan, sementara pengusaha yang diduga menjalankan kegiatan pertambangan tanpa izin justru bebas beroperasi.

Apabila dugaan tersebut terbukti, siapa pun pengelolanya harus bertanggung jawab. Tidak boleh ada perlakuan istimewa, perlindungan terhadap kepentingan tertentu, ataupun pembiaran terhadap pelanggaran.
Warga mengingatkan bahwa kegiatan pertambangan yang tidak dikelola sesuai ketentuan dapat menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, mulai dari kerusakan lahan, perubahan bentang alam, gangguan aliran air, sedimentasi, hingga ancaman terhadap keselamatan masyarakat.

Pertanyaannya, siapa yang akan bertanggung jawab apabila suatu hari masyarakat harus menanggung dampak kerusakan lingkungan tersebut.
Jangan sampai keuntungan hanya dinikmati segelintir pihak, sementara kerugian ekologis diwariskan kepada masyarakat dan generasi mendatang.

Selain dugaan persoalan perizinan pertambangan, masyarakat meminta aparat menelusuri sumber pasokan BBM yang digunakan untuk mengoperasikan alat-alat berat di lokasi pertambangan.
Apabila terdapat dugaan penggunaan BBM bersubsidi yang tidak sesuai peruntukan, penyaluran BBM tanpa hak, atau pelanggaran administrasi perpajakan, aparat dan instansi terkait harus melakukan pemeriksaan menyeluruh.
SPBU di wilayah Kabupaten Pangandaran yang diduga memiliki hubungan dengan pasokan BBM untuk kegiatan tersebut juga perlu diperiksa berdasarkan bukti transaksi dan dokumen distribusi.

Jangan sampai fasilitas distribusi BBM yang seharusnya mengikuti ketentuan justru disalahgunakan untuk kepentingan kegiatan usaha yang melanggar hukum.
Masyarakat juga meminta perhatian serius apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas pertambangan maupun distribusi BBM yang bermasalah.

Jika ditemukan indikasi keterlibatan anggota TNI atau Polri, dugaan tersebut harus ditelusuri melalui pemeriksaan internal dan proses hukum sesuai kewenangan institusi masing-masing.
Jabatan, pangkat, seragam, maupun kedekatan dengan pihak pengusaha tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan.

Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan siapa pun. Penegakan hukum harus berdasarkan bukti dan berlaku bagi seluruh pihak tanpa pengecualian.
Masyarakat Kabupaten Pangandaran mempertanyakan fungsi pengawasan pemerintah daerah. Apakah dinas terkait sudah melakukan pemeriksaan lapangan. Apakah legalitas pertambangan sudah diverifikasi? Apakah dampak lingkungan sudah dievaluasi. Dan apakah distribusi BBM untuk kegiatan alat berat sudah diawasi.

Warga tidak membutuhkan sekadar pernyataan atau janji penertiban. Yang dibutuhkan adalah bukti nyata berupa pemeriksaan lapangan, keterbukaan informasi, tindakan sesuai kewenangan, dan kepastian penegakan hukum.
Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah persoalan menjadi viral atau ramai diberitakan media.

Desakan kepada Gubernur Jawa Barat,Kapolda Jawa Barat polres Pangandaran
Masyarakat meminta:
1. Kapolda Jawa Barat dan Kapolres Pangandaran melakukan penyelidikan terhadap dugaan pertambangan tanpa izin.
2. Gubernur Jawa Barat memastikan pengawasan perizinan pertambangan berjalan sesuai ketentuan.
3. Pemerintah Kabupaten Pangandaran melakukan pemeriksaan dan koordinasi dengan instansi berwenang.
4. Dinas lingkungan hidup memeriksa potensi kerusakan lingkungan dan dampak kegiatan pertambangan.
5. Instansi terkait menelusuri dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dan distribusinya.
6. Aparat berwenang memeriksa dugaan pelanggaran perpajakan apabila ditemukan bukti.
7. Apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum TNI/Polri, lakukan pemeriksaan secara transparan dan proses sesuai hukum.
8. Publikasikan hasil pemeriksaan agar masyarakat memperoleh kepastian dan tidak terus bertanya-tanya.

Kabupaten Pangandaran bukan wilayah tanpa aturan. Kekayaan alam dan lingkungan hidup harus dijaga, bukan dieksploitasi tanpa tanggung jawab.
Masyarakat meminta Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri memberikan perhatian terhadap persoalan ini serta memastikan koordinasi aparat penegak hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Jika memang memiliki izin, tunjukkan legalitasnya. Jika tidak memenuhi ketentuan, hentikan dan proses sesuai hukum. Jika ditemukan oknum yang membekingi, usut sampai tuntas.
Rakyat hanya meminta satu hal: hukum ditegakkan, lingkungan diselamatkan, dan pemerintah hadir melindungi kepentingan masyarakat.
Red David E,S.E.

Stay Connected
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Must Read
Berita Terkait

MOHON DIBACA SEBELUM MENULIS BERITA

Berikut ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat menulis Berita :

- Perhatikan hukum:

Pastikan informasi yang Anda bagikan legal dan tidak mendukung ujaran kebencian, diskriminasi, kekerasan, atau aktivitas berbahaya lainnya.

 

- Hargai privasi:

Jangan bagikan informasi pribadi tentang orang lain tanpa persetujuan mereka. Ini termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan detail sensitif lainnya.

 

- Pertimbangkan

dampaknya: Pikirkan tentang bagaimana kata-kata Anda dapat memengaruhi orang lain. Meskipun sesuatu secara teknis legal, itu mungkin menyakitkan atau menyinggung.

 

- Verifikasi informasi:

Sebelum membagikan informasi, terutama berita atau rumor, pastikan itu berasal dari sumber yang dapat dipercaya.

 

- Bertanggung jawab: Bertanggung jawablah atas informasi yang Anda bagikan. Bersiaplah untuk menjelaskan alasan Anda dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin terjadi.

Ingat, membangun komunitas daring yang aman dan saling menghormati adalah tanggung jawab semua orang. Mari kita gunakan kebebasan berekspresi kita dengan bijak!