KOTA TANGERANG – CIPONDOH | MEDIAISTANA.COM | 16 NOVEMBER 2026
Dugaan lemahnya pengawasan terhadap pekerjaan infrastruktur di wilayah Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, kembali menjadi sorotan tajam.
Tim investigasi Mediaistana.com menghimpun dokumentasi dan informasi lapangan mengenai lokasi pekerjaan yang memunculkan sejumlah pertanyaan serius terkait transparansi, identitas pelaksana, kualitas konstruksi, serta tanggung jawab pengawasan.
Temuan berada di Jalan KH Hasyim Ashari No. 18, RT 002/RW 004, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Pada saat dokumentasi dilakukan, Senin November 16 2026, pukul 011.05 WIB, papan informasi pekerjaan tidak terlihat di lokasi.
Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan,apakah pekerjaan sudah sesuai spesifikasi teknis, apakah material yang digunakan memenuhi standar, dan sejauh mana pengawasan dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab.
Jangan sampai pembangunan yang bersumber dari uang rakyat justru meninggalkan persoalan baru sebelum manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Papan informasi proyek dan kantor direksi kit ,merupakan sarana penting untuk memastikan keterbukaan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat.
Melalui papan dan kantor direksi kit tersebut, publik dapat mengetahui nama kegiatan, sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas, serta jangka waktu pelaksanaan.
Namun, berdasarkan dokumentasi tim di lokasi Jalan KH Hasyim Ashari No. 18, papan informasi proyek tidak terlihat ketika pemantauan dilakukan.
Kondisi ini patut mendapatkan penjelasan dari dinas teknis terkait.
Ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab secara terbuka:
1. Apakah proyek tersebut menggunakan anggaran APBD atau sumber pendanaan lainnya?
2. Siapa kontraktor atau perusahaan pelaksana pekerjaan?
3. Berapa nilai anggaran dan volume pekerjaan?
4. Siapa pengawas lapangan yang bertanggung jawab?
5. Mengapa papan informasi dan kantor direksi kit pekerjaan tidak terlihat saat dokumentasi dilakukan?
Jangan sampai masyarakat kesulitan mengawasi pekerjaan yang menggunakan dana publik.
Tim meminta Pemerintah Kota Tangerang melalui dinas teknis terkait segera memberikan penjelasan dan memastikan informasi proyek dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Pertanyaan publik semakin menguat:
Semua pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab dengan dugaan semata. Pemeriksaan teknis harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
Tim meminta Inspektorat Kota Tangerang dan BPK, dinas teknis terkait segera turun langsung ke lokasi untuk memeriksa:
1. Kesesuaian spesifikasi teknis dengan hasil pekerjaan nanti.
2. Kualitas material dan mutu beton.
3. Kedalaman serta kekuatan pondasi turap.
4. Volume pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak.
5. Identitas kontraktor dan konsultan pengawas.
6. Tanggung jawab penyedia jasa dalam masa pemeliharaan.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah harus meminta perbaikan sesuai ketentuan kontrak. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti, persoalan tersebut harus diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Jangan sampai uang rakyat dibayarkan untuk pekerjaan yang kualitasnya tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, tim investigasi Mediaistana.com berupaya melakukan konfirmasi melalui WhatsApp kepada Lurah Poris Plawad , Ibu Titin, mengenai pekerjaan turap dan aktivitas alat berat di saluran belakang kantor kelurahan.
Berdasarkan komunikasi yang diterima redaksi, pada pukul 11.17 WIB, Lurah Titin memberikan jawaban singkat:
“Walaikumsalam, proyek apa, Bu? Proyek turap?”
Setelah itu, tim melanjutkan pertanyaan mengenai identitas CV pelaksana, nomor pengawas lapangan, serta alasan papan informasi proyek tidak terlihat di lokasi.
lurah Poris Plawad bungkam
Namun, hingga informasi ini disusun, pertanyaan lanjutan tersebut belum mendapatkan penjelasan substantif sebagaimana disampaikan kepada redaksi.
Sikap tersebut menjadi alasan tim kembali meminta klarifikasi secara terbuka.
Perlu ditegaskan, belum adanya jawaban lengkap melalui WhatsApp bukan bukti adanya keterlibatan lurah dalam dugaan penyimpangan. Namun, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai informasi publik melalui mekanisme yang berlaku.
Sebagai pejabat wilayah, lurah diharapkan membantu mengarahkan media kepada instansi teknis yang bertanggung jawab serta menjelaskan informasi yang berada dalam kewenangannya.
Wartawan yang datang meminta konfirmasi bukan sedang mencari permusuhan dengan pejabat. Pers menjalankan fungsi kontrol sosial, menyampaikan aspirasi masyarakat, dan membuka ruang klarifikasi agar informasi tidak berkembang secara sepihak.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers dan fungsi pers dalam mencari serta menyebarluaskan informasi.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, tim masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Lurah Titin, dinas teknis, kontraktor, serta konsultan pengawas.
Melihat adanya persoalan pekerjaan infrastruktur tersebut, Mediaistana.com meminta Wali Kota Tangerang tidak menganggap persoalan ini sebagai hal sepele.
Pemerintah daerah harus memastikan setiap pekerjaan pembangunan berjalan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, ketentuan keselamatan, dan prinsip keterbukaan informasi.
Tim investigasi Mediaistana.com meminta:
1. Wali Kota Tangerang memerintahkan pemeriksaan terhadap kedua lokasi pekerjaan.
2. Inspektorat Kota Tangerang melakukan audit atau pemeriksaan sesuai kewenangannya.
3. Dinas teknis terkait membuka dokumen dan informasi pekerjaan kepada publik sesuai ketentuan.
4. Kontraktor pelaksana memberikan penjelasan mengenai kualitas dan tanggung jawab pekerjaan.
5. Konsultan pengawas menjelaskan proses pengawasan serta hasil pemeriksaan pekerjaan.
6. Kejaksaan Negeri Tangerang menindaklanjuti apabila terdapat laporan dan bukti yang menunjukkan dugaan tindak pidana sesuai kewenangannya.
Pembangunan infrastruktur bukan sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan dan laporan administrasi. Kualitas bangunan, transparansi anggaran, serta keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas.
Jangan sampai proyek dibangun menggunakan uang rakyat, tetapi ketika muncul kerusakan, masyarakat justru kebingungan mencari siapa yang harus bertanggung jawab.
Jangan sampai papan informasi tidak terlihat, identitas pelaksana tidak diketahui masyarakat, dan hasil pekerjaan yang mengalami kerusakan tidak segera diperiksa.
Kami tidak meminta pemerintah mencari kambing hitam. Kami meminta pemerintah membuktikan bahwa pengawasan benar-benar berjalan.
Jika pekerjaan sudah sesuai aturan, buka dokumennya dan jelaskan kepada publik. Jika ditemukan kekurangan, segera perbaiki. Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai hukum.
Tim investigasi Mediaistana.com akan terus mengawal persoalan ini melalui dokumentasi, konfirmasi, penelusuran informasi proyek, serta penyampaian laporan kepada instansi berwenang.
MEDIAISTANA.COM
RED: DAVID E. SE.