MEDIAISTANA.COM — KOTA TANGERANG, | 18 NOVEMBER 2026
Dugaan lemahnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kembali menjadi sorotan dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung SMP Negeri 10 Kota Tangerang yang berlokasi di Jalan KH. Hasyim Ashari Km. 4, Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Rabu (18/11/2026), ditemukan sejumlah kondisi yang menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keselamatan para pekerja konstruksi. Beberapa pekerja terlihat melakukan pekerjaan plester dinding di lantai dua hingga tiga tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai.
Ironisnya, pekerjaan dilakukan di ketinggian dengan risiko kecelakaan yang dapat mengancam nyawa. Sejumlah pekerja terlihat tidak menggunakan helm proyek, rompi keselamatan, sepatu pelindung, maupun sabuk pengaman atau body harness. Bahkan, terdapat pekerja yang hanya mengenakan pakaian biasa dan alas kaki berupa sandal.
Persoalan tidak berhenti pada penggunaan APD. Kondisi perancah atau scaffolding yang digunakan untuk menopang aktivitas pekerja juga menjadi perhatian.
Papan pijakan terlihat menggunakan material bambu, sementara pagar pengaman atau guardrail pada bagian tepi tidak terlihat memadai. Jaring pengaman atau safety net juga tidak terlihat terpasang di area bawah pekerjaan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius: apakah metode kerja di ketinggian sudah melalui pemeriksaan keselamatan dan penilaian risiko sebelum pekerjaan dilaksanakan?
Apabila terjadi pekerja terpeleset, kehilangan keseimbangan, atau terjatuh, dampaknya berpotensi sangat fatal.
Temuan lainnya adalah tumpukan pipa perancah yang terlihat berada di area depan proyek tanpa pembatas zona penyimpanan yang memadai.
Aktivitas pekerja di bagian bawah juga berlangsung ketika pekerjaan dilakukan di bagian atas. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan bahaya apabila peralatan atau material terjatuh dari ketinggian.
Pengaturan jalur pekerja, penyimpanan material, serta pemisahan zona berbahaya seharusnya menjadi bagian penting dalam pengendalian risiko pekerjaan konstruksi.
Di lokasi, juga menjadi perhatian belum terlihat secara jelas rambu-rambu keselamatan seperti kewajiban menggunakan APD, peringatan bahaya pekerjaan di ketinggian, maupun pembatas area berbahaya.
Keberadaan papan informasi proyek dan identitas penyedia jasa juga perlu dipastikan agar masyarakat dapat mengetahui siapa kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, sumber anggaran, nilai kontrak, serta masa pelaksanaan pekerjaan.
Transparansi tersebut penting agar pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara dapat diawasi secara terbuka.
Penerapan keselamatan kerja bukan sekadar formalitas administratif atau pelengkap dokumen proyek. Keselamatan pekerja merupakan kewajiban yang harus menjadi prioritas sejak pekerjaan dimulai hingga proyek selesai.
Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam sektor pekerjaan konstruksi menjadi dasar penting bagi penyelenggara proyek untuk memastikan pengendalian risiko dan perlindungan tenaga kerja.
Karena itu, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan proyek perlu memberikan penjelasan mengenai penerapan K3 di lapangan.
Jangan sampai pembangunan fasilitas pendidikan yang seharusnya memberikan manfaat bagi generasi penerus justru mengabaikan keselamatan orang-orang yang bekerja membangunnya.
Masyarakat meminta perhatian serius Pemerintah Kota Tangerang, khususnya Dinas Pendidikan serta perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pengawasan proyek tersebut.
Dinas terkait diminta segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap:
1. Kelengkapan APD seluruh pekerja konstruksi.
2. Kelayakan dan keamanan perancah yang digunakan.
3. Pemasangan pagar pengaman dan sistem perlindungan jatuh.
4. Pengaturan penyimpanan material serta zona berbahaya.
5. Penerapan prosedur keselamatan kerja di lokasi.
6. Kelengkapan identitas proyek dan dokumen pengawasan K3.
Apabila ditemukan kondisi yang membahayakan keselamatan pekerja, masyarakat meminta agar pekerjaan berisiko tinggi dihentikan sementara sampai langkah pengamanan yang diwajibkan dipenuhi dan diverifikasi oleh pihak berwenang.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari kontraktor pelaksana maupun konsultan pengawas terkait kondisi keselamatan kerja yang ditemukan dalam pantauan tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, Dinas Pendidikan Kota Tangerang, serta instansi terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
Pertanyaan publik sangat sederhana: siapa yang bertanggung jawab memastikan para pekerja terlindungi ketika mereka bekerja di ketinggian.
Jangan menunggu jatuhnya korban terlebih dahulu baru dilakukan evaluasi. Keselamatan manusia tidak boleh dikorbankan demi mengejar target penyelesaian proyek.
Pembangunan sekolah bukan hanya soal berdirinya gedung baru, tetapi juga tentang tanggung jawab, profesionalitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan keselamatan kerja.
menegaskan pentingnya pengawasan nyata, bukan sekadar pemeriksaan administratif. Setiap pekerja berhak pulang dengan selamat setelah menyelesaikan pekerjaannya.
Narasumber (Rita Djuwarsih)