Mediaistana.com||MALANG — Istilah “Utusan dari kantor UTARA” menjadi salah satu hal yang mencuat dalam penelusuran dugaan pengondisian proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Istilah tersebut, menurut sumber internal Pemkot Malang, diduga digunakan sejumlah orang untuk membangun kesan memiliki hubungan dengan Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Dalam penelusuran yang dilakukan sejak Agustus 2026, tiga nama disebut memiliki peran dalam dugaan tersebut, yakni Doni, Sandi, dan Guntar.

Doni yang disebut berasal dari kalangan swasta diduga menjadi pihak yang melakukan pendekatan langsung kepada pejabat di wilayah Kecamatan Blimbing.
Sementara Sandi disebut memiliki keterkaitan dengan Doni. Berdasarkan penelusuran awak media, Sandi tercatat sebagai pegawai aktif di Seksi Pidsus Kejari Kota Malang.

Di wilayah berbeda, Guntar disebut melakukan pendekatan di Kecamatan Lowokwaru. Informasi yang dihimpun menyebut adanya dugaan permintaan pengondisian pengadaan meja dan kursi di Kelurahan Mojolangu.

Tidak hanya satu jenis pekerjaan, sejumlah program pemerintah juga disebut dalam rangkaian dugaan pengondisian, mulai dari RT Berkelas, Pokir DPRD, hingga hasil Musrenbang.

Seorang sumber internal Pemkot Malang mengungkapkan bahwa penyebutan nama UTARA diduga menjadi tekanan tersendiri bagi pejabat daerah.

Namun, sejauh ini keterangan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa telah terjadi tindak pidana. Diperlukan penelusuran lebih mendalam, termasuk pemeriksaan dokumen dan keterangan pihak terkait.

Persoalan ini semakin menarik perhatian setelah awak media mendatangi kantor Kejari Kota Malang pada 11 November 2026.

Upaya menemui Sandi belum berhasil karena yang bersangkutan disebut sedang berada di luar kantor. Kasi Intelijen M. Khoirul Anam juga tidak berada di tempat.
Ridho, staf Intelijen Kejari Kota Malang, menerima awak media. Ia menyampaikan bahwa informasi yang dibawa wartawan akan diteruskan kepada pimpinan.
Sampai saat ini, penjelasan resmi yang menjawab substansi dugaan tersebut masih dinantikan.

Masyarakat berhak mengetahui apakah benar terdapat pihak yang menggunakan nama institusi kejaksaan untuk memengaruhi proses pengadaan proyek pemerintah.

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya bagi Kejari Kota Malang, Pemkot Malang, serta nama-nama yang disebut dalam pemberitaan ini.(team)