BURU — Pembangunan melalui Program Bantuan Revitalisasi Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SD Negeri 4 Air Buaya, yang berlokasi di Dusun Wailanga, Desa Silwadu, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, menjadi sorotan setelah muncul informasi dari sumber terpercaya yang mempertanyakan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan anggaran yang dialokasikan.
Proyek dengan nilai anggaran sebesar Rp 990.215.684 atau hampir Rp1 miliar tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian serius, terutama menyangkut kesesuaian antara nilai anggaran, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, serta kualitas hasil pembangunan di lapangan.
Informasi yang berkembang itu mendorong munculnya desakan agar aparat penegak hukum (APH) turun tangan melakukan penelusuran dan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa anggaran negara yang dialokasikan bagi peningkatan sarana pendidikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Namun, dugaan ketidaksesuaian tersebut masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan fisik bangunan, dokumen perencanaan, rincian penggunaan anggaran, serta keterangan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program.
Hingga berita ini disusun, kepala sekolah SD Negeri 4 Air Buaya belum berhasil ditemui untuk dimintai keterangan terkait pelaksanaan proyek tersebut. Karena itu, belum diperoleh penjelasan resmi dari pihak sekolah mengenai nilai anggaran, tahapan pekerjaan, spesifikasi bangunan, maupun mekanisme pengawasan yang diterapkan.
APH Diminta Tidak Menunggu Persoalan Membesar
Nilai anggaran yang mendekati Rp 1 miliar membuat proyek ini layak mendapat pengawasan publik secara terbuka dan proporsional. Apalagi, pembangunan fasilitas pendidikan berkaitan langsung dengan keselamatan, kenyamanan, serta kepentingan peserta didik dan tenaga pendidik.
Aparat penegak hukum diharapkan dapat menindaklanjuti informasi yang berkembang melalui langkah-langkah sesuai kewenangan, termasuk melakukan klarifikasi, menelaah dokumen anggaran dan kontrak apabila ada, serta memeriksa kesesuaian fisik bangunan dengan perencanaan dan ketentuan teknis yang berlaku.
Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran hukum, penanganannya perlu dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara objektif agar tidak menimbulkan penilaian yang keliru di tengah masyarakat.
Pengawasan semacam ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran pendidikan dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi Menjadi Kunci
Dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara, transparansi bukan sekadar formalitas administrasi. Keterbukaan mengenai nilai anggaran, rincian pekerjaan, spesifikasi teknis, progres pembangunan, dan hasil pekerjaan merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban kepada publik.
Masyarakat berhak memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai pembangunan fasilitas pendidikan di wilayahnya. Pada saat yang sama, setiap pihak yang terlibat juga berhak memberikan penjelasan dan memperoleh perlakuan yang adil berdasarkan fakta.
Karena itu, informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian pembangunan SD Negeri 4 Air Buaya perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan dan pemeriksaan dokumen, bukan semata-mata berdasarkan penilaian sepihak.
Asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Sampai terdapat hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa kepala sekolah ataupun pihak lain telah melakukan pelanggaran hukum.
Hak Jawab Tetap Terbuka
Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada kepala sekolah SD Negeri 4 Air Buaya, pelaksana kegiatan, pihak pengelola program revitalisasi, serta instansi terkait.
Penjelasan mengenai rincian anggaran, spesifikasi pekerjaan, progres pembangunan, dan mekanisme pengawasan sangat diperlukan agar persoalan ini dapat disajikan secara berimbang berdasarkan fakta.
Publikasi ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi keterbukaan informasi dan pengawasan yang konstruktif. Tujuannya bukan membangun prasangka, melainkan memastikan pembangunan fasilitas pendidikan berjalan sesuai ketentuan, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik.
Sebab, anggaran pendidikan bukan sekadar angka dalam dokumen. Di dalamnya ada hak anak-anak untuk belajar di ruang yang aman, layak, dan bermartabat. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap dugaan harus diperiksa berdasarkan bukti.
