Catatan Editorial
Pagi masih sangat muda ketika rombongan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku tiba di Pulau Haruku. Matahari bahkan belum sepenuhnya naik ketika kegiatan sosialisasi dan swiping Pajak Kendaraan Bermotor dimulai.
Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya kegiatan rutin pemerintahan. Tetapi bagi Pulau Haruku, ini adalah sebuah peristiwa yang memiliki makna lebih dalam. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, masyarakat mendapatkan sosialisasi langsung mengenai pentingnya pajak kendaraan bermotor dari Pemerintah Provinsi Maluku.
Di balik kegiatan itu, tampak satu hal yang patut diapresiasi: kemauan seorang pemimpin untuk turun langsung ke lapangan.
Kepala Bapenda Provinsi Maluku, Dr. Jalaludin Salampessy, tidak memilih duduk di balik meja sambil menunggu laporan. Ia memimpin sendiri timnya menyeberangi laut, mendatangi masyarakat, berdialog dengan para raja negeri, tokoh masyarakat, pengemudi ojek, hingga warga biasa yang selama ini mungkin belum pernah mendapatkan penjelasan secara utuh tentang kewajiban perpajakan.
Inilah wajah birokrasi yang sesungguhnya. Bukan birokrasi yang menunggu rakyat datang, melainkan birokrasi yang mendatangi rakyat.
Di daerah kepulauan seperti Maluku, tantangan pelayanan publik tidak pernah sederhana. Jarak antarwilayah dipisahkan laut, biaya transportasi tidak murah, dan akses informasi tidak selalu merata. Karena itu, keputusan Bapenda Maluku untuk hadir langsung di Pulau Haruku menunjukkan cara pandang baru dalam pelayanan publik: mendekatkan negara kepada masyarakat.
Yang menarik, pendekatan yang digunakan bukan pendekatan represif. Swiping kendaraan yang dilakukan di beberapa titik strategis justru lebih banyak diisi dengan edukasi dan advokasi. Masyarakat diberi penjelasan mengenai manfaat pajak, tata cara pembayaran, hingga pentingnya kepatuhan administrasi kendaraan.
Pendekatan seperti ini jauh lebih efektif dibanding sekadar penindakan. Kesadaran tidak lahir dari rasa takut, tetapi dari pemahaman.
Dr. Jalaludin Salampessy tampaknya memahami betul bahwa membangun budaya taat pajak membutuhkan proses panjang. Karena itu, langkah pertama yang dilakukan adalah membangun komunikasi dan kepercayaan masyarakat.
Kehadiran tujuh raja negeri dalam kegiatan tersebut menjadi simbol penting. Di Maluku, raja bukan sekadar pemimpin adat, tetapi juga penjaga nilai dan pengaruh sosial di tengah masyarakat. Ketika para raja duduk bersama pemerintah membicarakan pentingnya pajak, sesungguhnya sedang dibangun sebuah kesepahaman kolektif bahwa pembangunan daerah adalah tanggung jawab bersama.
Pajak bukan sekadar angka yang masuk ke kas daerah. Pajak adalah jalan yang diperbaiki, jembatan yang dibangun, sekolah yang direnovasi, dan pelayanan publik yang terus ditingkatkan. Setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan.
Apa yang dilakukan Bapenda Maluku di Pulau Haruku mungkin terlihat sederhana. Namun dari langkah kecil seperti inilah perubahan besar sering dimulai.
Ketika seorang kepala dinas bersedia hadir langsung di pulau-pulau, berbicara dengan masyarakat, mendengar persoalan mereka, sekaligus memberikan solusi, maka kehadiran pemerintah tidak lagi terasa jauh dan abstrak. Pemerintah menjadi nyata, hadir, dan bekerja.
Pulau Haruku telah menjadi saksi bahwa pelayanan publik yang baik tidak selalu dimulai dari gedung-gedung megah atau program-program besar. Kadang ia dimulai dari sebuah perjalanan pagi, dari keberanian menyeberangi laut, dan dari kemauan seorang pemimpin untuk turun langsung menyapa rakyatnya.
Dan pada pagi itu, Bapenda Maluku telah memberikan contoh bahwa membangun kesadaran masyarakat harus dimulai dengan menghadirkan pemerintah di tengah-tengah masyarakat.
(Mus Latuconsina)
