Probolinggo, Mediaistana.com
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo mulai mempersiapkan pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Tahun Anggaran 2027.
Sosialisasi digelar di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (17/11/2026). Kegiatan ini untuk memastikan proses pendataan, verifikasi administrasi hingga penyaluran bantuan berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Kegiatan tersebut diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Tim Teknis BLT DBHCHT, Camat dan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kecamatan, 283 Perangkat Desa, 15 Penanggung Jawab Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) serta Manajer Kasus (MK) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Kabupaten Probolinggo.
Sosialisasi dibuka Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Probolinggo Agus Mukson didampingi Sekretaris Dinsos Kabupaten Probolinggo Siti Mariam. Materi disampaikan oleh narasumber dari Dinsos Kabupaten Probolinggo dan Polres Probolinggo.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Dinsos Kabupaten Probolinggo Siti Mariam menekankan pentingnya ketelitian pemerintah desa dalam mengusulkan calon penerima bantuan. Terlebih, alokasi anggaran BLT DBHCHT yang dikelola Dinsos pada tahun 2027 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2026, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 12.748.193.100. Sementara untuk 2027, anggarannya menjadi Rp 7.800.000.000.
Melalui sosialisasi ini, kami berharap perangkat desa dapat memenuhi kelengkapan berkas calon penerima BLT sesuai kriteria. Selanjutnya, akan dilaksanakan desk berkas pada awal 2027 agar data penerima benar-benar tepat sasaran dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, ujarnya.
Sementara Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Probolinggo Agus Mukson menyampaikan, Pemkab Probolinggo merencanakan BLT DBHCHT bagi 20.520 penerima manfaat pada tahun 2027. Masing-masing penerima direncanakan memperoleh bantuan sebesar Rp 355.000 yang akan disalurkan satu kali pada awal tahun.
Ia menjelaskan, program tersebut merupakan bagian dari pembinaan lingkungan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024. Bantuan ini diarahkan untuk mendukung pemulihan perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan PMK Nomor 72 Tahun 2024, bantuan sosial ini merupakan salah satu bentuk pembinaan lingkungan sosial dalam rangka pemulihan perekonomian daerah. Tujuannya untuk mendukung optimalisasi kesejahteraan masyarakat, terutama memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi penerimanya, jelasnya.
Agus menambahkan, sebagai daerah penghasil tembakau yang memiliki sejumlah pabrik rokok, Kabupaten Probolinggo memberikan perhatian kepada buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Selain kedua kelompok tersebut, sasaran program juga mencakup buruh tani cengkeh, balita stunting, keluarga berisiko stunting, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB), penyintas Tuberkulosis (TBC), anak terlantar dalam penanganan LKSA serta pekerja pabrik rokok non buruh.
Pada tahun ini jelas Agus, tercatat 15 pabrik rokok dan 14 kecamatan penghasil tembakau yang menjadi bagian dari sasaran program BLT DBHCHT. Kelompok penerima tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan dukungan sosial kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
Saya berharap seluruh pihak yang terlibat, terutama kepala desa dan lurah dapat memahami mekanisme pelaksanaan program serta menjalankan proses pengusulan sesuai aturan. Ketepatan data menjadi salah satu faktor penting agar bantuan tidak salah sasaran, harapnya.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Probolinggo berharap persiapan administrasi dan pendataan calon penerima dapat diselesaikan sesuai jadwal. Dengan demikian, seluruh rangkaian pelaksanaan BLT DBHCHT 2027, termasuk penyalurannya pada awal tahun dapat berjalan lancar dan tepat waktu.