MEDIA ISTANA.COM
SANGGAU, KALBAR
Isu dugaan aktivitas penggalian material tanpa izin di kawasan proyek PT Kalimantan Alumina Nusantara (PT KAN), Desa Sansat, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, semakin memanas. Polres Sanggau kini secara resmi diminta memeriksa empat Warga Negara Asing (WNA) yang disebut memiliki peran strategis dalam aktivitas tersebut. Tim Investigasi DPP Rangkulan Jajaran Wartawan dan lembaga Indonesia (RAJAWALI) terpanggil menyorot perkembangan ini secara mendalam, mencermati aspek operasional, kerusakan lingkungan, hingga penegakan hukum keimigrasian.
FAKTA DI LAPANGAN YANG TERUNGKAP
Berdasarkan hasil pantauan dan informasi yang dihimpun awak media, aktivitas penggalian material timbunan untuk kebutuhan pekerjaan proyek di kawasan PT KAN diduga berlangsung di dua lokasi krusial — di sisi utara dan selatan, tepatnya di luar kawasan resmi perusahaan.
Material berupa tanah gambut diduga digali dari area luar konsesi, lalu sebagian dibuang ke kawasan Hutan Produksi, sementara sebagian lainnya diangkut menggunakan kendaraan roda sepuluh menuju ke dalam area PT KAN. Persoalan semakin serius karena limbah sisa galian dilaporkan meluber hingga masuk ke alur anak sungai, berpotensi menyebabkan pendangkalan dan kerusakan ekosistem perairan di sekitarnya.
Keempat nama yang kini menjadi pusat perhatian publik adalah:
– Mr. Kentai — disebut sebagai Kepala Pengadaan
– Mr. Choo Yong Tee — General Manager yang disebut menandatangani kontrak dengan seluruh kontraktor
– Mr. Lu King — disebut sebagai kontraktor pelaksana
– Mr. He — pihak yang juga diduga terlibat
Keempatnya diduga berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA). Hingga saat ini, pihak manajemen PT KAN belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut.
SOROTAN TIM INVESTIGASI DPP RAJAWALI
Ketua Tim Investigasi DPP RAJAWALI menyampaikan bahwa keberadaan warga negara asing yang terlibat dalam pengelolaan dan operasional di lokasi proyek menjadi perhatian serius tersendiri:
“Karena melihat adanya keterlibatan orang asing dalam menjalankan aktivitas pekerjaan di lokasi tersebut, RAJAWALI meminta Kantor Imigrasi segera menindaklanjuti dan memverifikasi status keimigrasian serta izin kerja keempat pihak yang disebutkan. Keberadaan mereka di Indonesia harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah,” tegasnya.
Beliau menambahkan bahwa penegakan hukum harus berjalan menyeluruh:
“Kami mencermati laporan ini dengan sangat serius. Ada tiga hal mendasar yang harus dipertanyakan: pertama, legalitas izin penggalian material; kedua, dampak kerusakan lingkungan yang nyata dirasakan warga; dan ketiga, status keberadaan serta peran hukum empat warga negara asing yang disebut memegang kendali aktivitas ini. Tidak boleh ada kejelasan yang ditutup-tutupi,” tambahnya.
Pihaknya mendesak Polres Sanggau, bekerja sama dengan instansi terkait termasuk Kantor Imigrasi, untuk menelusuri secara menyeluruh:
1. Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang disebutkan
2. Kelengkapan izin penggalian, pemanfaatan lahan, dan lingkungan
3. Status keimigrasian dan izin kerja keempat WNA tersebut
4. Pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi
DASAR HUKUM YANG DIDUGA DILANGGAR:
A. Aspek Lingkungan Hidup
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup — Pasal 69 ayat (1):
“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin lingkungan atau perizinan berusaha yang mencakup persyaratan lingkungan.”
UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH — Pasal 109 ayat (1):
“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”
UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH — Pasal 60 ayat (1) jo. Pasal 104 ayat (1):
“Setiap orang dilarang membuang limbah dan/atau bahan yang mengandung zat pencemar ke media lingkungan hidup tanpa izin. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
B. Aspek Kehutanan
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan — Pasal 50 ayat (3) jo. Pasal 78 ayat (2):
“Setiap orang dilarang membuang benda-benda yang dapat merusak fungsi hutan di kawasan hutan. Pelanggaran dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00.”
C. Aspek Pertambangan & Galian
UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara — Pasal 168 ayat (1):
“Setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
D. Aspek Keimigrasian
UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian — Pasal 83 ayat (1):
“Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen keimigrasian yang sah dan berlaku.”
UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian — Pasal 91 ayat (1):
“Orang Asing yang melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan status izin tinggalnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan — Pasal 82 ayat (1):
“Setiap Pemberi Kerja dilarang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang tidak memiliki IMTA atau izin kerja yang sah. Pelanggaran dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00.”
Tim Investigasi DPP RAJAWALI menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan secara menyeluruh, transparan, dan tidak memandang status maupun kedudukan siapa pun. Kantor Imigrasi diminta segera menindaklanjuti verifikasi status keimigrasian keempat WNA tersebut. Apabila terbukti ada pelanggaran, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, semuanya harus bertanggung jawab di hadapan hukum Indonesia.
“Indonesia adalah negara hukum. Siapa pun yang berada di wilayah ini wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak boleh ada yang merasa kebal hukum hanya karena status atau kedudukannya. Kami mendukung langkah Polres Sanggau dan Kantor Imigrasi untuk mengusut tuntas perkara ini hingga ke akar-akarnya,” pungkas pernyataan Tim Investigasi DPP RAJAWALI.
Pihak PT KAN maupun keempat WNA yang disebutkan masih diberikan ruang klarifikasi dan hak jawab sesuai asas praduga tidak bersalah hingga adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap.( TIM )