Bupati Bogor Rudi Susmanto: Di Tengah Isu , Ketidakhadiran, Publik Menanti Klarifikasi
KABUPATEN BOGOR — mediaistana.com
Nama Bupati Bogor, Rudy Susmanto, belakangan ini menjadi sorotan publik. Bukan karena pencapaian program kerjanya, melainkan karena ketidakhadirannya dari sejumlah agenda resmi pemerintahan di tengah beredarnya isu penegakan hukum di lingkungan Pemkab Bogor.
Rumor berawal dari kabar adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dikabarkan dilakukan KPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor pada 20 Agustus 2026. Meski KPK kemudian mengklarifikasi dan membantah isu tersebut, namun dampaknya terasa hingga kini. Sejumlah nomor telepon pejabat tinggi, termasuk Bupati, sempat tidak dapat dihubungi. Keberadaan Rudy Susmanto pun tidak terlihat di ruang publik.
Ketidakhadiran Sang Bupati terasa sangat mencolok dalam beberapa agenda strategis:
Peresmian Sekolah Rakyat di Jasinga — semestinya dipimpin Bupati, namun hanya dihadiri Sekretaris Daerah.
Acara Maulid Nabi Akbar di Alun-Alun Pemda Kabupaten Bogor .kegiatan besar yang dihadiri ulama, tokoh masyarakat, dan ribuan warga, Bupati maupun Ketua DPRD tidak terlihat. Yang hadir hanya Wakil Bupati, Sekda, Kadinkes, dan Ketua Komisi 3 DPRD.
Bukan hanya Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Bogor serta sejumlah petinggi Partai Gerindra juga dikabarkan tidak tampak dalam agenda publik beberapa hari terakhir.
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan:
“Kita semua harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kita sama-sama hormati proses yang sedang dilakukan oleh KPK, kita tunggu saja hasil terbaik dari para penegak hukum.”
Aktivis , Pengamat Kabupaten Bogor, Romi Sikumbang (Ketua LSM Penjara):
Ia menyoroti sejumlah bidang yang diduga bermasalah, antara lain:
Dugaan korupsi upah pungut dan pengadaan barang/jasa
Dugaan praktik jual beli jabatan (BKPSDM)
Dugaan penyimpangan dana festival Dinas Pariwisata
Dugaan Pungli di RSUD Ciawi
Dugaan penyimpangan pengadaan alat komputer/laptop
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mantan Sekwan DPRD
“Kejelasan dari aparat penegak hukum penting agar spekulasi tidak terus berkembang dan roda pemerintahan tidak terganggu. Publik kini menunggu dua hal: kejelasan proses hukum dari KPK, dan kembalinya para pejabat Pemkab Bogor ke ruang publik dengan agenda kerja yang jelas.”
Meski isu OTT telah dibantah, kekosongan kehadiran para pejabat utama justru memunculkan lebih banyak pertanyaan. Warga Kabupaten Bogor mulai bertanya-tanya: ke mana para pemimpin mereka? Apakah ada masalah serius yang sedang ditangani? Bagaimana kelanjutan program pembangunan?
Klarifikasi resmi dari Bupati maupun Pemkab Bogor terkait ketidakhadiran.
Kejelasan dari KPK terkait dugaan-dugaan penyimpangan yang beredar.
Kembalinya para pejabat ke ruang publik untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara normal.
“Pemimpin harus hadir, apalagi di tengah situasi yang sedang dipertanyakan warga. Kehadiran dan keterbukaan adalah kunci untuk meredakan keresahan masyarakat,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Maulana Mansur | mediaistana.com
