MEDIA ISTANA.COM
PONTIANAK, KALBAR
Terkait berkembangnya proses penyidikan dugaan korupsi dana kegiatan Napak Tilas Kabupaten Ketapang yang bersumber dari dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) periode 2022–2024, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat telah memanggil 24 pihak — terdiri dari 23 Direktur Utama perusahaan serta pimpinan cabang salah satu bank — untuk diperdalam keterangannya guna melengkapi alat bukti perkara tersebut. Pemanggilan dilakukan secara bertahap mulai 10 hingga 17 November 2026.
Menanggapi perkembangan ini, Dewan Pengawas DPP Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) , Chandra M, S.Pd., S.H., M.H., CFE, menyampaikan apresiasi sekaligus desakan tegas agar proses hukum berjalan menyeluruh, transparan, dan tidak berhenti pada pihak-pihak yang dipanggil saat ini saja.
PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS DPP RAJAWALI, CHANDRA M, S.Pd., S.H., M.H., CFE:
“Langkah Kejati Kalbar yang memanggil 24 pihak untuk pendalaman alat bukti patut diapresiasi. Ini menunjukkan keseriusan penegak hukum dalam menelusuri dugaan penyimpangan dana masyarakat. Namun, proses ini harus berjalan konsisten — jangan hanya berhenti pada mereka yang saat ini dipanggil. Telusuri aliran dananya, siapa yang menginstruksikan, siapa yang menerima manfaat, dan siapa yang bertanggung jawab secara substantif. Usut hingga tuntas, sampai ke akar-akarnya, hingga terungkap siapa dalang di balik layar.”
Chandra M menegaskan bahwa dana CSR adalah dana yang pada hakikatnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Jika terjadi penyimpangan, maka kerugian yang diderita bukan sekadar materi, melainkan hilangnya kesempatan masyarakat memperoleh manfaat pembangunan: Tegasnya Jumat (13/11/26).
“Dana Napak Tilas bersumber dari TJSL perusahaan yang seharusnya kembali bermanfaat bagi masyarakat Ketapang. Jika ada yang menyalahgunakan kepercayaan tersebut, maka itu bukan sekadar pelanggaran administrasi — itu adalah pengkhianatan terhadap harapan rakyat. Kami minta seluruh proses disampaikan secara transparan kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui siapa yang diperiksa, apa yang ditemukan, dan bagaimana hasil akhirnya.” Sambungnya
Beliau juga menekankan pentingnya menjaga asas praduga tidak bersalah selama proses berlangsung, namun menegaskan bahwa jika terbukti ada pelanggaran hukum, tidak boleh ada yang dikecualikan:
“Setiap orang berhak atas pembelaan dan dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun jika terbukti bersalah, siapapun itu — tidak peduli jabatannya — harus bertanggung jawab secara setimpal. Hukum tidak boleh tajam ke bawah namun tumpul ke atas.” Imbuhnya
DASAR HUKUM YANG MENDASARI:
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi — Pasal 2 ayat (1):
“Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana karena korupsi, dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.”
UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru — Pasal 427:
“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang tersedia kepadanya karena jabatannya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, atau merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.”
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas — Pasal 74 jo. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat — Pasal 14:
Mengatur tanggung jawab perusahaan dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta kewajiban pengelolaan yang akuntabel dan transparan.
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik — Pasal 9 ayat (1):
Badan publik wajib memberikan informasi yang akurat, benar, dan tepat waktu kepada publik. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, termasuk perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyangkut dana publik maupun dana yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, wajib diumumkan secara luas.
KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 — Pasal 106 ayat (1):
Penyidik wajib melakukan pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh untuk menemukan kebenaran materiil, sehingga dapat menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
DESAKAN TEGAS DPP RAJAWALI:
Pertama — Dalami Keterkaitan Secara Menyeluruh: Kejati Kalbar diminta tidak hanya berhenti pada 24 pihak yang saat ini dipanggil. Telusuri hubungan antar pihak, aliran dana dari sumber hingga penggunaan akhir, serta dokumen-dokumen pendukung yang menjadi dasar pencairan dana.
Kedua — Ungkap Siapa yang Bertanggung Jawab: Apakah ada pihak yang mengarahkan, menyetujui, atau memanfaatkan dana tersebut secara tidak wajar? Siapa yang menandatangani pertanggungjawaban? Siapa yang melakukan verifikasi? Semua pertanyaan ini harus terjawab secara tuntas.
Ketiga — Sampaikan Perkembangan Secara Berkala: Publik berhak mengetahui perkembangan penyidikan. Informasi mengenai berapa jumlah kerugian yang teridentifikasi, siapa yang telah diperiksa, dan langkah selanjutnya, wajib disampaikan secara terbuka dan jelas.
Keempat — Pulihkan Kerugian: Jika terbukti ada kerugian, jalankan mekanisme pemulihan kerugian negara secara simultan dengan proses pidana. Dana tersebut adalah hak masyarakat yang harus dikembalikan.
“Kasus Napak Tilas Ketapang bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah tentang kepercayaan masyarakat, tentang dana yang seharusnya membangun daerah. Jangan biarkan kasus ini menguap tanpa hasil yang jelas. Kami di RAJAWALI akan terus mengawal proses ini — transparan, tuntas, dan akuntabel — sampai ke akarnya,” tegas Chandra
Proses hukum yang transparan dan tuntas adalah hak seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Semoga Kejati Kalbar dapat menyelesaikan perkara ini dengan profesionalisme yang tinggi, sehingga keadilan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Ketapang dan seluruh rakyat Kalimantan Barat. ( TIM )
