TANGERANG, BANTEN – MEDIAISTANA.COM | JUMAT, 13 NOVEMBER 2026
Dugaan kejanggalan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Jalan KH. Hasyim Ashari No. 18, RT 002/RW 004, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, mulai menjadi sorotan.
Tim investigasi menemukan sejumlah kondisi yang patut mendapatkan penjelasan terbuka dari Pemerintah Kota Tangerang, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Bukan hanya papan informasi proyek yang tidak terlihat di lokasi. Hal lain yang menimbulkan tanda tanya adalah waktu pelaksanaan pekerjaan yang diduga berlangsung pada malam hingga dini hari.
Berdasarkan dokumentasi lapangan sekitar pukul 01.05 WIB, lokasi pekerjaan berada di kawasan Jalan KH. Hasyim Ashari, salah satu jalur aktivitas masyarakat di wilayah Cipondoh.
Pertanyaan mendasarnya: **Jika pekerjaan tersebut menggunakan APBD, mengapa identitas proyek tidak terlihat, mengapa pekerjaan dilakukan pada malam hari, dan siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan?**
Ini bukan persoalan sepele. Setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran publik harus dapat ditelusuri mulai dari perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan kontrak, pengawasan, hingga serah terima hasil pekerjaan.
### PAPAN INFORMASI TAK TERLIHAT, IDENTITAS PROYEK DIPERTANYAKAN
Hasil pengamatan dan dokumentasi lapangan menunjukkan tidak terlihat papan informasi proyek pada lokasi yang diperiksa.
Padahal, masyarakat membutuhkan informasi dasar untuk mengetahui apakah pekerjaan tersebut merupakan kegiatan resmi pemerintah atau pekerjaan dari pihak lain.
Apabila benar menggunakan APBD Kota Tangerang, publik berhak memperoleh informasi mengenai:
– Nama paket pekerjaan dan kode tender atau pengadaan.
– Nama dinas dan bidang yang bertanggung jawab.
– Nomor serta tanggal kontrak.
– Nilai kontrak dan sumber anggaran.
– Nama perusahaan pelaksana.
– Nama konsultan pengawas apabila digunakan.
– Volume dan spesifikasi teknis pekerjaan.
– Jadwal mulai dan berakhirnya pekerjaan.
– Identitas pejabat pembuat komitmen (PPK).
Tanpa informasi tersebut, masyarakat mengalami kesulitan untuk mencocokkan pekerjaan fisik di lapangan dengan dokumen anggaran dan kontrak.
Dinas PUPR harus menjelaskan mengapa informasi proyek tidak terlihat dan memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
### LEBIH MENCURIGAKAN: MENGAPA PEKERJAAN DILAKSANAKAN PUKUL 01.05 WIB?
Hal yang tidak kalah penting adalah dugaan pelaksanaan pekerjaan pada malam hingga dini hari.
Pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada malam hari memang dapat dilakukan apabila terdapat kebutuhan teknis, pengaturan lalu lintas, atau ketentuan pelaksanaan tertentu. Namun, bukan berarti pekerjaan tersebut boleh berlangsung tanpa pengawasan dan standar keselamatan.
Justru ketika pekerjaan dilaksanakan pada malam hari, pengawasan harus dipastikan berjalan.
Beberapa hal yang perlu diperiksa:
1. Apakah jadwal kerja malam telah disetujui PPK?
2. Apakah pekerjaan malam tercantum dalam metode pelaksanaan?
3. Apakah terdapat pengawas teknis yang bertugas?
4. Apakah lokasi dilengkapi penerangan yang memadai?
5. Apakah pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD)?
6. Apakah terdapat rambu keselamatan dan pengamanan lalu lintas?
7. Apakah dokumentasi progres pekerjaan dilakukan secara berkala?
Jangan sampai pekerjaan malam justru membuat masyarakat kesulitan mengetahui siapa pelaksana dan siapa yang bertanggung jawab.
**Pekerjaan boleh dilakukan malam hari, tetapi pertanggungjawaban tidak boleh ikut menghilang ketika malam tiba!**
### PUPR KOTA TANGERANG HARUS BUKA DOKUMEN, BUKAN SEKADAR MEMBERIKAN JANJI
Sorotan kini tertuju kepada Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, serta pihak pelaksana pekerjaan.
Publik membutuhkan jawaban yang konkret, bukan sekadar pernyataan bahwa pekerjaan sedang berjalan.
Ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab secara terbuka:
**Pertama:** Apakah benar pekerjaan di Jalan KH. Hasyim Ashari tersebut merupakan proyek yang dibiayai APBD Kota Tangerang?
**Kedua:** Berapa nilai anggaran yang dialokasikan dan dari pos belanja mana sumber pembiayaannya?
**Ketiga:** Siapa kontraktor atau penyedia jasa yang mendapatkan pekerjaan tersebut?
**Keempat:** Mengapa papan informasi proyek tidak terlihat di lokasi?
**Kelima:** Mengapa pekerjaan diduga berlangsung pada pukul 01.05 WIB? Apakah ada persetujuan dan dasar teknisnya?
**Keenam Siapa konsultan pengawas dan pengawas dari unsur pemerintah yang bertanggung jawab terhadap mutu pekerjaan?
**Ketujuh:** Apakah volume pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis?
Kedelapan: Apakah seluruh pekerja mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
Kesembilan: Apakah pembayaran pekerjaan nantinya akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan volume dan kualitas fisik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar tidak ada ruang bagi penyimpangan dalam penggunaan uang rakyat.
Masyarakat meminta Inspektorat Kota Tangerang melakukan pemeriksaan apabila ditemukan ketidaksesuaian administrasi, kontrak, maupun pelaksanaan pekerjaan.
Pemeriksaan hendaknya tidak berhenti pada kelengkapan berkas. Kondisi fisik di lapangan juga perlu dicocokkan dengan dokumen kontrak, gambar teknis, spesifikasi, volume, serta laporan pengawasan.
Kejaksaan Negeri Kota Tangerang diharapkan memberikan perhatian apabila ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum yang didukung bukti permulaan.
Apabila kemudian ditemukan dugaan kerugian keuangan daerah, proses pemeriksaan harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan alat bukti.
Jangan sampai pengawasan baru bergerak setelah pekerjaan selesai dan anggaran telah dibayarkan seluruhnya.
Persoalan ini perlu ditelaah berdasarkan sejumlah ketentuan, antara lain:
1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya.
3. PP Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang pelaksanaan UU Jasa Konstruksi.
4. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, termasuk Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
5. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi serta dokumen kontrak pekerjaan.
Ketentuan tersebut menjadi landasan untuk menilai transparansi, tanggung jawab penyedia jasa, pengendalian kontrak, mutu konstruksi, dan keselamatan kerja.
Masyarakat Kota Tangerang tidak meminta proyek dihentikan tanpa alasan. Masyarakat meminta agar setiap pekerjaan yang menggunakan uang rakyat dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan sesuai aturan.
Jangan sampai pembangunan hanya terlihat dari aktivitas alat dan pekerja, tetapi identitas pekerjaan, nilai kontrak, dan pengawasannya tidak diketahui publik.
Wali Kota Tangerang diminta memberikan perhatian langsung terhadap temuan ini.
Kepala Dinas PUPR harus segera menjelaskan status pekerjaan. Inspektorat diminta melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya. Pihak kontraktor juga harus bersedia memberikan penjelasan apabila benar menjadi pelaksana kegiatan.
akan terus mengawal persoalan ini dan membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.
Jl. KH. Hasyim Ashari No. 18, RT 002/RW 004, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten.
Koordinat dokumentasi: -6,1908°, 106,6687°.
Waktu dokumentasi: Jumat, 13 November 2026, sekitar pukul 01.05 WIB.
ini merupakan temuan awal berdasarkan dokumentasi lapangan. Status sumber anggaran, identitas proyek, dugaan pelaksanaan pekerjaan malam hari, serta dugaan ketidakpatuhan administrasi masih memerlukan verifikasi. Redaksi memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Wali Kota Tangerang, Kepala Dinas PUPR, PPK, kontraktor, konsultan pengawas, dan pihak terkait lainnya.
Saran penguatan investigasi: Bukti paling penting berikutnya adalah foto kondisi pekerjaan pada malam hari dan siang hari, identitas fisik pekerjaan, serta dokumen paket pengadaan di LPSE atau sistem pengadaan pemerintah. Dengan begitu, dugaan proyek tanpa identitas dapat diuji melalui data anggaran dan kontrak, bukan hanya berdasarkan pengamatan visual.
red David E.SE.
