PANGANDARAN – MEDIAISTANA.COM | 12 NOVEMBER 2026
Dugaan praktik permintaan uang dengan mengatasnamakan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Pangandaran menjadi sorotan. Seorang narasumber dari kalangan pelaksana penerima proyek pekerjaan mengungkapkan adanya dugaan permintaan sejumlah uang oleh oknum berinisial P dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek). Identitas narasumber dirahasiakan demi menjaga keamanan dan keselamatannya.
Lebih jauh, menurut keterangan narasumber kepada redaksi, oknum P tersebut diduga membawa-bawa nama Bupati Pangandaran, mantan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, hingga anggota DPR RI berinisial Ida ketika menyampaikan kepentingan atau permintaan dana kepada sejumlah pihak.
Dugaan ini semakin membutuhkan perhatian karena sebelumnya redaksi juga memperoleh keterangan melalui rekaman mengenai permintaan uang kepada sejumlah kepala sekolah dengan dalih biaya operasional kegiatan Bimtek. Dalam keterangan sumber, disebutkan nominal sekitar Rp2 juta yang diduga diminta berulang kali, sementara kegiatan Bimtek yang dijanjikan disebut tidak kunjung terlaksana.
Kini muncul pula keterangan dari kalangan pelaksana proyek yang menyebut adanya dugaan permintaan dana dengan alasan serupa. Apakah kedua persoalan tersebut saling berkaitan. Siapa yang menginisiasi kegiatan Bimtek, siapa yang menetapkan nominal permintaan, siapa penerima dan pengelola uang, serta ke mana aliran dana tersebut disalurkan.
Pertanyaan lainnya, apakah terdapat proposal, surat tugas, dasar hukum, undangan resmi, dan laporan pertanggungjawaban kegiatan? Jika Bimtek memang merupakan kegiatan resmi, seluruh pembiayaan wajib memiliki dasar yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penyebutan nama Bupati Pangandaran, mantan Bupati Jeje Wiradinata, dan anggota DPR RI berinisial Ida juga harus diklarifikasi secara terbuka. Apakah oknum P benar memiliki mandat atau penugasan dari pihak-pihak yang namanya disebut, Apakah mereka mengetahui dugaan permintaan dana tersebut, Redaksi menegaskan bahwa penyebutan nama para tokoh tersebut merupakan keterangan narasumber dan bukan bukti keterlibatan mereka. Karena itu, klarifikasi dan pembuktian harus menjadi dasar untuk mengungkap persoalan ini.
Masyarakat meminta Inspektorat Kabupaten Pangandaran segera melakukan pemeriksaan awal secara profesional dan menyeluruh. Jangan hanya menunggu persoalan menjadi polemik atau menunggu laporan formal apabila informasi awal dan pihak-pihak yang dapat dimintai keterangan sudah tersedia.
Inspektorat perlu menelusuri dugaan permintaan uang kepada pelaksana proyek maupun kepala sekolah, memeriksa oknum berinisial P, mengklarifikasi penggunaan nama pejabat, mengidentifikasi pihak yang meminta dan menerima dana, serta memastikan apakah kegiatan Bimtek benar-benar dilaksanakan. Dokumen proposal, surat tugas, bukti pembayaran, komunikasi, kuitansi, dan laporan pertanggungjawaban harus diperiksa.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran administrasi maupun tindak pidana, hasil pemeriksaan perlu diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Persoalan ini bukan sekadar nominal uang. Yang dipertaruhkan adalah integritas pemerintahan, kepercayaan masyarakat, dunia pendidikan, serta tata kelola pelaksanaan proyek. Pelaksana pekerjaan dan kepala sekolah tidak boleh berada dalam tekanan akibat permintaan dana yang tidak jelas dasar kewenangan, tujuan, maupun pertanggungjawabannya.
Redaksi, membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Bupati Pangandaran, mantan Bupati Jeje Wiradinata, anggota DPR RI berinisial Ida, oknum P, Dinas Pendidikan, Inspektorat Kabupaten Pangandaran, serta seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
Redaksi juga meminta pihak yang mengetahui atau mengalami dugaan tersebut agar menyampaikan bukti pendukung berupa pesan komunikasi, dokumen permintaan dana, bukti transfer, kuitansi, rekaman, maupun keterangan saksi yang relevan.
Masyarakat Pangandaran tidak meminta perlakuan istimewa. Masyarakat hanya meminta transparansi, pemerintahan yang bersih, dan kepastian hukum. Jangan sampai nama jabatan atau kegiatan pemerintahan digunakan sebagai alasan meminta uang tanpa dasar yang sah. Jika benar terjadi, ungkap. Jika tidak terbukti, jelaskan secara terbuka. Tidak boleh ada pihak yang dihakimi tanpa bukti, tetapi setiap dugaan yang memiliki dasar juga tidak boleh diabaikan.
MEDIAISTANA.COM –
Red David E.SE.
