JAKARTA – MEDIAISTANA.COM — 11 November 2026
Rencana pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik. Persoalan ini tidak hanya menyangkut dinamika politik dan pemerintahan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai hak keuangan, uang pensiun, tunjangan, serta fasilitas yang berpotensi diterima apabila seseorang resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden.
Pada Rabu, 11 November 2026, Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Gibran. Namun, perlu ditegaskan bahwa pengajuan niat mundur tidak otomatis berarti pemberhentian telah selesai secara konstitusional. Sehari sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga menyatakan Gibran masih menjalankan tugasnya. ANTARA News +2
Di tengah perkembangan tersebut, masyarakat mempertanyakan satu hal mendasar: apabila pengunduran diri itu resmi dan memenuhi persyaratan hukum, siapa yang akan menanggung uang pensiun dan fasilitas mantan Wakil Presiden?
Apakah menggunakan dana pribadi atau anggaran negara yang bersumber dari penerimaan negara, termasuk pajak hasil kerja keras rakyat Indonesia.
Pertanyaan ini harus dijawab dengan data dan dasar hukum, bukan sekadar pernyataan politik.
1\. UU Nomor 7 Tahun 1978: Ada Hak Pensiun bagi Mantan Wakil Presiden
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan dasar hukum utama yang perlu diperhatikan.
Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Besaran pensiun pokoknya adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Namun, hak tersebut memiliki persyaratan hukum. Artinya, tidak setiap pengajuan pengunduran diri otomatis melahirkan hak pensiun. Status dan dasar pemberhentiannya harus dipastikan terlebih dahulu. JDIH BPK +1
2\. Siapa yang Membayar Pensiun dan Fasilitas Mantan Wapres?
Berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1978, pembiayaan hak keuangan dan administratif yang diatur dalam undang-undang tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan demikian, pembiayaan hak mantan Wakil Presiden yang memenuhi persyaratan merupakan pengeluaran keuangan negara.
APBN sendiri memiliki berbagai sumber penerimaan, termasuk perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan sumber pembiayaan lainnya.
Karena itu, masyarakat berhak mengetahui berapa besar anggaran yang dikeluarkan negara dan bagaimana pertanggungjawabannya.
3\. Fasilitas Mantan Wakil Presiden Juga Perlu Diawasi
Selain uang pensiun, undang-undang mengatur hak administratif mantan Presiden dan Wakil Presiden, termasuk fasilitas kediaman, biaya rumah tangga, serta pelayanan kesehatan sesuai ketentuan.
Masyarakat meminta pemerintah membuka rincian aktual pembiayaan fasilitas tersebut.
Pertanyaan yang harus dijawab:
Berapa biaya rumah kediaman mantan Wakil Presiden setiap tahun.
Berapa anggaran listrik, air, dan telepon.
Bagaimana pembiayaan kendaraan dan pengamanan.
Berapa biaya pelayanan kesehatan yang ditanggung negara.
Apakah seluruh pengeluaran tersebut telah tercatat dan diperiksa.
Perlu dibedakan antara hak yang secara khusus diatur UU Nomor 7 Tahun 1978 dan fasilitas pengamanan yang memiliki dasar aturan tersendiri. JDIH BPK +1
4\. Mengingat Almarhum Try Sutrisno, Pemerintah Diminta Memberikan Klarifikasi
Masyarakat kembali mengingat almarhum Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno, Wakil Presiden RI ke-6 periode 1993–1998, yang wafat pada 2 Maret 2026.
Berkembang pertanyaan mengenai informasi bahwa almarhum tidak pernah menerima uang pensiun dari jabatan Wakil Presiden.
Namun, sampai saat ini belum ada dokumen resmi yang cukup untuk memastikan klaim tersebut.
Karena itu, pemerintah diminta menjelaskan:
Apakah almarhum menerima pensiun selama hidupnya
Berapa besaran hak pensiun yang diterima.
Apakah terdapat perbedaan ketentuan pembayaran antara periode jabatan beliau dengan periode sekarang.
Bagaimana ketentuan penghentian pembayaran pensiun setelah mantan pejabat meninggal dunia.
Sebagai catatan, Pasal 10 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur penghentian pembayaran pensiun dan sejumlah tunjangan setelah mantan Presiden atau Wakil Presiden meninggal dunia, dengan ketentuan waktu yang ditetapkan dalam pasal tersebut. Presiden RI +1
5\. Dasar Konstitusi: Pengunduran Diri Wakil Presiden Harus Jelas Status Hukumnya
Persoalan pengunduran diri Wakil Presiden tidak boleh hanya didasarkan pada kabar atau pernyataan pihak lain.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan resmi mengenai status pengunduran diri, proses konstitusional, serta tanggal efektif berakhirnya jabatan.
Hal tersebut penting untuk menentukan kapan hak keuangan sebagai pejabat aktif berakhir dan kapan ketentuan hak mantan Wakil Presiden dapat diterapkan. JDIH DPR RI +1
6\. BPK Diminta Mengawasi Penggunaan Uang Negara
Masyarakat meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan anggaran fasilitas mantan pejabat negara.
Dasar hukumnya adalah UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
BPK memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara.
Oleh karena itu, masyarakat meminta agar rincian anggaran pensiun dan fasilitas mantan Presiden maupun Wakil Presiden dapat dijelaskan melalui mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara. JDIH Kemenkeu
7\. Desakan kepada Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan
Masyarakat meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, serta BPK untuk memberikan jawaban terbuka.
Ada lima tuntutan utama:
Membuka rincian anggaran pensiun mantan Presiden dan Wakil Presiden.
Menjelaskan seluruh fasilitas yang dibebankan kepada APBN.
Menyampaikan besaran pengeluaran negara setiap tahun.
* Memastikan seluruh pembayaran memiliki dasar hukum dan dokumen pertanggungjawaban.
* Melakukan pengawasan dan audit sesuai kewenangan lembaga pemeriksa.
Masyarakat tidak bermaksud menghilangkan hak seseorang yang telah menjalankan tugas negara. Namun, setiap penggunaan uang negara wajib dapat dipertanggungjawabkan.
8\. Penegasan: Jangan Jadikan Pajak Rakyat sebagai Beban Tanpa Transparansi!
Indonesia dibangun dari kerja keras jutaan rakyat. Ada buruh yang bekerja dari pagi hingga malam, pedagang kecil yang berjuang mendapatkan keuntungan, petani yang menghadapi ketidakpastian hasil panen, serta masyarakat yang memenuhi kewajiban membayar pajak.
Di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat, pemerintah harus memastikan bahwa setiap anggaran digunakan secara tepat dan transparan.
Hak pejabat negara harus dihormati sesuai undang-undang. Namun, hak rakyat untuk mengetahui penggunaan uang negara juga harus dihormati.
Jangan sampai rakyat hanya diwajibkan membayar pajak, tetapi tidak mendapatkan penjelasan mengenai penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat dan mantan pejabat negara.
Mediaistana.com menegaskan bahwa persoalan ini bukan serangan pribadi terhadap Gibran Rakabuming Raka maupun mantan pejabat lainnya.
Ini merupakan persoalan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan negara.
Dasar hukum dan referensi resmi
Berikut landasan hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan pemberitaan dan konfirmasi kepada pemerintah.
No. | Dasar hukum Pokok pengaturan 1 | UUD 1945 Pasal 8 ayat (2) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden
2 | UU No. 7 Tahun 1978 Pasal 6 Hak pensiun mantan Presiden dan Wapres
3 | UU No. 7 Tahun 1978 Pasal 7 dan seterusnya | Hak administratif dan fasilitas sesuai ketentuan
4 | UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 11 Struktur APBN dan sumber pendapatan negara
5 UU No. 15 Tahun 2004 Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
6 | PP No. 5 Tahun 1978 Pelaksanaan hak keuangan dan administratif berdasarkan UU 7/1978
Referensi yang dapat dibuka:
UUD 1945 – JDIH DPR RI
[UU Nomor 7 Tahun 1978 – JDIH BPK
UU Nomor 7 Tahun 1978 – JDIH Kementerian Keuangan
UU Nomor 17 Tahun 2003 – Keuangan Negara
Pemberitaan ini merupakan sorotan dan aspirasi publik. Klaim bahwa almarhum Try Sutrisno tidak menerima pensiun belum terverifikasi. Besaran aktual pensiun maupun fasilitas Gibran juga belum dapat dipastikan tanpa keputusan resmi pemberhentian dan dokumen realisasi anggaran.
Saran konfirmasi jurnalistik. Mintakan keterangan tertulis kepada Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, BPK, dan MPR agar seluruh pertanyaan publik memperoleh jawaban berdasarkan dokumen resmi.
Red David E.SE.
