MEDIAISTANA.COM — JAKARTA — Sabtu 7 November 2026 — Polemik dugaan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali menjadi sorotan tajam masyarakat. Persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan yang terang, terbuka, dan dapat diuji secara ilmiah. Masyarakat mempertanyakan keseriusan institusi penegak hukum dalam memberikan kepastian hukum, terlebih setelah beredar informasi yang menyebutkan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto telah menginstruksikan Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan forensik ulang terhadap dokumen ijazah Jokowi. Jika benar instruksi tersebut telah dikeluarkan, Mabes Polri wajib mengumumkannya secara resmi. Jangan biarkan masyarakat menerima informasi simpang siur tanpa kejelasan dari institusi negara. Hingga 7 November 2026, informasi mengenai perintah tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi Mabes Polri.
Kapolri harus menjawab secara terbuka apakah benar ada instruksi pemeriksaan ulang, apakah Bareskrim telah menerima perintah, kapan pemeriksaan akan dilakukan, dan siapa tim pemeriksanya. Kepolisian tidak boleh membiarkan ketidakpastian berkembang menjadi ketidakpercayaan publik. Pemeriksaan harus mengutamakan metode scientific crime investigation, melibatkan tenaga ahli kompeten, menggunakan dokumen pembanding yang sah, serta dilaksanakan secara objektif tanpa tekanan politik maupun kepentingan kelompok tertentu.
Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 5 November 2026, Jokowi menyampaikan keberatan terhadap permintaan pengujian ulang ijazah fisiknya dengan alasan dokumen tersebut telah diperiksa Laboratorium Forensik Polri dan merupakan dokumen pribadi. Fakta persidangan ini patut dicermati. Publik berhak mengetahui apakah hasil pemeriksaan sebelumnya telah menjawab seluruh keberatan teknis yang diajukan pihak terdakwa. Masyarakat tidak cukup hanya diminta percaya. Penjelasan mengenai metode pemeriksaan, dokumen pembanding, dan dasar kesimpulan laboratorium harus dapat dipertanggungjawabkan.
Pada 22 Mei 2025, Bareskrim Polri menyampaikan bahwa ijazah Jokowi dinyatakan asli dan sah berdasarkan hasil penyelidikan serta pemeriksaan forensik. Polri juga menyebut telah memeriksa 39 saksi dan sejumlah dokumen pendukung. Karena sudah ada hasil pemeriksaan resmi, setiap permintaan pengujian ulang harus dikaji berdasarkan alasan ilmiah dan ketentuan hukum. Publik berhak mengetahui apakah metode pemeriksaan terdahulu telah menjawab seluruh persoalan teknis yang diperdebatkan.
Persoalan ini juga menyangkut independensi kekuasaan kehakiman. Majelis hakim harus bebas dari tekanan siapa pun. Di tengah beredarnya narasi dugaan suap Rp25 miliar terhadap hakim ketua, aparat penegak hukum harus memastikan apakah terdapat laporan dan bukti yang dapat ditindaklanjuti. Dugaan tersebut belum terbukti dan tidak boleh dianggap sebagai fakta. Namun, apabila ditemukan bukti transaksi atau upaya memengaruhi putusan, proses hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Masyarakat meminta Mabes Polri memberikan klarifikasi resmi mengenai kabar instruksi Kapolri untuk uji forensik ulang, Bareskrim menjelaskan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, dan setiap permohonan pengujian ulang dikaji berdasarkan alasan ilmiah serta hukum acara. Majelis hakim harus menjamin seluruh pihak memperoleh kesempatan pembuktian yang adil. Dugaan suap terhadap hakim juga harus ditindaklanjuti apabila terdapat bukti permulaan yang cukup. Setiap pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Masyarakat berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai hukum, tanpa mengintervensi independensi lembaga peradilan. Jangan sampai polemik ini semakin memperlebar ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Rakyat tidak meminta perlakuan istimewa kepada siapa pun. Rakyat meminta keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum.
Persoalan ijazah Jokowi bukan alasan untuk menghakimi seseorang melalui opini. Namun, hasil pemeriksaan lembaga negara juga harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Jika ijazah telah dinyatakan sah berdasarkan pemeriksaan resmi, jelaskan dasar ilmiahnya. Jika terdapat keberatan teknis yang beralasan, berikan ruang pembuktian melalui mekanisme persidangan. Jika ada dugaan suap, ungkap berdasarkan bukti. Publik menunggu jawaban resmi Mabes Polri. Kepastian hukum tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan siapa pun.
MEDIAISTANA.COM —
RED David E,S.E.
