Mediaistana.com Jakarta Pusat (08 Agustus 2026),Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan pelayanan publik tetap berjalan setelah terjadi kebakaran di Gedung Dinas Teknis DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/8) malam.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, peristiwa yang terjadi sekitar pukul 21.30 WIB itu menghanguskan lantai 11 hingga 16 gedung. Berkat respons cepat petugas, api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada Sabtu (8/8) pukul 02.00 WIB. Satu orang yang sempat berada di lantai 15 berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan selanjutnya dibawa ke RS Tarakan.
Gubernur Pramono mengapresiasi kerja cepat jajaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta yang mengerahkan 37 unit mobil pemadam kebakaran dan 185 personel untuk mengendalikan situasi.
“Alhamdulillah, berkat penanganan yang cepat dan sigap dari jajaran Dinas Gulkarmat DKI Jakarta dengan mengerahkan 37 unit mobil pemadam kebakaran dan 185 personel, sejauh ini dipastikan tidak ada korban jiwa,” ujarnya.
Pada Sabtu (8/8) pukul 09.50 WIB sempat terjadi penyalaan kembali di lantai 8. Namun, api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 10 menit. Operasi penanganan dinyatakan selesai pada pukul 12.05 WIB. Selanjutnya, garis polisi (police line) dipasang pada pukul 10.07 WIB dan proses penyelidikan dilanjutkan oleh Polda Metro Jaya.
Gedung tersebut digunakan oleh sejumlah perangkat daerah, yakni Bapenda, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dinas Perhubungan, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD), serta Bank Jakarta, dengan jumlah pegawai sekitar 1.000 aparatur sipil negara (ASN).
Saat ini, penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang. Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk mendukung proses investigasi. Gedung Dinas Teknis Bapenda di Jalan Abdul Muis juga dipastikan telah memiliki perlindungan asuransi.
Gubernur Pramono memastikan data perpajakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap aman karena seluruh data telah dicadangkan secara digital. Dengan demikian, layanan perpajakan kepada masyarakat tidak terdampak dan tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti. ASN yang berkantor di gedung tersebut diarahkan bekerja melalui skema work from home (WFH) secara bergantian, berkantor di kantor suku dinas di wilayah kota, maupun memanfaatkan aset perkantoran milik Pemprov DKI Jakarta lainnya.
“Pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama kami. Kami pastikan seluruh layanan kepada masyarakat akan tetap berjalan dengan baik,” tegas Gubernur Pramono.
Pemprov DKI Jakarta terus memantau perkembangan penanganan pascakebakaran dan berkomitmen mempercepat proses pemulihan agar seluruh aktivitas pemerintahan dapat kembali berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.(Red)
