Ketua Koperasi Parusa Tanila Baru (PTB), Ruslan Arif Soamole, SH, menegaskan komitmennya untuk menjalankan seluruh tahapan pengelolaan pertambangan rakyat sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyelesaikan proses penandatanganan berita acara tapal batas berdasarkan titik koordinat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku melalui dinas teknis terkait.
Penandatanganan berita acara tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses administrasi dan legalitas wilayah yang berada dalam kawasan pertambangan emas Gunung Botak, Kabupaten Buru.
Ruslan Arif Soamole menjelaskan bahwa penetapan tapal batas mengacu pada titik koordinat yang telah ditetapkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku sebagai instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam pengaturan wilayah pertambangan.
“Seluruh proses yang kami lakukan mengacu pada ketentuan dan titik koordinat yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Dinas ESDM Maluku. Kami berkomitmen menjalankan setiap tahapan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya, Sabtu, (13/6/2026)
Selain menyelesaikan penandatanganan berita acara tapal batas, Ruslan juga telah melakukan rapat dan sosialisasi bersama para tokoh adat guna memastikan seluruh proses berjalan secara transparan dan mendapatkan pemahaman bersama dari berbagai pihak yang berkepentingan.
Menurutnya, keterlibatan tokoh adat menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi dan menciptakan suasana yang kondusif dalam pengelolaan wilayah pertambangan rakyat di Gunung Botak.
“Kami telah melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan para tokoh adat. Ini penting agar seluruh proses berjalan dengan baik serta tetap menghormati nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Buru,” katanya.
Ruslan menambahkan, dokumen hasil penandatanganan berita acara tapal batas tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas ESDM Provinsi Maluku sebagai bagian dari tahapan administrasi yang harus dipenuhi.
Ia menegaskan bahwa Koperasi Parusa Tanila Baru akan terus berpedoman pada seluruh regulasi yang berlaku dalam pengelolaan wilayah pertambangan rakyat, termasuk ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum dan aturan yang berlaku. Prinsip kami adalah taat regulasi, transparan, dan mendukung tata kelola pertambangan rakyat yang baik,” tegasnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian administrasi wilayah pertambangan rakyat di Gunung Botak sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang tertib, legal, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Buru.
(Mus Latuconsina)
