Padang, media istana — Persidangan gugatan Nomor 43/G/2026/PTUN.PDG di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang membuka babak baru yang menyita perhatian publik Nagari Dalko, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Di ruang sidang, keabsahan dokumen administratif pencopotan Wali Jorong Dama Gadang, Musyawir, diuji secara terbuka, mengungkap dugaan manipulasi tujuan tanda tangan warga.
Berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah, puluhan warga membubuhkan tanda tangan dalam dokumen Surat Pernyataan Nomor 001/SP-PBJ/DMG/IV/2026 dengan pemahaman bahwa dukungan tersebut diberikan untuk melancarkan proyek pembangunan Jalan Usaha Tani. Namun, faktanya, lembaran tanda tangan tersebut justru dialihfungsikan menjadi mosi tidak percaya sekaligus usulan pemberhentian wali jorong.
Temuan ini langsung direspons tegas oleh kuasa hukum penggugat, Law Firm Mendri, S.H. & Partners, serta memicu gelombang protes dari kalangan perantau Dalko. Penyalahgunaan izin prinsip dari masyarakat dinilai bukan sekadar kesalahan administratif biasa.
Tim kuasa hukum penggugat menegaskan bahwa tindakan mencatut atau membelokkan peruntukan tanda tangan warga demi kepentingan sepihak merupakan bentuk pelecehan terhadap hak-hak masyarakat.
Law Firm Mendri, S.H. & Partners saat ini tengah mempelajari dokumen asli serta aliran pengumpulan tanda tangan tersebut untuk mempertimbangkan langkah hukum berlapis, di antaranya, Dugaan Pemalsuan Surat (merujuk Pasal 391 KUHP Nasional / UU No. 1 Tahun 2023). Dugaan Penipuan dan Tipu Muslihat (Pasal 492 KUHP Nasional). Perbuatan Melawan Hukum / PMH (Pasal 1365 KUHPerdata) yang menimbulkan kerugian immateriil bagi klien mereka.
Kendati demikian, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa pembuktian di muka hukum akan ditempuh secara objektif guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan nagari.
Tuduhan Asusila Tanpa Dasar dan Ketegangan di Persidangan
Sidang PTUN Padang juga sempat memanas ketika muncul pernyataan dari Camat Tanjung Raya, Al Hafidh, S.STP., M.A., yang menyebut Musyawir terlibat dalam tindak pidana asusila.
Pihak penggugat membantah keras tudingan tersebut karena dinilai tidak memiliki dasar fakta dan berpotensi mencemarkan nama baik di forum resmi. Atas dasar itu, tim kuasa hukum mengkaji opsi pelaporan hukum lanjutan jika terbukti ada unsur kesengajaan menyebarkan tuduhan palsu.
Suasana sidang turut diwarnai insiden interupsi ketika sang camat dilaporkan memotong pertanyaan kuasa hukum saat menggali keterangan saksi. Insiden ini dinilai mencederai marwah persidangan, mengingat kendali penuh atas jalannya pemeriksaan perkara berada di tangan Majelis Hakim.
Tidak hanya itu, kehadiran Camat Tanjung Raya di persidangan untuk mendampingi pihak tergugat (Wali Nagari Dalko) juga menuai kritik tajam. Publik dan praktisi hukum mempertanyakan kapasitas formal sang camat, apakah ia hadir atas dasar penugasan dinas, sebagai saksi, atau bertindak sebagai kuasa hukum terdaftar?
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seorang pejabat publik di tingkat kecamatan wajib memegang teguh Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan, objektivitas, ketidakberpihakan, serta larangan menyalahgunakan kewenangan.
Ketika seorang camat terkesan pasang badan membela salah satu pihak dalam sengketa internal nagari, fungsi esensialnya sebagai pembina dan pengawas wilayah dikhawatirkan mengalami pergeseran makna menjadi keberpihakan personal.
Sementara, keresahan atas kisruh tata kelola pemerintahan ini turut dirasakan oleh para perantau asal Dalko di perantauan. Mengingat status Nagari Dalko diperjuangkan melalui tetesan keringat dan sejarah panjang bersama para tokoh setempat, para perantau merasa memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara.
”Kami ikut berdarah-darah memperjuangkan Dalko agar menjadi nagari yang mandiri dan melayani rakyat dengan adil. Tapi hari ini, kami kecewa berat melihat fungsi pembinaan dan pengawasan dari Camat Tanjung Raya tidak berjalan. Kami mendesak Bupati Agam untuk segera mengevaluasi kinerjanya, bahkan mencopotnya jika terbukti mengabaikan objektivitas jabatan,” ujar salah satu perantau yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Lebih lanjut, kasus di Nagari Dalko kini menjadi ujian integritas bagi birokrasi di Kabupaten Agam. Masyarakat dan perantau menuntut transparansi, koreksi administratif, serta penegakan hukum yang adil tanpa intervensi pihak manapun.
Dengan berpegang pada asas Fiat Justitia Ruat Caelum, sekalipun langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Law Firm Mendri, S.H. & Partners bersama warga dan perantau berkomitmen mengawal proses hukum ini hingga tuntas demi memulihkan marwah serta kepercayaan publik di Nagari Dalko.
