27.2 C
Jakarta
Beranda blog

PPDI Garut Gelar Muskerda, Fokus Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Perangkat Desa

0
Persatuan Perangkat Desa Indonesia Garut Gelar Muskerda, Fokus Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Perangkat Desa Garut - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Garut menyelenggarakan Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) yang berlangsung di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Sabtu 28 Juni 2025. Acara ini menjadi ajang penting bagi PPDI untuk menyusun program kerja strategis demi kemajuan perangkat desa di Garut. Menurut Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), Bambang Hafidz, dalam sambutannya menyampaikan selamat atas terselenggaranya Muskerda PPDI. Ia menekankan pentingnya organisasi ini tidak hanya berjuang untuk kesejahteraan perangkat desa, tetapi juga memprioritaskan peningkatan kapasitas dan kompetensi mereka. "Memang itu kewajiban kami pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas, tentu ada feedback juga dari bapak ibu semua, karena pada ujungnya semua program kerja tersebut apabila berhasil tentu akan menciptakan kenyamanan bapak ibu dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing di desa," Ujarnya. Ia juga menyoroti posisi strategis perangkat desa sebagai staf pemerintahan desa yang membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Senada dengan Bambang Hafidz, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut, Wawan Nurdin, turut mengapresiasi pelaksanaan Muskerda PPDI. Ia berharap PPDI dapat merumuskan program kerja yang efektif dan terus mempertahankan soliditas serta jiwa korsa anggotanya. Wawan Nurdin menyoroti fenomena permasalahan desa yang kerap muncul di media sosial, bahkan sampai berujung pada demonstrasi. Ia juga mendorong agar anggota PPDI saling memberikan informasi, saran, dan bantuan kepada rekan-rekan yang menghadapi masalah di desa. Tandasnya. "Dengan jiwa korsa dari PPDI ini mulai tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan, tentunya ada teman-teman di desa mari kita untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan pelayanan daripada aparat perangkat desa ini kepada masyarakat," tegasnya. Di tempat yang sama, Ketua PPDI Kabupaten Garut, Muslim Safaat, menyampaikan bahwa Muskerda ini adalah yang pertama kali diselenggarakan oleh PPDI Kabupaten Garut. Ia berharap, melalui Muskerda ini dapat menghasilkan program kerja yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Tak hanya itu, ia juga menginginkan agar perangkat desa ke depan di Kabupaten Garut bisa mendapatkan kesejahteraan. Pungkasnya. Sumber : (Diskominfo Garut) Jurnalis : (Beni).

Garut – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Garut menyelenggarakan Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) yang berlangsung di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Sabtu 28 Juni 2025.

Acara ini menjadi ajang penting bagi PPDI untuk menyusun program kerja strategis demi kemajuan perangkat desa di Garut.

Menurut Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), Bambang Hafidz, dalam sambutannya menyampaikan selamat atas terselenggaranya Muskerda PPDI.

Ia menekankan pentingnya organisasi ini tidak hanya berjuang untuk kesejahteraan perangkat desa, tetapi juga memprioritaskan peningkatan kapasitas dan kompetensi mereka.

“Memang itu kewajiban kami pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas, tentu ada feedback juga dari bapak ibu semua, karena pada ujungnya semua program kerja tersebut apabila berhasil tentu akan menciptakan kenyamanan bapak ibu dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing di desa,” Ujarnya.

Ia juga menyoroti posisi strategis perangkat desa sebagai staf pemerintahan desa yang membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Senada dengan Bambang Hafidz, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut, Wawan Nurdin, turut mengapresiasi pelaksanaan Muskerda PPDI.

Ia berharap PPDI dapat merumuskan program kerja yang efektif dan terus mempertahankan soliditas serta jiwa korsa anggotanya.

Wawan Nurdin menyoroti fenomena permasalahan desa yang kerap muncul di media sosial, bahkan sampai berujung pada demonstrasi. Ia juga mendorong agar anggota PPDI saling memberikan informasi, saran, dan bantuan kepada rekan-rekan yang menghadapi masalah di desa. Tandasnya.

“Dengan jiwa korsa dari PPDI ini mulai tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan, tentunya ada teman-teman di desa mari kita untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan pelayanan daripada aparat perangkat desa ini kepada masyarakat,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua PPDI Kabupaten Garut, Muslim Safaat, menyampaikan bahwa Muskerda ini adalah yang pertama kali diselenggarakan oleh PPDI Kabupaten Garut.

Ia berharap, melalui Muskerda ini dapat menghasilkan program kerja yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Tak hanya itu, ia juga menginginkan agar perangkat desa ke depan di Kabupaten Garut bisa mendapatkan kesejahteraan. Pungkasnya.

Sumber : (Diskominfo Garut)
Jurnalis : (Beni).

Bupati Garut Desak Tata Kelola Pendidikan, di Duga 90% PKBM tidak Terakreditasi

0
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memberikan arahan kepada Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan Pegawai Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut.

Garut – Mediaistana.com,. Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memberikan arahan kepada Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan Pegawai Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut, bertempat di Aula Dinsos Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa 9 September 2025.

‎Bupati Garut, menyoroti berbagai isu, mulai dari Ruang Kelas Baru (RKB) hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ia mengakui bahwa Kabupaten Garut masih memiliki banyak pekerjaan rumah di sektor pendidikan.

‎”Kita berada di kondisi yang tidak ideal serta harus mengejar ketertinggalan, dan ketertinggalan itu bukan saya yang menentukan, tetapi harus bersama-sama dengan teman-teman,” tegasnya.

‎Bupati juga secara khusus menyoroti permasalahan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diduga bermasalah. Ia menyebutkan, hampir 90% PKBM di Garut tidak terakreditasi dan diduga tidak memiliki keberadaan atau operasional yang sah. Untuk itu, ia menekankan perlunya perbaikan tata kelola yang profesional di bidang tersebut.

‎Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Garut, Asep Wawan, memaparkan kondisi terkini pendidikan di Garut, termasuk perbandingan dengan Jawa Barat dan nasional. Beberapa data yang disampaikannya diantaranya :

‎1. IPM: Garut memiliki IPM 69,9, jauh di bawah IPM Jawa Barat (74,92), menempatkan Garut di peringkat ke-26 dari 27 kabupaten/kota.

‎2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS): 7,85 tahun, di bawah rata-rata Jawa Barat (8,87 tahun), menempatkan Garut di peringkat 21.

‎3. Harapan Lama Sekolah (HLS): 12,17 tahun, di bawah rata-rata provinsi (12,80 tahun), menempatkan Garut di peringkat 24.

‎Asep Wawan juga menyoroti persentase pendidik yang belum bersertifikat, yaitu 92% untuk PAUD, 38,15% untuk SD, dan 45,6% untuk SMP. Ia mengakui masih banyak guru di Garut yang belum memiliki sertifikat.

‎Untuk mengatasi tantangan ini, Disdik Garut memiliki komitmen untuk meningkatkan IPM menjadi 73,68 pada tahun 2029, serta menaikkan RLS dan HLS. Target lainnya adalah meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk SD menjadi 100% dan SMP menjadi 96,35%.

‎Untuk mencapai target tersebut, Disdik Garut telah merumuskan 6 program, 18 kegiatan, dan 96 sub-kegiatan, yang mencakup Program Keunggulan Pendidikan, Pengembangan Kurikulum, dan Pengembangan Pendidik.

‎Asep berharap, dengan kerja keras dan kolaborasi, mutu pendidikan di Garut dapat terus meningkat.

RKM Muhammadiyah Genteng Siap Layani Masyarakat dengan Ikhlas

0

Mediaistana.com-

Banyuwangi – Keberadaan Rukun Kematian Muhammadiyah (RKM) Genteng menjadi salah satu wujud nyata kepedulian sosial warga Muhammadiyah dalam memberikan layanan pemakaman secara tertib, cepat, dan sesuai syariat Islam.



RKM Genteng beralamat di Jl. Makmur No.24, Dusun Sawahan, Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Koordinator RKM, Ustadz Sulaiman, menyampaikan bahwa organisasi ini hadir untuk membantu masyarakat yang sedang berduka agar proses pengurusan jenazah hingga pemakaman berjalan dengan baik.

“Kami berupaya memberikan pelayanan sebaik mungkin dengan penuh keikhlasan. Semoga keberadaan RKM dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan,” ujar Ustadz Sulaiman.



Lokasi pemakaman RKM Muhammadiyah Genteng terletak di Dusun Resomulyo, Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Lokasi ini dipersiapkan khusus agar jenazah dapat dimakamkan secara layak dan sesuai tata cara Islam.

Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi langsung nomor layanan di +62 852-3347-4727 atau melalui tautan Google Maps berikut untuk mempermudah akses lokasi:

Kantor RKM: https://g.co/kgs/qvrcmnd

Pemakaman RKM: https://maps.app.goo.gl/VaT8u6cvmaK8oVms8


Dengan adanya RKM Muhammadiyah Genteng, diharapkan masyarakat semakin terbantu dalam menghadapi saat-saat duka dengan layanan yang amanah, profesional, dan berlandaskan nilai keislaman.

Sejumlah Honorer Nisel Surati Bupati Minta Evaluasi Hasil Pengumuman PPPK Paruh Waktu”SILUMAN “

0
filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: null; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 8;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;HdrStatus: off;albedo: ;confidence: ;motionLevel: 0;weatherinfo: null;temperature: 38;

Nias Selatan•||mediaistana.com~Sejumlah tenaga honorer teknis dan guru di Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara keberatan atas hasil pengumuman alokasi kebutuhan pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Paruh Waktu untuk Kabupaten Nias Selatan, yang diumumkan oleh Bupati Nias Selatan dengan Nomor: 800.1.2.2/15905/PANSELDA/BKPSDM/2025, Tanggal 8 September , 2025.

Pasalnya, dari hasil pengumuman tersebut tidak tercantum nama mereka. Padahal, mereka telah terdaftar di pangkalan data base pegawai Non ASN BKN dan termasuk kategori R3, serta sebelumnya juga telah mengikuti ujian PPPK pada Tahun 2024.

Ketidak lulusan mereka itu diduga karena nama mereka tidak diusulkan oleh pimpinan unit kerja tempat mereka bekerja.

Mirisnya, dalam surat mereka itu mengungkap beberapa oknum yang lulus sebagai PPPK Paruh Waktu tidak terdaftar di data base BKN. Bahkan ada oknum yang tidak pernah menjadi tenaga honorer, namun lulus sebagai PPPK Paruh Waktu.

Oleh sebab itu, mereka memohon kepada Bupati Nisel meninjau kembalihasil seleksi PPPK Paruh Waktu secara adil, transparan, objektif serta memberikan kejelasan resmi mengenai dasar kelulusan peserta yang masa kerjanya lebih singkat dibandingkan dengan yang telah lama mengabdi.

Selain menyurati Bupati secara resmi, sejumlah tenaga honorer juga beraudensi ke kantor Bupati, Jalan arah Sorake, Km.5, Fanayama pada Kamis (11/9/2025), dan mereka diterima langsung oleh Wakil Bupati Nisel Yusuf Nache.

Terpisah, Wakil Bupati saat dikonfirmasi terkait ini usai menerima sejumlah tenaga honorer, di Ruang Kerjanya, menyebut terkait adanya laporan atau surat keberatan dari tenaga honorer, terkait data siluman atau ketidakvalidan data, pihaknya akan membentuk tim verifikasi dan validasi.

“Tim ini akan bekerja secara cepat untuk menangani ini, sehingga hasilnya nantinya disampaikan kepada Pak Bupati,” tandas Yusuf Nache.

Polres Lampung Barat Salurkan Bantuan Sembako Untuk Korban Banjir Suoh

0

LAMPUNG – Kepedulian Polri kembali terlihat saat banjir melanda wilayah Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Kamis pagi (11/9/2025), Kapolres Lampung Barat bersama puluhan personel turun langsung meninjau lokasi terdampak sekaligus menyalurkan bantuan sembako bagi warga yang rumahnya terendam air.

Sebanyak 34 personel Sat Samapta, lima tenaga medis dari Sie Dokkes, dan delapan anggota Polsek Balik Bukit ikut dikerahkan dalam aksi kemanusiaan tersebut. Mereka menyusuri pemangku Gunung Sari, Pekon Banding Agung, membawa bantuan berupa beras, mie instan, dan kebutuhan pokok lainnya bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun menegaskan bahwa langkah cepat ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. “Kami tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir untuk memberikan rasa tenang dan bantuan nyata saat masyarakat membutuhkan,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi banjir di Suoh memerlukan perhatian serius karena berpotensi mengganggu aktivitas warga dalam jangka panjang. “Bencana alam seperti ini bukan hanya soal kerugian materi, tapi juga menyangkut keselamatan dan psikologis masyarakat yang terdampak,” katanya.

Lebih lanjut, Yuyun menekankan bahwa bantuan yang disalurkan bukan hanya simbolis, melainkan langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat. “Bantuan sembako yang diberikan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan harian warga sementara waktu, hingga kondisi kembali normal,” tambahnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada mengingat intensitas hujan di wilayah Lampung Barat masih tinggi. “Kami meminta warga tetap siaga, menjaga keselamatan diri, dan segera melapor kepada aparat setempat jika kondisi semakin memburuk,” tutupnya.

Peristiwa ini menyusul banjir bandang yang sebelumnya menerjang beberapa wilayah di Lampung Barat, menyebabkan puluhan rumah rusak dan akses jalan terputus. Upaya penanganan cepat dan gotong royong menjadi kunci untuk memulihkan kehidupan warga yang terdampak bencana tersebut.

(IF) 

Polisi Gelar Layanan Kesehatan Untuk Korban Banjir di Suoh Lampung Barat

0

Lampung – Kepolisian Resor (Polres) Lampung Barat menurunkan tim kesehatan untuk memberikan pelayanan medis kepada warga terdampak banjir di Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Kegiatan pemeriksaan kesehatan sekaligus pembagian obat-obatan itu dilaksanakan pada Kamis (11/9/2025) siang di Pemangku Gunung Sari, Pekon Banding Agung.

Dalam aksi kemanusiaan tersebut, lima personel dari Sie Dokkes Polres Lampung Barat bersama sepuluh tenaga medis dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat bekerja sama melayani masyarakat. Warga yang mengalami keluhan kesehatan langsung mendapatkan pemeriksaan medis serta obat-obatan secara gratis.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari, menyebut langkah cepat Polres Lampung Barat ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah.

“Kehadiran tim kesehatan di lokasi banjir diharapkan mampu meringankan beban warga. Fokus kami saat ini adalah pemeriksaan kesehatan, pemberian obat, sekaligus memastikan kondisi masyarakat tetap terpantau,” ujar Yuni.

Ia menambahkan, Polda Lampung terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna mempercepat penyaluran bantuan. Selain pelayanan medis, personel kepolisian juga ikut mendukung distribusi logistik dan menjaga keamanan di wilayah yang terdampak banjir.

“Polri berkomitmen selalu hadir di tengah masyarakat, bukan hanya pada aspek keamanan, tetapi juga dalam upaya penanggulangan bencana. Bantuan akan terus disalurkan sesuai kebutuhan lapangan,” tegasnya.

Diketahui, hujan deras yang mengguyur Lampung Barat dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir di sejumlah titik, termasuk di Kecamatan Suoh. Data BPBD mencatat sedikitnya lima rumah warga ambruk terbawa arus, sementara sepuluh lainnya mengalami rusak berat. Hingga kini, proses evakuasi, distribusi bantuan, dan pelayanan kesehatan masih terus dilakukan oleh tim gabungan.

(IF) 

Pengambilan sumpah dan pelantikan di desa badean kecamatan bangsal sari

0

Mediaistana.com-jember-

.”Pengambilan sumpah dan pelantikan perangkat desa di desa badean kecamatan bangsal sari kabupaten Jember dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan di hadiri tokoh masyarakat dan warga dan juga di hadiri oleh
kepala dinas kesejahteraan masyarakat kabupaten Jember

yang hadir dalam acara sumpah dan pelantikan bapak kepala desa purnanto S.Sos.di dampingi oleh BPK Bambang setiono camat bangsal sari dan bapak AKP joko Kapolsek dan bapak kapten Ardi Kusuma kodim 0824/15 bangsal sari Jember tanggal 11/9/2025

Dalam mengemban tugas di desa badean harus melayani masyarakat untuk meminta pelayanan segera di layani karna masyarakat itu raja harus di layani karna sebagai kasi kesejahteraan masyarakat saudara ibu Farida Fauzi

“saudara Prayoga Pangestu harus melayani warga untuk ngurus apapun karna menjadi kasi pelayanan segera di melayani warga yang mengurus apapun di desa

saudara kepala Kasun Muhammad Rozak ramdhani segera melaksanakan kegiatan di daerahnya dan tolong untuk warganya atau RT .RW . untuk membuat poskamling di tiap gang gang atau di balai dusun untuk melaksanakan progam progam dari daerah Karna keamanan dan ketertiban lingkungan itu saudara Kasun krajan B.”pungkas”. bapak Bambang setiono camat bangsal sari

Perwarta Slamet raharjo

Aksi Kemanusiaan Klinik KDS: 16 Kantong Darah Terkumpul untuk Sesama

0

Mediaistana.com-

BANYUWANGI, Tidak butuh jadi pahlawan super untuk menyelamatkan nyawa. Cukup dengan mendonorkan darah, kita bisa menolong orang lain yang sedang berjuang antara hidup dan mati.



Hal inilah yang menggerakkan Klinik Pratama dr. Didik Sulasmono (KDS) bekerja sama dengan Unit Donor Darah (UDD) PMI Banyuwangi menggelar aksi donor darah pada Kamis, 11 September 2025.

Bertempat di Klinik KDS, Jl. Alisakti No.06 Gitik, Rogojampi, acara yang mengusung tema “Setetes Darah Anda Sangat Berharga Bagi yang Membutuhkan” ini diikuti warga dengan penuh antusias. Sejak pukul 08.00 WIB, peserta sudah berdatangan. Hasilnya, 16 kantong darah berhasil terkumpul.

“Setetes darah dari kita bisa menjadi penyelamat hidup bagi orang lain. Kami sangat mengapresiasi warga yang ikut serta, dan semoga kegiatan ini bisa rutin dilaksanakan,” ujar Owner KDS, Bd. Diah Fitrianingsih.

Tak hanya memberi manfaat bagi penerima, donor darah juga membawa banyak kebaikan untuk kesehatan pendonor, seperti menjaga kesehatan jantung, mendeteksi penyakit serius, mencegah penuaan dini, memperbaiki psikologis, hingga menurunkan risiko kanker.

Kegiatan yang terbuka untuk masyarakat umum tersebut cukup mendaftar langsung di lokasi. Klinik KDS juga menyediakan layanan informasi melalui call center dan media sosial resmi.

Dengan semangat berbagi, Klinik KDS berharap semakin banyak masyarakat yang sadar bahwa setetes darah kita bisa jadi harapan hidup bagi orang lain.

PJ. Sekda Tedi Zadmiko Buka Rakor DINKES, RSUD, dan UPTD Puskesmas se-Pesibar

0

PESISIR BARAT – Pj. Sekda Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., menghadiri sekaligus membuka kegiatan Rapat Koordinasi Dinas Kesehatan (Dinkes), Rumah Sakit, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas se-Pesibar Tahun 2025, di aula hotel Sunset Beach Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah, Kamis (11/9/2025).

Tampak hadir juga dalam kegiatan tersebut Plt. Kepala Dinkes, Septono, S.KM., M.M., pimpinan RSUD. KH. Muhammad Thohir, dan jajaran UPTD. Puskesmas.

Dalam sambutan Bupati, Dedi Irawan yang disampaikan Pj. Sekda, Tedi Zadmiko mengatakan bahwa, kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara dan sekaligus modal utama dalam pembangunan daerah. “Mengapa kita perlu menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas, karena tanpa masyarakat yang sehat, mustahil pembangunan dapat berjalan optimal,” kata Pj. Sekda, Tedi Zadmiko.

Pj. Sekda, Tedi Zadmiko menjelaskan, rakor tersebut memiliki arti penting terhadap seluruh penyelenggara kesehatan sebagai salah satu sarana menyatukan langkah, memastikan bahwa pelayanan kesehatan di Pesibar dapat berlangsung secara merata, bermutu dan berkeadilan. “Kita semua memahami bahwa tantangan pelayanan kesehatan saat ini semakin kompleks, dimana tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas ingin dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, saya berharap melalui rapat koordinasi ini dapat dihasilkan strategi pelayanan kesehatan yang efektif, inovatif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pinta Pj. Sekda, Tedi Zadmiko

Pj. Sekda, Tedi Zadmiko juga berharap seluruh jajaran Dinkes, RSUD, dan UPTD. Puskesmas selalu mengedepankan pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan akan terwujud kualitas hidup masyarakat Pesibar yang lebih baik.

Pj. Sekda, Tedi Zadmiko juga tak luput mengajak seluruh tenaga kesehatan, serta seluruh stake holder untuk bersama-sama meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar unit layanan kesehatan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan agar mampu memberikan layanan yang profesional, ramah dan responsif, serta memperluas jangkauan pelayanan kesehatan hinggga pelosok, sehingga tidak ada satu pun masyarakat yang tertinggal dalam hal layanan kesehatan. “Saya percaya dengan kerja sama yang baik antar pemerintahan daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat mampu mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal,” pungkas Pj. Sekda, Tedi Zadmiko.

Rilis Diskominfotiksan

(IF)

ATR/BPN, dan 15 Kepala Desa Kembali Melaksanakan PKS Sertifikat Tanah

0

ATR / BPN Kabupaten Buru dan 15 kepala desa dikabupaten buru kembali melaksanakan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sertifikat tanah aset desa

Tahapan PKS dilaksanakan oleh ATR/BPN sudah yang ke 3 kalinya, kegiatan ini dilaksanakan di ruang pertemuan kantor BPN/ATR kabupaten buru tepatnya kamis 11/9/2025, jam 10.00 Wit

Turut hadir Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buru,Erik Helaha, S.SiT, dan stafnya, Kepala Dinas PMD kabupaten buru Haris Syukur, 15 kepala desa antara lain, Kepala Desa Waetele, Widit, Waepoti, Kaiely, Tanjung Karang, Samalagi, Waetina, Hatawano, Selwadu, Waekose, Skikilale, Sawa, Siahoni, Parbulu & Kepala Desa Dava dan Koordinator Pelaksana kegiatan M Patti Salampessy, ST.

Dalam sambutan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Buru, Erik Helaha, S.SiT mengatakan bahwa pembuatan sertifikat tanah aset desa sudah dilakukan beberapa tahap dan ada sertifikat yang sudah diserahkan kepada beberapa kepala desa, dirinya berharap kepada kepala desa yang belum mempunyai sertifikat tanah aset desa agar mempersiapkan berkas kelengkapan surat untuk penerbitan sertifikat selanjutnya, lebih ditekankan agar lahan milik desa tidak bermasalah sehingga dalam penerbitan sertifikat kedepan tidak ada kendala ungkapnya

dirinya mengatakan juga bahwa pentingnya tanah aset desa disertifikatkan guna meminimalisir tingkat kejahatan mafia tanah yang marak terjadi, selanjutnya untuk mempermudah pemerintah pusat memberikan bantuan ke pemerintah desa kalau aset desa sudah memiliki sertifikat

Dan dengan diterbitkan sertifikat elektronik ini jauh lebih efisien dalam hal penyimpanan sertifikat sehingga tidak mudah hilang dan rusak atau terkendala ketika ada bencana alam, dll.

Selain itu beliau juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan sertifikasi tanah pada beberapa desa tidak menemui kendala karena pelaksanaan sudah melalui pentahapan dan kami pastikan kedepannya tidak menemui kendala dan harapannya agar kepala desa mendukung kegiatan sertifikasi aset desa karena kegiatan ini sangat penting untuk melegalkan semua aset aset desa guna menunjang kegiatan desa kedepan, tutupnya

Kepala Dinas PMD Kabupaten Buru Haris Sukur dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada M Patti Salampessy dalam mengkoordinir pembuatan sertifikat tanah aset desa,sebelumnya dirinya juga sudah mencanangkan rencana pembuatan sertifikasi tanah aset desa karena ini sangat penting,sehingga dirinya berharap agar kepala kepala desa proaktif dalam mempersiapkan berkas berkas untuk pembuatan sertifikat aset desa selanjutnya

Sementara sambutan Aam Purnama selaku Kepala Desa Waetele yang mewakili Kepala Desa se-Kabupaten Buru mengatakan sangat mendukung kegiatan sertifikasi tanah aset desa dan dirinya berharap agar kepala desa yang belum membuat sertifikat tanah untuk aset desa agar dapat mempersiapkan berkasnya guna diterbitkannya sertifikat tanah aset desa

Terpisah Ketua team koordinator pelaksana Sertifikasi Tanah Aset Desa M Patti Salampessy, ST ketika diwawancarai mengatakan bahwa sejak mereka melakukan pematokan ke desa2 memang ada sedikit kendala namun hal itu bisa diakomodir dan diselesaikan secara baik dengan para Kepala Desa dan masyarakat.

Pematokan Tanah Aset Desa ini sudah dilakukan pada beberapa Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Buru dan ada sejumlah desa yang sudah mendapat sertifikat aset desa

Dirinya juga berterima kasih Kepada Kepala Kepala Dinas PMD Kabupaten Buru Haris Syukur yang sudah mensuport pembuatan sertifikat tanah aset desa

Trima kasih juga disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buru Erik Helaha S,Sit dan Kepala Seksi Penetapan Hak Magdalena Margaretha Maturbonngs, S.ST yang sangat membantu dari awal sosialisasi hingga penerbitan sertifikat elektronik yang diserahkan sebelumnya

Patti Salampessy juga berharap agar desa desa yang lain dapat segera mempersiapkan dokumen- dokumen pendukung tanah lahan aset desa dan rajin berkoordinasi aktif untuk segera memperoleh sertifikat elektronik oleh ATR/BPN Kabupaten Buru tambahnya.

Reporter ( Ahmad.S )

ATR/BPN, dan 15 Kepala Desa Kembali Melaksanakan PKS Sertifikat Tanah

0

ATR / BPN Kabupaten Buru dan 15 kepala desa dikabupaten buru kembali melaksanakan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sertifikat tanah aset desa

Tahapan PKS dilaksanakan oleh ATR/BPN sudah yang ke 3 kalinya, kegiatan ini dilaksanakan di ruang pertemuan kantor BPN/ATR kabupaten buru tepatnya kamis 11/9/2025, jam 10.00 Wit

Turut hadir Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buru,Erik Helaha, S.SiT, dan stafnya, Kepala Dinas PMD kabupaten buru Haris Syukur, 15 kepala desa antara lain, Kepala Desa Waetele, Widit, Waepoti, Kaiely, Tanjung Karang, Samalagi, Waetina, Hatawano, Selwadu, Waekose, Skikilale, Sawa, Siahoni, Parbulu & Kepala Desa Dava dan Koordinator Pelaksana kegiatan M Patti Salampessy, ST.

Dalam sambutan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Buru, Erik Helaha, S.SiT mengatakan bahwa pembuatan sertifikat tanah aset desa sudah dilakukan beberapa tahap dan ada sertifikat yang sudah diserahkan kepada beberapa kepala desa, dirinya berharap kepada kepala desa yang belum mempunyai sertifikat tanah aset desa agar mempersiapkan berkas kelengkapan surat untuk penerbitan sertifikat selanjutnya, lebih ditekankan agar lahan milik desa tidak bermasalah sehingga dalam penerbitan sertifikat kedepan tidak ada kendala ungkapnya

dirinya mengatakan juga bahwa pentingnya tanah aset desa disertifikatkan guna meminimalisir tingkat kejahatan mafia tanah yang marak terjadi, selanjutnya untuk mempermudah pemerintah pusat memberikan bantuan ke pemerintah desa kalau aset desa sudah memiliki sertifikat

Dan dengan diterbitkan sertifikat elektronik ini jauh lebih efisien dalam hal penyimpanan sertifikat sehingga tidak mudah hilang dan rusak atau terkendala ketika ada bencana alam, dll.

Selain itu beliau juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan sertifikasi tanah pada beberapa desa tidak menemui kendala karena pelaksanaan sudah melalui pentahapan dan kami pastikan kedepannya tidak menemui kendala dan harapannya agar kepala desa mendukung kegiatan sertifikasi aset desa karena kegiatan ini sangat penting untuk melegalkan semua aset aset desa guna menunjang kegiatan desa kedepan, tutupnya

Kepala Dinas PMD Kabupaten Buru Haris Sukur dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada M Patti Salampessy dalam mengkoordinir pembuatan sertifikat tanah aset desa,sebelumnya dirinya juga sudah mencanangkan rencana pembuatan sertifikasi tanah aset desa karena ini sangat penting,sehingga dirinya berharap agar kepala kepala desa proaktif dalam mempersiapkan berkas berkas untuk pembuatan sertifikat aset desa selanjutnya

Sementara sambutan Aam Purnama selaku Kepala Desa Waetele yang mewakili Kepala Desa se-Kabupaten Buru mengatakan sangat mendukung kegiatan sertifikasi tanah aset desa dan dirinya berharap agar kepala desa yang belum membuat sertifikat tanah untuk aset desa agar dapat mempersiapkan berkasnya guna diterbitkannya sertifikat tanah aset desa

Terpisah Ketua team koordinator pelaksana Sertifikasi Tanah Aset Desa M Patti Salampessy, ST ketika diwawancarai mengatakan bahwa sejak mereka melakukan pematokan ke desa2 memang ada sedikit kendala namun hal itu bisa diakomodir dan diselesaikan secara baik dengan para Kepala Desa dan masyarakat.

Pematokan Tanah Aset Desa ini sudah dilakukan pada beberapa Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Buru dan ada sejumlah desa yang sudah mendapat sertifikat aset desa

Dirinya juga berterima kasih Kepada Kepala Kepala Dinas PMD Kabupaten Buru Haris Syukur yang sudah mensuport pembuatan sertifikat tanah aset desa

Trima kasih juga disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buru Erik Helaha S,Sit dan Kepala Seksi Penetapan Hak Magdalena Margaretha Maturbonngs, S.ST yang sangat membantu dari awal sosialisasi hingga penerbitan sertifikat elektronik yang diserahkan sebelumnya

Patti Salampessy juga berharap agar desa desa yang lain dapat segera mempersiapkan dokumen- dokumen pendukung tanah lahan aset desa dan rajin berkoordinasi aktif untuk segera memperoleh sertifikat elektronik oleh ATR/BPN Kabupaten Buru tambahnya.

Reporter ( Ahmad.S )