INVESTIGASI.IN

JAKARTA UTARA — Kasus yang menimpa Lily, seorang guru SD Aisyiyah yang mengalami cedera setelah jatuh di area SPBU 34-14207 Plumpang Semper, Jakarta Utara, terus menjadi perhatian.

Korban kini mendesak Polres Metro Jakarta Utara memberikan kepastian hukum dan mengusut secara tuntas dugaan kelalaian yang menyebabkan dirinya mengalami luka.

Akibat kejadian tersebut, korban mengaku mengalami retak pada tulang rusuk dan masih merasakan sakit ketika bergerak.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas sehari-harinya, termasuk tugasnya sebagai seorang guru.

Perkara ini telah dilaporkan kepada Polres Metro Jakarta Utara melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/943/V/2026/SPKT dan ditangani Unit Kamneg Sat Reskrim Polres Jakarta Utara.

Korban menilai proses hukum terhadap laporan tersebut harus berjalan secara transparan, profesional, dan tidak berlarut-larut.

Terlebih, sejumlah tahapan penanganan perkara disebut telah dilakukan, termasuk pemeriksaan saksi, olah tempat kejadian perkara (TKP), serta pemberian keterangan dan bukti kepada penyidik.

Polisi Diminta Segera Memberikan Kepastian
Pihak korban menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan bukanlah permintaan perlakuan khusus.

Korban hanya meminta agar laporan yang telah dibuat diproses secara serius dan seluruh bukti yang tersedia diperiksa secara profesional.

Yang jadi pertanyaan kasus tersebut sudah berjalan hampir 5 bulan namun pihak kepolisian setiap di konfirmasi selalu mengatakan bahwa saksi dari Pertamina tidak hadir saat di panggil ada apa , jangan sampai benar bahwa hukum di Indonesia tajam kebawah tapi tumpul ke atas .

Korban juga mempertanyakan sikap pihak pengelola SPBU. Menurut keterangannya, selama menjalani perawatan di rumah sakit, tidak ada perwakilan pihak SPBU yang datang menjenguk ataupun menunjukkan bentuk tanggung jawab kepada korban.

Namun demikian, ada atau tidaknya tanggung jawab hukum pihak SPBU tetap harus dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.

Rekaman CCTV, kondisi lokasi kejadian, keterangan saksi, serta bukti medis menjadi bagian penting yang perlu diperiksa secara menyeluruh untuk mengetahui secara terang bagaimana peristiwa tersebut terjadi dan apakah terdapat unsur kelalaian.

Penyidik: Saksi dari Pertamina Patra Niaga Belum Hadir
Sementara itu, penyidik yang menangani perkara tersebut, Brigadir A. Azis Sadikin, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa proses penanganan perkara masih menghadapi kendala pada pemanggilan saksi.

Menurut Azis, salah satu hambatan yang dihadapi adalah pemanggilan saksi dari PT Pertamina Patra Niaga Region Jawa Bagian Barat yang hingga kini disebut belum hadir memenuhi panggilan.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan perkara masih berjalan dan masih terdapat pihak yang perlu dimintai keterangan untuk membuat perkara menjadi terang.

Korban berharap kendala pemanggilan saksi tersebut tidak menjadi alasan perkara berlarut-larut tanpa kepastian.

Dugaan Kelalaian Harus Dibuktikan Secara Profesional
Secara hukum, Pasal 474 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana karena kelalaian yang menyebabkan orang lain mengalami luka sehingga menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi selama waktu tertentu.

Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori II.

Apabila akibatnya dikategorikan sebagai luka berat, Pasal 474 ayat (2) mengatur ancaman yang lebih berat.

Dalam ranah perdata, Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata juga mengatur prinsip pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum serta kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kurang hati-hati. Penerapannya dalam perkara ini tentu bergantung pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur hukum berdasarkan fakta yang ditemukan.

Karena itu, korban meminta penyidik tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi benar-benar memastikan seluruh rangkaian peristiwa diperiksa secara menyeluruh.

Jika dari hasil penyidikan ditemukan bukti yang menunjukkan adanya unsur pidana, korban berharap pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum.

Sebaliknya, apabila penyidik menyimpulkan tidak terdapat unsur pidana, korban juga meminta agar keputusan tersebut disampaikan secara terbuka dengan alasan hukum dan hasil penyidikan yang jelas.

Jangan Biarkan Korban Berjuang Sendirian
Korban saat ini bukan hanya menghadapi rasa sakit akibat cedera, tetapi juga harus menanggung dampak terhadap aktivitas profesinya sebagai guru.

Karena itu, kepastian hukum menjadi hal yang sangat penting.
Laporan masyarakat yang telah disertai keterangan, bukti, pemeriksaan saksi, serta olah TKP tidak boleh kehilangan arah.

Setiap bukti harus diuji dan setiap pihak yang relevan harus dimintai keterangan agar perkara dapat menjadi terang.

Korban dan keluarga berharap Polres Metro Jakarta Utara menunjukkan komitmen penegakan hukum dengan menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan secara profesional.

Jangan sampai seorang korban yang telah mengalami luka dan terganggu aktivitas profesinya justru harus berjuang sendirian hanya untuk mendapatkan kepastian atas laporan yang telah dibuatnya.

Kini perhatian tertuju kepada Polres Metro Jakarta Utara: apakah dugaan kelalaian tersebut akan diusut sampai terang berdasarkan bukti yang ada, atau justru berhenti tanpa kepastian bagi korban?
Korban berharap jawabannya adalaha penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan.

Aris.t

INVESTIGASI.IN

JAKARTA UTARA —

Kasus yang menimpa Lily, seorang guru SD Aisyiyah yang mengalami cedera setelah jatuh di area SPBU 34-14207 Plumpang Semper, Jakarta Utara, terus menjadi perhatian.

Korban kini mendesak Polres Metro Jakarta Utara memberikan kepastian hukum dan mengusut secara tuntas dugaan kelalaian yang menyebabkan dirinya mengalami luka.

Akibat kejadian tersebut, korban mengaku mengalami retak pada tulang rusuk dan masih merasakan sakit ketika bergerak.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas sehari-harinya, termasuk tugasnya sebagai seorang guru.

Perkara ini telah dilaporkan kepada Polres Metro Jakarta Utara melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/943/V/2026/SPKT dan ditangani Unit Kamneg Sat Reskrim Polres Jakarta Utara.

Korban menilai proses hukum terhadap laporan tersebut harus berjalan secara transparan, profesional, dan tidak berlarut-larut.

Terlebih, sejumlah tahapan penanganan perkara disebut telah dilakukan, termasuk pemeriksaan saksi, olah tempat kejadian perkara (TKP), serta pemberian keterangan dan bukti kepada penyidik.

Polisi Diminta Segera Memberikan Kepastian
Pihak korban menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan bukanlah permintaan perlakuan khusus.

Korban hanya meminta agar laporan yang telah dibuat diproses secara serius dan seluruh bukti yang tersedia diperiksa secara profesional.

Yang jadi pertanyaan kasus tersebut sudah berjalan hampir 5 bulan namun pihak kepolisian setiap di konfirmasi selalu mengatakan bahwa saksi dari Pertamina tidak hadir saat di panggil ada apa , jangan sampai benar bahwa hukum di Indonesia tajam kebawah tapi tumpul ke atas .

Korban juga mempertanyakan sikap pihak pengelola SPBU. Menurut keterangannya, selama menjalani perawatan di rumah sakit, tidak ada perwakilan pihak SPBU yang datang menjenguk ataupun menunjukkan bentuk tanggung jawab kepada korban.

Namun demikian, ada atau tidaknya tanggung jawab hukum pihak SPBU tetap harus dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.

Rekaman CCTV, kondisi lokasi kejadian, keterangan saksi, serta bukti medis menjadi bagian penting yang perlu diperiksa secara menyeluruh untuk mengetahui secara terang bagaimana peristiwa tersebut terjadi dan apakah terdapat unsur kelalaian.

Penyidik: Saksi dari Pertamina Patra Niaga Belum Hadir
Sementara itu, penyidik yang menangani perkara tersebut, Brigadir A. Azis Sadikin, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa proses penanganan perkara masih menghadapi kendala pada pemanggilan saksi.

Menurut Azis, salah satu hambatan yang dihadapi adalah pemanggilan saksi dari PT Pertamina Patra Niaga Region Jawa Bagian Barat yang hingga kini disebut belum hadir memenuhi panggilan.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan perkara masih berjalan dan masih terdapat pihak yang perlu dimintai keterangan untuk membuat perkara menjadi terang.

Korban berharap kendala pemanggilan saksi tersebut tidak menjadi alasan perkara berlarut-larut tanpa kepastian.

Dugaan Kelalaian Harus Dibuktikan Secara Profesional
Secara hukum, Pasal 474 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana karena kelalaian yang menyebabkan orang lain mengalami luka sehingga menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi selama waktu tertentu.

Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori II.

Apabila akibatnya dikategorikan sebagai luka berat, Pasal 474 ayat (2) mengatur ancaman yang lebih berat.

Dalam ranah perdata, Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata juga mengatur prinsip pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum serta kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kurang hati-hati. Penerapannya dalam perkara ini tentu bergantung pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur hukum berdasarkan fakta yang ditemukan.

Karena itu, korban meminta penyidik tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi benar-benar memastikan seluruh rangkaian peristiwa diperiksa secara menyeluruh.

Jika dari hasil penyidikan ditemukan bukti yang menunjukkan adanya unsur pidana, korban berharap pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum.

Sebaliknya, apabila penyidik menyimpulkan tidak terdapat unsur pidana, korban juga meminta agar keputusan tersebut disampaikan secara terbuka dengan alasan hukum dan hasil penyidikan yang jelas.

Jangan Biarkan Korban Berjuang Sendirian
Korban saat ini bukan hanya menghadapi rasa sakit akibat cedera, tetapi juga harus menanggung dampak terhadap aktivitas profesinya sebagai guru.

Karena itu, kepastian hukum menjadi hal yang sangat penting.
Laporan masyarakat yang telah disertai keterangan, bukti, pemeriksaan saksi, serta olah TKP tidak boleh kehilangan arah.

Setiap bukti harus diuji dan setiap pihak yang relevan harus dimintai keterangan agar perkara dapat menjadi terang.

Korban dan keluarga berharap Polres Metro Jakarta Utara menunjukkan komitmen penegakan hukum dengan menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan secara profesional.

Jangan sampai seorang korban yang telah mengalami luka dan terganggu aktivitas profesinya justru harus berjuang sendirian hanya untuk mendapatkan kepastian atas laporan yang telah dibuatnya.

Kini perhatian tertuju kepada Polres Metro Jakarta Utara: apakah dugaan kelalaian tersebut akan diusut sampai terang berdasarkan bukti yang ada, atau justru berhenti tanpa kepastian bagi korban?
Korban berharap jawabannya adalah penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan.

Aris t

MEDIAISTANA.COM — TANGERANG, 27 AGUSTUS 2026
Kurang dari 1.000 meter dari halaman depan Kantor Polsek Cipondoh, Kota Tangerang — sebuah sindikat kejahatan ekonomi beroperasi terbuka-lebar, bertahun-tahun lamanya, tanpa satu pun aparat penegak hukum menyentuhnya. Di Jalan Kampung Narotok, RT 002/RW 006, Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, tersembunyi pusat penimbunan, pencampuran, hingga pengemasan ulang oli mesin palsu dan oplosan yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah setiap tahunnya.

FAKTA DI LAPANGAN: DI BAWAH HIDUNG KEPOLISIAN

Berdasarkan penyelidikan mendalam tim investigasi media ini, lokasi yang diduga dikuasai oknum berinisial MDN ini bukan sekadar gudang penyimpanan. Di sana terjadi proses pencampuran oli bekas dengan bahan kimia tertentu, lalu dikemas ulang menjadi merek-merek oli ternama yang beredar di pasaran seluruh Indonesia. Distribusinya menjangkau bengkel-bengkel, toko sparepart, hingga pasar-pasar di Jabodetabek dan wilayah lainnya.

– Jarak lokasi ke Polsek Cipondoh: ± 900 meter — bisa dijangkau berjalan kaki dalam waktu kurang dari 15 menit.
– Waktu beroperasi: Belasan tahun, terbuka-lebar tanpa penutup.
– Aktivitas harian: Truk masuk-keluar, bau menyengat melanda pemukiman warga setiap hari.

Warga sekitar yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan kepada awak media:

“Sudah belasan tahun ini beroperasi. Setiap hari truk-truk masuk keluar, bau menyengat sampai ke rumah kami. Kami heran, Polsek Cipondoh ada di depan mata, tapi seakan tidak pernah tahu apa-apa. Apa benar tidak tahu, atau memang sengaja ditutup mata?”

KERUGIAN NEGARA DAN BAHAYA BAGI MASYARAKAT

Praktek oli oplosan ini menimbulkan kerugian berlipat ganda:

– Kerugian Keuangan Negara: Tidak membayar pajak, tidak ada cukai, dan menghindari seluruh kewajiban perpajakan. Diperkirakan kerugian negara mencapai miliaran rupiah per tahun.
– Kerugian Konsumen: Konsumen membeli oli palsu dengan harga oli asli, menyebabkan kerusakan mesin kendaraan yang bisa menelan biaya jutaan rupiah.
– Bahaya Keselamatan: Kualitas oli oplosan tidak terjamin, meningkatkan risiko kecelakaan akibat kerusakan mesin di jalan raya — membahayakan nyawa pengendara dan pengguna jalan lainnya.
– Kerugian Produsen Resmi: Melemahkan industri dalam negeri dan merusak citra merek-merek ternama, menggerogoti ekonomi bangsa dari dalam.

PELANGGARAN UNDANG-UNDANG YANG TERJADI:

Dasar Hukum Pelanggaran
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Menjual barang yang tidak layak dan palsu
UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Pemalsuan merek dagang
UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan Penggelapan pajak dan pendapatan negara
KUHP Pasal 382 & Pasal 480 Penipuan dan perdagangan barang curian/palsu
UU Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 Pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah berbahaya tanpa izin

KENAPA APH BUNGKAM? DUGAAN KETERLIBATAN OKNUM DI BALIK Skenario

Yang paling mengerikan dan memancing kemarahan publik bukan sekadar kejahatan yang berlangsung — melainkan siapa yang diduga melindunginya.

Berdasarkan penelusuran mendalam awak media, kuat dugaan ada oknum aparat yang terlibat di balik skenario beroperasinya pabrik oli oplosan milik bos MDN ini. Mustahil sebuah sindikat kejahatan ekonomi beroperasi belasan tahun, terbuka-lebar, berjarak hanya 900 meter dari kantor Polsek Cipondoh, tanpa ada satu pun penindakan.

Apakah kejahatan ini berjalan karena:

– Polsek Cipondoh benar-benar tidak tahu? — Tidak masuk akal.
– Atau memang ada kekuatan, ada tangan-tangan oknum aparat yang sengaja menutup mata, memberikan perlindungan, dan membiarkan kerajaan kejahatan ini tumbuh subur di wilayah hukum mereka?

Publik menuntut kebenaran: Siapa yang sebenarnya melindungi MDN? Apa bentuk kerjasamanya? Dan berapa lama jaringan perlindungan ini telah berjalan?

Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menegaskan:

“Jika ada oknum TNI, Polri, maupun ASN yang terlibat dalam kejahatan dan mafia, sikat sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai negara diatur oleh oknum preman.”

Mandat ini jelas. Maka kami, rakyat, memohon kepada:
Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listiyo Sigit, Kapolda Metro Jaya, serta Kejaksaan Negeri — untuk turun langsung, mengungkap fakta di balik dugaan keterlibatan oknum aparat dalam skenario beroperasinya pabrik oli palsu Narotok ini.

TUNTUTAN PUBLIK — TIDAK ADA KOMPROMI:

1. Kapolri Jenderal Polisi Listiyo Sigit dan Kapolda Metro Jaya segera menurunkan tim khusus independen untuk mengusut tuntas sindikat oli oplosan berinisial MDN di Kampung Narotok, termasuk menelusuri dugaan keterlibatan oknum aparat.
2. Bongkar seluruh jaringan perlindungan yang diduga melindungi operasi ilegal ini — dari tingkat bawah hingga ke puncak kekuasaan yang melindunginya.
3. Periksa kelalaian atau keterlibatan pihak Polsek Cipondoh yang membiarkan kejahatan berlangsung bertahun-tahun di bawah hidungnya sendiri. Jika terbukti ada keterlibatan — proses hukum secepatnya.
4. Tindak tegas sesuai hukum yang berlaku — tidak ada kompromi bagi perusak ekonomi rakyat dan pencuri uang negara. Segera tutup lokasi, sita barang bukti, dan tangkap seluruh pihak yang terlibat.

HUKUM HARUS TAJAM KE ATAS MAUPUN KE BAWAH

Rakyat tidak butuh janji manis. Rakyat butuh penegakan hukum yang nyata. Jika di satu kilometer dari kantor polisi saja kejahatan bisa berkuasa bagaikan kerajaan sendiri, jika bos MDN bisa bersembunyi di balik dugaan perlindungan oknum aparat — maka di mana letak kedaulatan hukum negara ini?

Tidak ada tempat persembunyian bagi penjahat ekonomi. Tidak ada kekebalan hukum bagi mereka yang merugikan rakyat dan negara. Bongkar sekarang juga — tuntaskan sampai ke akar-akarnya!

Tim Investigasi Mediaistana.com
Mengawal Kebenaran, Menjaga Keadilan
. RED DAVID E,S.E.