Editorial oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.

Di tengah derasnya arus informasi media sosial yang kerap kali lebih cepat dari verifikasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku menunjukkan satu hal penting: negara tidak diam. Dengan gerak cepat, terukur, dan profesional, Imigrasi Maluku hadir meluruskan isu yang sempat memantik kegaduhan publik terkait keberadaan tiga warga negara asing asal China di Kabupaten Buru.

Isu yang beredar—menuding para WNA tersebut ilegal dan dikaitkan dengan rencana aktivitas tambang emas di Gunung Botak—ternyata tidak lebih dari narasi liar yang tak berpijak pada fakta. Dalam waktu singkat, Imigrasi Maluku melakukan pemeriksaan langsung, bukan sekadar klarifikasi di atas kertas, melainkan pengecekan faktual terhadap dokumen keimigrasian sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pada Kamis malam, 8 Januari 2026, pukul 19.10 WIT, di Kantor Harmoni Law Farm, Namlea, dua pejabat Imigrasi Maluku turun langsung ke lapangan. Andreas Agustinus dan Olando Kappuw melakukan verifikasi menyeluruh terhadap paspor dan visa tiga WNA yang didatangkan oleh PT. Wangshuai Indomining. Hasilnya tegas dan terang: seluruh dokumen sah, visa berlaku, dan tidak ditemukan satu pun pelanggaran administrasi keimigrasian.

Langkah ini bukan sekadar respons teknis, melainkan cermin kehadiran negara dalam menjaga ketertiban, sekaligus menjawab keresahan masyarakat dengan data dan fakta, bukan asumsi. Imigrasi Maluku menunjukkan bahwa pengawasan orang asing di Indonesia berjalan dalam sistem yang jelas, terkontrol, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih dari itu, klarifikasi ini juga menjadi penegasan penting: isu keimigrasian tidak boleh dicampuradukkan dengan spekulasi sektor lain, termasuk tambang Gunung Botak, tanpa dasar hukum yang jelas. Negara bekerja berdasarkan aturan, bukan tekanan opini.

Editorial ini patut menempatkan Imigrasi Maluku sebagai contoh institusi yang sigap, terbuka, dan profesional. Ketika ruang publik riuh oleh tuduhan, Imigrasi menjawab dengan kerja nyata. Ketika kepercayaan publik diuji, negara hadir melalui tindakan.

Kini, bola ada di tangan kita bersama—masyarakat dan media—untuk lebih bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi, dan memberi ruang bagi aparat bekerja sesuai koridor hukum. Karena pada akhirnya, ketertiban dan keadilan hanya bisa berdiri kokoh di atas kebenaran.

Imigrasi Maluku telah bergerak cepat. Negara telah hadir. Polemik pun seharusnya usai.(Tim)

Penutupan Kegiatan BBGRM Resmi Di Tutup, Kuwu PJ, Desa Kedokan Agung, Ucapkan Terimakasih Kepada Bupati Indramayu

Indramayu-mediaistana. com
Penutupan Program ‘Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat’ ( BBGRM) resmi di tutup, acara ini di laksanakan bertempat di Aula desa Kedokan Agung, kecamatan Kedokan Bunder, kabupaten Indramayu, jabar
Kamis, (8/01/2026).

Hadir dalam acara penutupan tersebut,
Kuwu Pj. Desa Kedokan Agung, Badruddin, S. Ip
Kabid KPMD/BPMD kabupaten Indramayu, Harun Hermawan, Sekmat kecamatan Kedokan Bunder, Iwan Hermawan, Kapolsek Kedokan Bunder IPDA. Eryana, Ketua BPD beserta jajaran, perwakilan RT, BPP UPTD kecamatan Kedokan bunder dan warga desa Kedokan Agung.

Dalam sambutannya Kuwu Pj, Badruddin menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bupati Indramayu Luky hakim,

“Atas nama Kuwu Pj, dan masyarakat Desa Kedokan Agung, saya ucapkan terimakasih kepada bapak Bupati Indramayu Luky hakim, atas bantuan program BBGRM yang sudah kita laksanakan, semoga bapak Bupati Luky Hakim senantiasa di berikan kesehatan, dan bisa memimpin, untuk membangun Indramayu yang lebih maju, ”ujarnya.

Di sisi lain kabid BPMD, Harun Hermawan membeberkan terkait anggaran dan bangunan yang sudah berjalan di desa Kedokan Agung,

“Terima kasih saya sampai kan, kepada masyarakat desa Kedokan Agung, yang telah ikut mensukseskan program BBGRM secara bergotong royong,
Sehingga program bantuan BBGRM Th. Anggaran 2025 ini berjalan lancar.
Dikatakan kembali menurut Harun,

Laporan kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat, tahun Anggaran 2025 desa Kedokan Agung kecamatan Kedokan bunder,

1.pagu anggaran Rp. 351.042.500

2.Digunakan untuk pembangunan jalan lingkungan,
-12 lokasi
-Total panjang 1,175.M
-lebar 1.2/1, 5/1,8 M
-Ketebalan 10 cm

3.Ada dukungan dari beberapa Dinas/instansi lain seperti,
-Dinas perhubungan pemasangan PJU 10 titik ( gang. H. Dasman)

-Dinas Perkim-20 bunga pucuk merah dan 20 pot.

Dan yang terakhir dari bank
BJB cabang Indramayu dengan jumblah bantuan uang tunai, Rp.
7.500.000,- “Pungkasnya.

Iyons74

Polsek Air Buaya menggelar panen raya jagung Kuartal I yang berlangsung di Desa Awilinan, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Kamis (8/1/2026). Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Panen raya tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang, SH, SIK, MM, Wakil Bupati Buru Sudarmo, Dandim 1506/Namlea Letkol Harubertus Purwanto, Wakapolres Buru Kompol Akmil Djapa, Kapolsek Air Buaya Thamrin Buton, serta sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Buru. Turut hadir pula unsur Forkopimcam, para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan kelompok tani setempat.

Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang dalam sambutannya menyampaikan bahwa panen raya jagung ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya di wilayah pedesaan. Menurutnya, Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga hadir memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Melalui program pertanian seperti ini, kami berharap dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat serta mendorong pemanfaatan lahan produktif secara optimal,” ujar Kapolres.

Sementara itu, Wakil Bupati Buru Sudarmo memberikan apresiasi kepada Polsek Air Buaya dan jajaran Polres Buru atas inisiatif dan pendampingan yang telah dilakukan kepada para petani. Ia menilai kolaborasi antara aparat keamanan dan masyarakat merupakan langkah strategis dalam memperkuat sektor pertanian daerah.

“Pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan seperti ini karena sejalan dengan program peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani,” katanya.

Kapolsek Air Buaya Thamrin Buton menjelaskan bahwa lahan jagung yang dipanen merupakan hasil kerja sama antara Polsek Air Buaya dengan kelompok tani setempat. Penanaman jagung ini telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu dengan pendampingan dan pengawasan rutin, sehingga hasil panen pada Kuartal I ini dinilai cukup memuaskan.

Kegiatan panen raya ditandai dengan pemetikan jagung secara simbolis oleh Kapolres Buru bersama Wakil Bupati Buru dan unsur Forkopimda. Suasana kegiatan berlangsung penuh keakraban dan semangat kebersamaan, mencerminkan kuatnya sinergi antara aparat dan masyarakat.

Dengan adanya panen raya jagung ini, diharapkan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat Desa Awilinan dan wilayah Kecamatan Air Buaya secara umum untuk terus mengembangkan sektor pertanian, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Buru.(Syam.AS)

Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Maluku, Syamsul Sampulawa, SP, angkat bicara menanggapi pemberitaan salah satu media online yang memuat pernyataan Ketua Aliansi Mahasiswa Bupolo (AMB), Viki Besan, terkait dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian berinisial IPDA MNU dalam aktivitas penambangan di wilayah gunung botak.

Dalam pemberitaan tersebut, AMB menuding IPDA MNU diduga membiarkan praktik penambangan berlangsung serta menerima imbalan dari para penambang. Bahkan, oknum tersebut disebut sebagai perwira pengendali (padal) di Pos Longsoran dan Kapuran, yang dinilai memiliki kewenangan langsung dalam pengawasan aktivitas di lapangan.

Menanggapi hal itu, Syamsul Sampulawa menilai persoalan ini tidak bisa dilihat secara sepihak tanpa membedah akar masalah tata kelola aktivitas penambangan yang selama ini berlangsung.

“Pernyataan AMB tentu harus dihormati sebagai bentuk kontrol publik. Namun, kita juga perlu jujur melihat fakta di lapangan. Menurut informasi yang kami peroleh, aparat di lapangan tidak serta-merta bisa melarang aktivitas masyarakat karena para penambang telah mengantongi kartu tanda anggota koperasi,” kata Sampulawa, Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, keberadaan kartu koperasi tersebut kerap dijadikan dasar legitimasi oleh para penambang untuk tetap beroperasi, sehingga menempatkan aparat keamanan pada posisi dilematis.

“Kalau sudah membawa atribut koperasi, aparat tidak bisa langsung bertindak represif. Ini menunjukkan ada persoalan sistemik, bukan sekadar menyalahkan individu,” ujarnya.

Meski demikian, Sampulawa menegaskan bahwa jika benar terdapat dugaan penerimaan imbalan oleh oknum aparat, maka hal itu harus diusut secara serius oleh institusi terkait.

“Kalau ada dugaan pelanggaran etik atau hukum oleh oknum aparat, maka mekanisme internal Polri harus bekerja. Jangan sampai isu ini dibiarkan menggantung dan menurunkan kepercayaan publik,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum membuka secara transparan legalitas koperasi yang dijadikan tameng aktivitas penambangan tersebut.

“Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik abu-abu. Legalitas koperasi, izin tambang, dan peran aparat harus dibuka secara terang agar tidak ada pihak yang dikorbankan,” pungkas Sampulawa.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait tudingan yang dialamatkan kepada IPDA MNU.(Cs.As)