Editorial oleh: Muz Latuconsina

Pernyataan tegas Ketua Satgas Penertiban Gunung Botak Kabupaten Buru, Dr. Jalaludin Salampessy, menjadi pengingat penting bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan bahwa era baru pengelolaan sumber daya alam sudah dimulai. Dengan telah diperolehnya berbagai bentuk IPR (Izin Pertambangan Rakyat) bagi koperasi, maka tanggung jawab moral dan hukum kini berada di tangan para pengelola yang sah. Tanggung jawab itu tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan ekologi yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Buru.

Dalam penataannya, Gunung Botak telah dibersihkan dari berbagai aktivitas pertambangan liar yang selama ini merusak lingkungan dan mencemari ruang hidup masyarakat. Namun Dr. Salampessy mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya justru hadir pasca penataan. Kekhawatiran utama adalah kembalinya praktik ilegal dan tidak berkelanjutan yang dapat mengulang kerusakan masa lalu. Jika ini terjadi, maka sumber daya alam bukan lagi menjadi berkah, melainkan berubah menjadi kutukan ekologis bagi generasi mendatang.

Koperasi sebagai entitas pengelola resmi harus mampu menjadi teladan. Pengelolaan pertambangan bukan sekadar menggali dan mendapatkan hasil, tetapi mengedepankan prinsip sustainability, mematuhi seluruh prosedur lingkungan, dan memastikan manfaat ekonomi benar-benar kembali untuk kemakmuran rakyat. Koperasi wajib merangkul masyarakat—baik sebagai anggota, pekerja, maupun mitra—agar pengelolaan SDA menjadi gerakan bersama, bukan monopoli segelintir orang. Lebih jauh, koperasi juga harus memastikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kepatuhan membayar kewajiban dan mengikuti seluruh perkembangan regulasi pertambangan nasional.

Di sisi lain, seruan keras disampaikan kepada pihak-pihak yang selama ini melakukan praktik perendaman tong atau aktivitas ilegal lainnya di sekitar Gunung Botak. Dr. Salampessy menegaskan bahwa era pembiaran sudah berakhir. Aturan Lingkungan Hidup jelas mengatur bahwa aktivitas pengelolaan SDA di luar kawasan legal dapat dikenakan sanksi pidana penjara.

Ajakan yang disampaikan merupakan panggilan moral: “Mari membangun negeri ini melalui sumber daya alam dengan cara yang benar.” Alam Buru adalah anugerah, dan manusia dianugerahi akal untuk memanfaatkannya sebesar-besarnya bagi kesejahteraan, bukan untuk merusaknya.

Gunung Botak kini berada di titik balik sejarahnya. Apakah ia akan menjadi contoh keberhasilan pengelolaan SDA berbasis rakyat dan lingkungan? Ataukah kembali menjadi simbol kerusakan dan kelalaian? Jawabannya ada pada komitmen kita.( Ahmad)

Oleh: Muz Latuconsina

Desakan publik agar seluruh ketua koperasi dan Dinas ESDM Maluku memberikan pembekalan menyeluruh kepada 10 koperasi pemegang Izin Penambangan Rakyat (IPR) di Gunung Botak merupakan langkah strategis dan mendesak. Penertiban tata kelola penambangan hanya dapat berhasil jika para pelaku di lapangan—koperasi, penambang, hingga pihak pendamping seperti bapak angkat dan ibu angkat—memahami dengan jelas hak, kewajiban, serta mekanisme kerja yang transparan.

Koperasi Sebagai Tulang Punggung Tata Kelola

Koperasi pemegang IPR bukan sekadar lembaga penyalur izin, tetapi institusi ekonomi rakyat yang bertanggung jawab mengatur, mengawasi, dan memastikan praktik penambangan berlangsung sesuai aturan. Karena itu, pembekalan mendalam mengenai:

Tata cara pengelolaan koperasi yang sehat dan akuntabel

Hak dan tanggung jawab koperasi terhadap penambang rakyat

Sistem kerja yang adil, transparan, dan saling menguntungkan

menjadi keharusan, bukan pilihan.

Tanpa pemahaman yang benar, koperasi berpotensi gagal menjalankan fungsinya, membuka celah konflik, merugikan penambang, atau bahkan memicu aktivitas ilegal yang merusak lingkungan serta kredibilitas pemerintah daerah.

Mekanisme Kerja dengan Penambang Rakyat

Para penambang adalah ujung tombak aktivitas di Gunung Botak. Mereka berhak dilindungi dan diberikan ruang bekerja secara aman serta sesuai regulasi. Karena itu, pembekalan harus mencakup:

Standar keselamatan kerja

Skema pembagian hasil yang adil dan disepakati bersama

Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang mudah diakses

Sistem penataan area kerja agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik lahan

Koperasi wajib memastikan tidak ada kelompok pekerja yang dirugikan atau dieksploitasi.

Hubungan Koperasi dengan “Bapak Angkat/Ibu Angkat”

Sistem bapak angkat dan ibu angkat kerap dihadirkan untuk mendukung modal, peralatan, dan manajemen di lapangan. Namun tanpa regulasi internal yang jelas, mekanisme ini berpotensi menjadi sumber ketimpangan.

Karena itu perlu dijelaskan secara tegas dalam pembekalan:

Model kerja sama yang sah dan tidak merugikan penambang

Batasan kewenangan dan peran pendamping

Transparansi pembiayaan, penjualan, dan penyediaan fasilitas

Pengawasan agar tidak muncul dominasi yang berlebihan terhadap koperasi

Pendamping seharusnya menjadi mitra pemberdayaan, bukan pihak yang menguasai.

Rekomendasi untuk Pengurus Koperasi

Agar koperasi benar-benar mampu menjadi motor tata kelola yang baik, berikut beberapa saran yang perlu dijalankan:

1. Bangun manajemen koperasi yang profesional, bukan sekadar formalitas. Tunjuk pengurus yang kompeten dan berintegritas.

2. Terapkan transparansi total dalam pembiayaan, pencatatan produksi, dan pembagian hasil. Buat laporan rutin yang mudah diakses anggota.

3. Buat Standard Operating Procedure (SOP) tertulis terkait keselamatan kerja, pengawasan lapangan, dan alur kerja penambang.

4. Gunakan mekanisme musyawarah anggota dalam setiap keputusan penting agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

5. Jalin komunikasi terbuka dengan penambang, dengarkan keluhan dan masukan mereka secara berkala.

6. Bangun koordinasi intensif dengan Dinas ESDM dan aparat terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta menghindari masalah hukum.

7. Hindari ketergantungan berlebihan pada pihak luar (bapak/ibu angkat). Koperasi harus tetap menjadi pengendali utama operasional.

Pembekalan kepada para ketua koperasi pemegang IPR Gunung Botak bukan sekadar agenda formal, tetapi investasi penting bagi masa depan penambangan rakyat yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dinas ESDM Maluku memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan pengawas. Sementara itu, koperasi harus menjadi contoh tata kelola ekonomi rakyat yang sehat.

Dengan kolaborasi yang kokoh, Gunung Botak dapat berubah dari kawasan penuh masalah menjadi model pengelolaan tambang rakyat yang modern, transparan, dan menyejahterakan.

(Syam/ahmad)

Dalam khutbahnya, Wakapolres Buru, H. Akmil Djapa, kembali mengingatkan kita pada pesan abadi yang termaktub dalam surah Al-‘Ashr: bahwa manusia pada hakikatnya berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Pesan ini bukan sekadar rangkaian ayat, tetapi cermin yang menyingkap kondisi manusia modern hari ini—terjebak dalam kesibukan dunia dan abai terhadap nilai waktu.

Kesibukan telah menjadi identitas yang dibanggakan, padahal sering kali justru menjauhkan manusia dari tujuan hidup yang sejati. Banyak di antara kita membiarkan waktu mengalir tanpa arah, seakan esok selalu tersedia dan usia tidak pernah berkurang. Dalam pandangan agama, sikap seperti ini adalah bentuk kerugian yang nyata. Bukan karena dunia itu terlarang, tetapi karena manusia lupa menata prioritas: memburu dunia hingga lalai dari akhirat, mengejar materi hingga melewatkan kesempatan berbuat kebaikan.

Ajaran untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran adalah mekanisme penyelamat manusia dari kerugian ini. Kebenaran menjaga arah hidup, sementara kesabaran menjaga konsistensi di tengah godaan dan hiruk-pikuk dunia. Dua hal ini hanya hidup bila umat saling menguatkan, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Khutbah ini mengingatkan bahwa mengelola waktu bukan sekadar kemampuan teknis, tetapi cerminan iman. Setiap detik adalah amanah, setiap menit memiliki konsekuensi, dan setiap kesempatan berbuat baik adalah nikmat yang bisa hilang bila tidak disyukuri.

Pada akhirnya, agama mengajari kita bahwa dunia boleh dikejar, tetapi jangan sampai membuat kita lupa menata jiwa. Karena manusia tidak pernah benar-benar kekurangan waktu—yang kurang adalah kesadaran untuk memanfaatkannya dengan bijak.(AS/RS)