Pilwu Desa Kedokan Agung Dan Desa Cangkingan Berjalan Sukses, Camat Kedokan Bunder Ucapkan Selamat

Pesta demokrasi pemilihan kepala desa / Kuwu di wilayah kecamatan Kedokan Bunder, diantaranya desa Kedokan agung dan desa Cangkingan berjalan sukses, terlihat di beberapa TPS di dua desa tersebut masyarakat menjalankan hak pilihnya dengan tertib, ini membuktikan kinerja Panpilwu dan forkopimcam Kedokan Bunder, dan yang terlibat dalam pelaksanaan di lapangan berjalan dengan baik.

Camat Kedokan Bunder, Roshadian Purnama SH dengan di dampingi para stafnya mengapresiasi panitia pemilihan Kuwu dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan Pilwu tersebut.

Selain itu juga camat Roshadian Purnama. SH mengucapkan terimakasih kepada masyarakat desa Kedokan Agung dan masyarakat desa Cangkingan, yang telah datang ke TPS guna menjalankan undangan untuk mengikuti pemilihan kades/Kuwu dengan tertib.

” Kami atas nama forkopimcam kecamatan Kedokan Bunder mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat yang sudah melaksanakan untuk mengikuti pemilihan kuwu dengan tertib, dan kondusif, “ucapnya.

Kami juga tidak lupa menyampaikan selamat kepada calon kades/Kuwu yang terpilih, semoga kedepan kita bisa membangun desa kita bersama- sama, dan kepada yang belum terpilih tetap berlapang dada,tetap semangat bersama untuk membangun desa masing-masing, saling mendukung untuk membangun kecamatan Kedokan Bunder yang hebat, “pungkasnya.

Perlu di ketahui, panitia pemilihan Kuwu ( Panpilwu) desa Kedokan Agung dan desa Cangkingan telah selesai menggelar rekapitulasi hitung sementara suara untuk pemilihan Kuwu 10 Desember 2025 seluruhnya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi hitung suara di desa Kedokan Agung dengan 15 TPS,
Dengan Calon nomor urut:

1.H.SAMSUNAHAR : 2719 suara 49,8 persen dari total suara dah.

2.NALINDA : 98 suara atau 1.8 persen.

3.H.KASDI : 2638 suara atau 48,5 persen.

Dilanjutkan dengan desa Cangkingan dengan 11 TPS,

Nomor urut,
1.KARDI 69 suara, 1 persen

2.KADIKA 1558 suara, 30 persen.

3.DIDI WAHYUDI 2249 suara, 43 persen.

Total suara masuk 3904
Tidak hadir ( blangko) 1401,suara
Dengan Jumlah daptar pemilih tetap (DPT) 5305.

Disisi lain, Kapolsek Kedokan Bunder, IPDA. Eryana SH, saat di temui dalam kesibukan yang sedang mengawal dan memonitor kegiatan Pilwu mengatakan,

“Saya selaku Kapolsek bersama anggota dengan di bantu dari koramil 1608,
Berkomitmen dan terus berupaya menciptakan kamtibmas dari mulai tahapan awal, sampai pengundian nomor dan saat calwu melakukan kampanye keliling, KRYD
Juga kita tingkat kan dengan melakukan himbauan kepada masyarakat, Operasi miras hingga operasi lainnya, kami ingin Pilwu ini berjalan lancar, tertib dan kondusif, “ucap kapolsek.

“Alhamdulillah, pesta demokrasi pemilihan Kuwu ini berjalan lancar, tidak ada gangguan, kami tetap akan melaksanakan kamtibmas, walaupun penghitungan suara telah selesai, kami terus monitor keliling desa sampai benar-benar kondusif, ” Ucap IPDA. Eryana. SH

Iyons74. Kabiro Indramayu*

Oleh: Muz Latuconsina

Langkah Pemprov Maluku memasang patok atau titik koordinat di Wilayah Kaku Lea Bumi/Gunung Botak bagi 10 pemegang IPR koperasi menimbulkan pertanyaan serius: apakah tindakan administratif ini memperhatikan proses penyelesaian lahan dengan para ahli waris? Faktanya, hingga kini, penyelesaian lahan antara ahli waris dan koperasi belum rampung. Pemasangan patok sebelum masalah hak atas tanah diselesaikan sama artinya dengan sengaja membenturkan dua pihak yang seharusnya duduk bersama dalam musyawarah.

Ahli waris berhak mendapatkan kepastian atas tanah leluhur mereka, bukan sekadar menerima koordinat yang ditentukan pemerintah. Sementara itu, koperasi memiliki IPR yang sah di atas kertas, tetapi legitimasi mereka di mata masyarakat adat masih bergantung pada kesepakatan dengan para ahli waris. Memaksakan pemasangan titik koordinat dalam kondisi ini berisiko menimbulkan konflik baru, karena setiap garis yang ditandai di lapangan dapat dianggap melewati atau meniadakan hak seseorang.

Pemerintah provinsi memang memiliki kewenangan untuk menertibkan ruang fisik, namun menjadi mediator dalam sengketa lahan adat membutuhkan pendekatan berbeda. Ini bukan sekadar urusan administratif; ini menyangkut martabat, sejarah, dan hak-hak komunitas adat. Tanpa penyelesaian yang jelas dengan para ahli waris, pemerintah justru berperan dalam menciptakan ketegangan antara masyarakat dan koperasi, bukannya memfasilitasi solusi.

Seharusnya, pemasangan patok atau titik koordinat dilakukan setelah penyelesaian lahan dengan ahli waris selesai. Dengan cara itu, pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat adat, menghormati hak para ahli waris, dan menciptakan landasan yang damai untuk pembangunan. Sebaliknya, jika dipaksakan sebelum ada kesepakatan, tindakan ini hanya akan menjadi simbol benturan kepentingan, bukan kemajuan.

Pemerintah yang bijak memahami bahwa pembangunan yang damai bukan diukur dari rapi atau teraturnya patok di lapangan, tetapi dari harmonisasi antara aturan negara dan legitimasi adat. Di Gunung Botak, titik koordinat hanyalah angka di peta jika persetujuan adat dan kesepakatan ahli waris diabaikan—dan itu akan menjadi kegagalan besar Pemprov Maluku sebagai mediator.(Ahmad)

Ketua LSM Lembaga Ekologi Pembangunan (LEP) Buru, Chairul Syam, mendesak pemerintah untuk segera mencabut izin penebangan kayu PT Hutan Tanam Industri (HTI) milik Feri Tanaya di wilayah belakang Teluk Kaiely — Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru, terutama di area sekitar desa Seith, Pela, Walapia, Kaiely, dan Masarte. Desakan ini muncul akibat meningkatnya kekhawatiran masyarakat mengenai dampak ekologis dari pembalakan hutan yang dinilai tidak terkendali.

Chairul Syam menegaskan bahwa aktivitas penebangan intensif di kawasan hulu dan perbukitan berpotensi menyebabkan degradasi ekosistem, hilangnya tutupan hutan, menurunnya kemampuan tanah menyerap air hujan, serta meningkatnya risiko erosi. Kombinasi faktor ini, menurutnya, dapat memicu banjir bandang dan longsor, terutama saat curah hujan tinggi atau cuaca ekstrem.

Ia mengingatkan bahwa pola deforestasi seperti ini telah terbukti memperburuk risiko bencana ekologis di berbagai daerah Indonesia. Meskipun Maluku memiliki karakter geografis berbeda, kerusakan hutan yang berlanjut tetap dapat menciptakan ancaman serius bagi masyarakat di sekitar Teluk Kaiely.

Chairul juga menyoroti keberadaan sebuah tongkang yang mengangkut sekitar 5.000 m³ kayu Meranti — diperkirakan mencapai ± 920 batang — dari Pelabuhan Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely. Jika kayu tersebut berasal dari areal penebangan perusahaan milik Feri Tanaya, ia menilai hal itu mengindikasikan bahwa pembalakan berlangsung pada skala besar dan tidak dapat dianggap sebagai aktivitas biasa.

Menurutnya, peristiwa bencana besar yang melanda Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat pada akhir 2025 harus menjadi peringatan keras bagi Maluku untuk tidak mengulangi kesalahan pengelolaan hutan yang sama.

Pengiriman kayu dalam volume besar dari Masarete, ujar Chairul, menegaskan bahwa potensi deforestasi sistematis tengah berlangsung. Tanpa pengawasan dan penegakan hukum ketat, kerusakan ekologis dapat terus berkembang dan menciptakan kerentanan lingkungan jangka panjang.

Chairul Syam menyatakan bahwa pemerintah dan instansi terkait perlu segera menerapkan langkah konkret berupa:

Moratorium dan pencabutan izin penebangan, Audit dan penilaian dampak lingkungan, Rehabilitasi kawasan hutan kritis, Konsolidasi perizinan dan dokumentasi aktivitas perusahaan, Serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan.

Ia menekankan bahwa tuntutan LEP Buru bukan sekadar kritik, tetapi alarm penting agar Maluku tidak mengalami bencana ekologis serupa dengan yang terjadi di berbagai daerah lain akibat deforestasi.

Demi keselamatan jangka panjang masyarakat di Teluk Kaiely dan sekitarnya, Chairul Syam mengingatkan bahwa langkah tegas harus diambil sekarang. Kerusakan yang terlihat kecil hari ini, menurutnya, dapat berubah menjadi bencana besar jika pemerintah tidak segera menghentikan aktivitas penebangan oleh perusahaan terkait.

Chairul Syam juga menegaskan bahwa LEP Buru akan menyiapkan dan mengajukan laporan resmi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan kekhawatiran yang mereka suarakan di tingkat daerah.(AS)

Madiun media istana.com

– Polres Madiun hari ini mengoperasikan inovasi layanan keliling terbarunya, Mobil SiGAPP Keliling, yang membawa layanan terpadu (Tiga Pintu) langsung kepada masyarakat. Pelayanan Publik Kepolisian ini dipusatkan di Lapangan Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Rabu (10/12/2025).

Mobil SiGAPP Keliling dirancang untuk mendekatkan layanan kepolisian yang cepat, mudah, dan akuntabel kepada warga, khususnya bagi mereka yang jauh dari kantor Polsek atau Polres Madiun. Layanan yang diintegrasikan dalam mobil ini meliputi:

1. Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)

2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

3. Layanan SPKT untuk penerbitan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan.

AKBP Kemas Indra Natanegara, S.H., S.I.K., M.Si., Kapolres Madiun, dalam keterangannya menegaskan bahwa inovasi ini merupakan wujud nyata implementasi Program Presisi Polri yang mengedepankan pelayanan prima.

“Mobil SiGAPP Keliling adalah komitmen kami untuk mewujudkan pelayanan yang seamless (tanpa hambatan) bagi masyarakat. Filosofi ‘Go Public’ berarti kami menjemput bola. Warga tidak perlu lagi menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya transportasi yang besar hanya untuk mengurus perpanjangan SIM, SKCK, atau bahkan Surat Kehilangan. Cukup datang ke lokasi SiGAPP, dan semuanya beres di tempat,” tegas AKBP Kemas Indra Natanegara.

Kapolres Madiun juga menekankan bahwa kualitas pelayanan di mobil keliling ini sama dengan yang ada di kantor induk. Kehadiran layanan SPKT di mobil ini, khususnya untuk surat kehilangan, bertujuan agar warga dapat segera mengurus dokumen penting yang hilang tanpa harus melalui birokrasi yang panjang.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Madiun untuk memanfaatkan fasilitas ini. Kepercayaan publik kepada Polri sangat bergantung pada kecepatan dan kemudahan layanan yang kami berikan. Pastikan dokumen pribadi Anda selalu terbarukan, dan mari kita jaga ketertiban bersama,” tambah Kapolres Antusiasme masyarakat terlihat jelas saat mereka berbondong-bondong memanfaatkan layanan one stop service ini.

(Tukiyo)