Pernyataan tegas Jou Kaiely, Fandi Ashari Wael, yang mengatakan pemasangan patok atau titik koordinat tanpa sepengetahuan mereka sebagai ahli waris kembali menyoroti masalah mendasar yang kerap diabaikan dalam setiap program penataan ruang dan pembangunan di Tanah Lea Bumi/Gunung Botak: bahwa persoalan adat bukan sekadar urusan batas fisik, tetapi menyangkut martabat, sejarah, dan identitas suatu komunitas. Ketika negara bergerak dengan logika administratif sementara masyarakat adat berdiri di atas landasan sejarah dan legitimasi leluhur, benturan hampir tak terhindarkan.

Pemasangan titik koordinat pada Wilayah Pengelolaan Ruang (WPR) Kaku Lea Bumi/GB bagi 10 pemegang IPR koperasi memang dapat dianggap sebagai bagian dari penertiban pemerintah. Di atas kertas, langkah ini terlihat rapi, legal, dan prosedural. Namun seperti diperingatkan Jou Kaiely, langkah teknis tersebut justru dapat memperumit keadaan apabila dilakukan tanpa dialog adat. Situasinya makin sensitif karena muncul klaim-klaim dari marga lain yang juga menyatakan memiliki hak atas kawasan tersebut. Ini bukan hanya soal garis batas, melainkan soal siapa yang dianggap sah berbicara atas tanah leluhur—dan siapa yang merasa diabaikan.

Di titik inilah persoalan menjadi sangat rumit. Pemerintah provinsi mungkin mampu menertibkan aktivitas fisik di lapangan—menutup akses, menunda pekerjaan, atau mengendalikan alat berat. Tetapi memediasi sengketa kepemilikan adat yang melibatkan marga-marga dengan legitimasi sejarah yang berbeda adalah arena yang jauh lebih kompleks. Tanpa pemahaman mendalam tentang struktur adat, tanpa legitimasi tokoh adat yang diakui semua pihak, serta tanpa musyawarah adat yang sah, setiap keputusan pemerintah berpotensi dianggap berat sebelah.

Jika pemasangan titik koordinat dipaksakan sebelum ada kesepakatan adat yang jelas, pemerintah bukan saja membuka ruang konflik, tetapi juga kehilangan kepercayaan masyarakat adat yang merasa haknya diabaikan. Dalam kondisi seperti ini, bukannya menyelesaikan masalah, tindakan administratif justru melahirkan ketegangan baru.

Editorial ini menegaskan bahwa Pemprov Maluku bisa saja sukses melakukan penertiban fisik di Gunung Botak, tetapi sangat mungkin gagal menjadi mediator sengketa lahan apabila tidak menempatkan adat sebagai pijakan utama. Pemerintah tidak boleh sekadar hadir sebagai regulator; ia harus hadir sebagai penengah yang memahami sejarah, menghormati martabat adat, dan memfasilitasi musyawarah yang benar-benar sah.

Pembangunan hanya bisa berjalan damai bila pemerintah dan adat berdiri pada ruang yang sama—bukan saling meniadakan. Tanpa itu, setiap garis koordinat yang dipasang hanya akan menjadi simbol betapa jauhnya pemerintah dari hati masyarakat adat yang tanahnya sedang dipertaruhkan.(Syam)

Media istana.com – Kabupaten Pangandaran – Rabu 10 Desember 2025 — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pangandaran secara resmi menyelenggarakan Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) VI, sebuah forum strategis yang menjadi puncak pengambilan keputusan dalam pembangunan dan pembinaan olahraga di tingkat kabupaten. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus KONI, perwakilan cabang olahraga (Cabor), unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta para pemangku kepentingan olahraga lainnya.

Pelaksanaan MUSORKAB VI tahun ini mengusung semangat peningkatan prestasi, tata kelola organisasi yang transparan, serta penguatan komitmen untuk memajukan seluruh cabang olahraga di Kabupaten Pangandaran. Dalam forum ini, seluruh peserta memperoleh kesempatan untuk menyampaikan evaluasi, usulan program, dan langkah-langkah pembangunan olahraga yang lebih terarah.

Pada sesi laporan pertanggungjawaban, pengurus KONI Kabupaten Pangandaran menyampaikan berbagai capaian yang telah diraih selama masa kepengurusan sebelumnya, termasuk perkembangan prestasi atlet, pembinaan usia dini, penyediaan sarana-prasarana olahraga, serta kemitraan dengan berbagai pihak. Evaluasi dilakukan secara terbuka dan demokratis guna memastikan setiap keputusan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan riil dunia olahraga daerah.

Selain membahas program kerja jangka pendek dan jangka panjang, MUSORKAB VI juga menjadi momentum penting untuk pemilihan dan penetapan Ketua KONI Kabupaten Pangandaran periode selanjutnya. Proses pemilihan berlangsung dalam suasana tertib, kondusif, dan penuh kekeluargaan, sebagai wujud kedewasaan organisasi dalam berdemokrasi. Para peserta berharap kepemimpinan baru nanti mampu membawa perubahan yang semakin progresif bagi pembinaan atlet dan peningkatan prestasi daerah di tingkat provinsi maupun nasional.

Dalam sambutannya, perwakilan Pemerintah Kabupaten Pangandaran menegaskan dukungan terhadap seluruh agenda pembangunan olahraga. Pemerintah daerah menekankan pentingnya sinergi antara KONI, Cabor, komunitas olahraga, dan masyarakat. Menurutnya, olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga sarana mempererat persatuan, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sport tourism.

MUSORKAB VI ditutup dengan penandatanganan berita acara dan pernyataan komitmen bersama seluruh peserta untuk terus memperkuat pembinaan atlet dari tingkat desa hingga kabupaten, memperluas kompetisi daerah, serta meningkatkan kualitas manajemen organisasi olahraga. Dengan terselenggaranya forum ini, diharapkan Kabupaten Pangandaran semakin maju dalam mewujudkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat lebih tinggi.
Serah terima pergantian ketua lama dengan kualitas baru
Ketua lama . Agusmyliana st di ganti pak Arief Hikmawan S.IPol.
Dalam acara ikut di hadiri.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Nordin. H.M.M.
Kabid pemuda dan olahraga Arman
Kepala Desa selasari.tugas Bagas suara.
Anggota KONI SE kabupaten Pangandaran.
Media istana.com
David Tasti

Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.

Pemerintah Provinsi Maluku kembali menunjukkan sebuah “keistimewaan” yang hanya bisa ditemukan di negeri yang terlalu kreatif dalam mengelola anggaran: dana miliaran rupiah digelontorkan untuk penertiban Gunung Botak di Kabupaten Buru, tetapi tidak satu rupiah pun mengalir kepada insan pers lokal yang justru berada di garda terdepan dalam peliputan.

Sementara itu, lembaga-lembaga yang bahkan bayangannya pun tidak terlihat di lokasi, tiba-tiba kebagian jatah puluhan juta.Entah harus tertawa atau menangis—atau mungkin kedua-duanya sekaligus.

Pertanyaannya sederhana:,Apakah ini bentuk “bancaan” anggaran negara?

Kalau bukan, maka publik menunggu penjelasan yang lebih cerdas dari sekadar “sudah sesuai mekanisme”.Sebab publik juga melihat:

Gunung Botak sedang berada di kondisi seruwet benang kusut—konflik kepemilikan lahan, ancaman pemilik hak atas tanah, ketegangan dengan aparat, dan kekacauan regulasi yang dari jauh pun sudah terlihat samar-samar bentuknya.

Di tengah situasi seperti ini, Pemerintah Provinsi justru terlihat menganggap bahwa pemasangan patok batas sudah cukup untuk menyelesaikan masalah, seolah-olah patok itu adalah sejenis jimat anti-konflik yang mampu meredakan gejolak sosial.

Padahal, pekerjaan rumah yang jauh lebih besar sedang menunggu:

hak-hak warga pemilik lahan yang belum diselesaikan.

Jika ini terus diabaikan, bukan tidak mungkin area tersebut berubah menjadi ruang provokasi oleh pihak-pihak tertentu—dan media, yang seharusnya menjadi mata publik, malah dibuat tersinggung karena “dilupakan”.

Yang paling ironis, wartawan Buru yang harus menempuh perjalanan jauh menuju Gunung Botak dari Namlea terpaksa patungan hanya untuk bisa meliput kegiatan pemerintah.

Sementara anggaran miliaran rupiah berputar-putar di atas kertas tanpa menyentuh mereka yang benar-benar bekerja di lapangan.

Jika Pemerintah Provinsi Maluku ingin penertiban Gunung Botak berjalan dengan baik, maka hormatilah peran pers.Transparansi tidak mungkin terjadi kalau mereka yang memastikan keterbukaan justru dikesampingkan.

Dan kalau hari ini pers saja tidak dianggap, siapa yang tahu siapa lagi yang bisa “dibotakkan” berikutnya? (Ahmad/ruly)

Media istana.com Pangandaran – Rabu 10 Desember 2025 — Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan dan mencegah terjadinya genangan air di musim penghujan, kepala Desa ADI FITRIADI S.I.P .Pemerintah Desa Pangandaran, dusun Pangandaran barat Menegaskan ,melaksanakan kegiatan normalisasi drainase dan aksi bersih-bersih lingkungan bersama Masarakat di kawasan Pantai Barat, pada hari ini ,Rabu 10/12/2025. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Desa Pangandaran ,dusun Pangandaran barat didampingi perangkat desa, para ketua RT/RW, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat.

Giat kerja bakti diawali dengan pengecekan mengatasipasi banjir ,kondisi saluran air di beberapa titik yang berpotensi mengalami penyumbatan. Tim gabungan kemudian melakukan normalisasi dengan membersihkan endapan lumpur, sampah rumah tangga, hingga rerumputan yang menutup jalur aliran air. Pembersihan ini ditujukan agar drainase kembali berfungsi optimal dan dapat mengurangi risiko banjir lokal.

Dalam keterangannya, Kepala Desa Pangandaran , menekankan bahwa kegiatan ini akan di lakukan rutin, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah desa untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan aman.

“Normalisasi drainase ini bertujuan dan sangat penting untuk mencegah masalah genangan. Selain itu, kegiatan bersih-bersih ini merupakan bentuk kebersamaan kami dengan masyarakat untuk menjaga lingkungan Pantai Barat agar tetap indah, sehat, dan nyaman bagi warga maupun wisatawan dan harapan nya untuk ada perhatian dari Bupati dan pemerintah Daerah kabupaten Pangandaran,” ujarnya.

Selain normalisasi drainase, kegiatan kerja bakti juga mencakup penyapuan area publik, pengangkutan sampah, perapihan rumput liar, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan lingkungan. Pemerintah desa mengajak seluruh warga untuk lebih disiplin dalam membuang sampah dan bersama-sama menjaga fasilitas umum.

Para ketua RT dan RW yang turut hadir menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin antara pemerintah desa dan masyarakat. Mereka berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkala, mengingat kawasan Pantai Barat adalah salah satu destinasi wisata unggulan yang menjadi kebanggaan Pangandaran.

Warga setempat pun menyambut baik kegiatan ini. Mereka menilai aksi gotong-royong ini mampu mempererat hubungan antarwarga sekaligus menghadirkan lingkungan yang lebih tertata.

Pemerintah Desa Pangandaran ,Adi menegaskan bahwa program kebersihan tersebut dan normalisasi lingkungan akan terus dilakukan sebagai bentuk tanggung Jawab dan akan di Laksanakan Menjadi Kegiatan Rutin tiap bulan nya buat antisipasi banjir dan sanpa menumpuk di lokasi wisata.”Ujarnya.
Pemerintah Desa Pangandaran Gelar Normalisasi Drainase dan Aksi,Bersih Bersama RT/RW, Kawasan Pantai Barat
Media istana. com
David Tasti