Tanggapan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buru atas pengaduan LSM Ekologi Pembangunan terkait proyek perumahan subsidi di Lala, Kecamatan Namlea, menjadi penanda bahwa pengawasan lingkungan hidup di daerah ini mulai bergerak ke arah yang lebih akuntabel. Di tengah pesatnya pembangunan perumahan, perhatian terhadap izin lingkungan—seperti UKL-UPL—sering kali dipinggirkan. Padahal, keberadaan dokumen tersebut bukanlah formalitas, melainkan fondasi penting untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan dan tidak merugikan masyarakat.

Laporan LSM Ekologi Pembangunan mengenai pembangunan perumahan tanpa dokumen UKL-UPL dan penggunaan material galian C tanpa izin telah mendapat respons resmi dari DLH Kabupaten Buru. Melalui surat balasan yang ditandatangani Kepala Dinas, Arifin La Tejo, DLH menegaskan bahwa laporan tersebut telah masuk dalam sistem pengelolaan pengaduan dan sedang diverifikasi. Bahkan, DLH memastikan bahwa proses penyusunan perizinan lingkungan oleh pengembang sedang berjalan, sementara aspek penggunaan material galian C juga akan dikomunikasikan dengan instansi teknis terkait.

Sikap ini patut diapresiasi—dan itu pula yang disampaikan Ketua LSM Ekologi Pembangunan, Chairul Syam. Namun apresiasi tidak boleh membuat semua pihak lengah. Justru inilah momentum menggugah seluruh pemangku kepentingan untuk memandang isu lingkungan dengan lebih serius, bukan sekadar merespons ketika laporan muncul atau ketika persoalan sudah membesar.

Persoalan izin galian C, misalnya, adalah masalah klasik yang terus berulang. Banyak aktivitas penambangan dilakukan tanpa IUP, SIPB, maupun izin lingkungan. Padahal, kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas galian C ilegal bisa bersifat permanen: sedimentasi sungai, longsor, hilangnya vegetasi, hingga konflik sosial. Karena itu, desakan agar pemerintah menindak tegas pelaku usaha tanpa izin adalah langkah yang tepat. Penegakan hukum diperlukan bukan hanya untuk memberi efek jera, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang adil dan tertib.

Pemerintah daerah harus melihat kasus ini sebagai sinyal kuat bahwa tata kelola lingkungan memerlukan pembenahan. Penertiban pelaku galian C ilegal, penegakan aturan bagi pengembang, serta optimalisasi potensi penerimaan daerah harus dilakukan secara berimbang dan berkelanjutan. Pembangunan yang baik bukanlah pembangunan yang sekadar cepat dan masif, melainkan pembangunan yang tunduk pada regulasi dan memikirkan keberlanjutan generasi mendatang.

Bumi Buru adalah rumah bersama. Setiap proyek pembangunan harus memastikan bahwa rumah ini tetap layak di huni—hari ini, esok, dan seterusnya. Dan itu hanya bisa terwujud jika pemerintah, pengembang, dan masyarakat bergerak dengan visi yang sama: pembangunan yang beretika, berizin, dan berwawasan lingkungan.

Pewarta ( Ahmad )

Kabupaten Buru tengah menghadapi ancaman serius yang tak boleh diabaikan. Dugaan aktivitas penebangan hutan tanpa izin di wilayah Teluk Kayeli oleh PT Wainebe Wood Industri (PT WWI) bukan sekadar isu lingkungan biasa, tetapi potensi bencana yang nyata. Inspeksi dua anggota DPRD Kabupaten Buru, Muhammad Rustam Fadly Tukuboya dan Muid Wael, menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan: akses jalan ke kawasan hutan dipalang dengan rantai besi dan digembok, sementara kendaraan loging perusahaan bebas masuk- keluar, menandakan aktivitas pemuatan kayu terus berlangsung di tengah masyarakat yang dibatasi aksesnya.

Sejarah mengajarkan kita bahwa banjir bandang besar di beberapa daerah saat ini seperti di Sumatra dipicu oleh kerusakan hutan akibat penebangan liar. Jika praktik serupa dibiarkan di Buru, keselamatan masyarakat Kayeli dan sekitarnya terancam. Lingkungan rusak, aliran sungai terganggu, dan bencana tak terelakkan.

PT WWI, sebagai pelaku usaha di kawasan ini, memiliki tanggung jawab besar. Perusahaan tidak bisa hanya mengutamakan keuntungan, sementara masyarakat menghadapi risiko bencana. Pemerintah provinsi maupun pusat harus segera menindaklanjuti temuan DPRD dan memastikan bahwa izin operasi perusahaan jelas, sah, dan diawasi dengan ketat. Jika ditemukan pelanggaran, penghentian sementara aktivitas wajib dilakukan untuk melindungi hutan dan warga.

Buru bukan sekadar tanah produksi kayu. Ia adalah rumah bagi masyarakat, hutan, dan ekosistem yang rapuh. Jika kita menunda tindakan, bencana besar mengintai. Sudah waktunya PT WWI menegaskan komitmen terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat. Bukan hanya kata-kata di atas kertas, tetapi langkah nyata yang bisa mencegah tragedi sebelum terjadi.( Syam )

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indramayu kembali mengingatkan masyarakat pesisir untuk bersiap menghadapi ancaman banjir rob yang diprediksi berlangsung sepanjang Desember 2025. Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), sejumlah desa di Kecamatan Kandanghaur dan Kecamatan Indramayu ditetapkan masuk kategori risiko tinggi.

Kepala Pelaksana BPBD Indramayu, Dadang Oce Iskandar, menyebut bulan Desember akan menjadi periode paling krusial. “Selama Desember 2025, diprediksi ada dua kali puncak gelombang pasang yang berpotensi menyebabkan banjir rob besar,” tuturnya.

BPBD memaparkan dua fase utama gelombang pasang yang harus diwaspadai. Pada awal hingga pertengahan Desember, fenomena ini telah berdampak pada wilayah Eretan Wetan, sementara puncak berikutnya diperkirakan terjadi pada 10–15 Desember 2025. Gelombang tinggi kemudian diprediksi kembali meningkat pada 27–31 Desember 2025, serupa dengan peringatan BMKG yang menyebut ancaman besar di akhir tahun. “Selain pertengahan Desember, ancaman gelombang pasang kembali muncul di akhir bulan atau akhir tahun,” ujar Oce.

Adapun wilayah yang masuk zona rawan mencakup Eretan Wetan, Eretan Kulon, dan Kertawinangun di Kecamatan Kandanghaur, serta Desa Pasekan di Kecamatan Indramayu.

Selain periode terjadinya gelombang pasang, BPBD juga menekankan pentingnya memperhatikan waktu puncak banjir rob. “Dalam setiap banjir rob, ada jam-jam puncak. Sore, petang dan malam hari. Mulai pukul 3 sore (15.00 WIB) sampai 7 malam (19.00 WIB),” jelas Oce.

Melalui peringatan ini, BPBD mengimbau warga pesisir untuk terus memantau informasi cuaca BMKG, meningkatkan kewaspadaan, serta segera berkoordinasi dengan perangkat desa jika kondisi darurat terjadi. Pemerintah daerah memastikan pemantauan tetap dilakukan dan langkah mitigasi disiapkan menjelang akhir tahun.

Iyons74. Kabiro Indramayu*

Dua anggota DPRD Kabupaten Buru, Muhammad Rustam Fadly Tukuboya dan Muid Wael, melakukan inspeksi lapangan di wilayah Kecamatan Teluk Kayeli, Petuanan Kayeli, Senin (8/12), setelah menerima laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas penebangan kayu tanpa izin oleh PT Wainebe Wood Industri, perusahaan milik pengusaha Feri Tanaya.

Dalam kunjungan tersebut, keduanya menemukan sebuah palang pintu yang dipasang dan digembok oleh pihak perusahaan. Palang tersebut diduga menjadi pembatas akses bagi masyarakat dan hanya dibuka untuk kendaraan loging yang keluar masuk menuju kawasan hutan tempat aktivitas penebangan berlangsung.

“Palang ini menunjukkan adanya aktivitas pemuatan kayu di wilayah Petuanan Kayeli. Rantai besi panjang menutup jalan masuk yang digembok terpasang menandakan bahwa akses hanya diberikan kepada kendaraan perusahaan. Ini cara perusahaan membatasi masyarakat agar tidak bisa masuk ke lokasi yang diduga menjadi area penebangan,” ujar Muhammad Rustam Fadly Tukuboya, anggota DPRD dari Partai Gerindra.

Rustam menegaskan akan segera melaporkan temuan tersebut kepada Gubernur Maluku, dan tidak menutup kemungkinan laporan serupa juga akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia apabila terbukti perusahaan tidak lagi mengantongi izin operasi.

“Kami tidak ingin musibah seperti banjir bandang yang menelan ratusan korban di beberapa daerah di Sumatra terjadi di negeri kami. Jika izin tidak ada atau ada pelanggaran, maka aktivitas harus dihentikan sementara,” tegasnya.

Sementara itu, Muid Wael mengungkapkan bahwa dugaan aktivitas penebangan di kawasan Teluk Kayeli bukanlah hal baru. Menurutnya, kegiatan tersebut sudah berlangsung sejak 1972 dan diduga masih terus berjalan hingga saat ini.

“Ini sangat meresahkan. Sebagai wakil rakyat, kami berkewajiban turun langsung. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penebangan masih terjadi. Kami tidak ingin bencana seperti di Sumatra dan Aceh terulang di Buru,” kata Wael.

Ia menambahkan, kewenangan pengelolaan urusan kehutanan kini berada pada pemerintah provinsi. Namun sebagai anggota legislatif di kabupaten, mereka akan segera menyampaikan laporan resmi kepada Gubernur Maluku agar dinas teknis melakukan penelusuran dan menindaklanjuti temuan tersebut.

“Kami berharap ada langkah konkret dari pemerintah provinsi maupun pusat untuk menangani persoalan ini. Keselamatan masyarakat Kayeli adalah yang utama,” ujarnya.

Tukuboya menambahkan bahwa bencana banjir besar seperti yang terjadi di Sumatra umumnya dipicu oleh dua faktor utama: penebangan hutan dan aktivitas penambangan liar. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah bertindak cepat guna mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut di Kabupaten Buru.

Pewarta ( Syam )