Mediaistana com –

jumat 23 Januari 2026 – Bekasi, Jawa Barat — Ketua Umum Ormas Maung Garuda Nusantara (MGN), Fadil Yakub, mengutuk keras kinerja DPR/DPRD serta Pemerintah Kabupaten Bekasi Cikarang yang dinilai gagal total menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya dalam melindungi rakyat dari bencana banjir yang terus berulang dan semakin meluas.

Banjir yang merendam permukiman warga di berbagai wilayah Kabupaten Bekasi bukan lagi sekadar musibah alam, melainkan bencana akibat kelalaian, pembiaran, dan kegagalan tata kelola pemerintahan. Rakyat kehilangan harta benda, aktivitas lumpuh, anak-anak tak bisa sekolah, sementara para wakil rakyat dan pejabat daerah dinilai absen, lamban, dan tidak berpihak pada penderitaan masyarakat.

“Ini bukan hujan yang salah. Ini kegagalan DPR/DPRD dan Pemkab Bekasi Cikarang. Ketika rakyat menangis, para pejabat justru sibuk dengan agenda politik dan pencitraan,” tegas Fadil Yakub dalam pernyataan resminya.
Banjir Berulang, Pemerintah Gagal Total
Ketum MGN menegaskan, banjir yang terus terjadi dari tahun ke tahun membuktikan bahwa anggaran, perencanaan, dan pengawasan tidak berjalan.

Drainase rusak, sungai dangkal, saluran air tersumbat sampah, serta dugaan pembiaran alih fungsi lahan menjadi faktor utama yang tidak pernah ditangani secara serius.
“Ke mana DPR/DPRD saat fungsi pengawasan dibutuhkan? Ke mana Pemkab saat rakyat membutuhkan solusi nyata, bukan janji kosong?” lanjut Fadil.

Rakyat Menangis, Negara Harus Hadir
MGN menilai sikap diam dan lambannya respons pemerintah daerah merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Negara, menurutnya, wajib hadir secara nyata di tengah bencana, bukan sekadar kunjungan seremonial tanpa solusi.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jika pemerintah gagal melindungi rakyatnya dari banjir yang seharusnya bisa dicegah, maka itu adalah kejahatan kebijakan,” kata Fadil Yakub dengan nada tegas.

Tuntutan Tegas MGN
Atas kondisi tersebut, Maung Garuda Nusantara menyampaikan tuntutan tegas:
Audit menyeluruh terhadap kinerja Pemkab Bekasi dan instansi terkait pengelolaan lingkungan, drainase, dan tata ruang.
Pemanggilan dan evaluasi DPR/DPRD yang dinilai lalai menjalankan fungsi pengawasan.

Sanksi tegas terhadap pejabat yang terbukti lalai dan membiarkan kerusakan lingkungan.
Tindakan darurat dan nyata, bukan wacana, untuk normalisasi saluran air dan perlindungan warga terdampak.

Ultimatum Moral
MGN memberikan peringatan keras kepada seluruh pemangku kebijakan di Kabupaten Bekasi Cikarang agar segera bertindak. Jika tidak, MGN menegaskan akan menggalang tekanan publik dan langkah konstitusional demi menyelamatkan rakyat dari penderitaan yang terus berulang.

“Jika DPR/DPRD dan Pemkab Bekasi masih menutup mata dan telinga, maka rakyat berhak menuntut perubahan. Jangan paksa rakyat kehilangan kepercayaan sepenuhnya,” tutup Ketum MGN Fadil Yakub.

Mediaistana.com

Penulis.Mahdani Lubis

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.I.K.MM, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Polres Buru di bawah kepemimpinan Kapolres AKBP Sulastri Sukidjang, S.H., S.I.K., M.M., dalam penertiban aktivitas tambang ilegal di kawasan Gunung Botak.

Kapolda Maluku menegaskan bahwa Polres Buru menjadi satu-satunya polres di Indonesia yang mampu melakukan penertiban tambang ilegal tanpa menimbulkan gejolak maupun gesekan besar, baik dengan para penambang maupun masyarakat sekitar.

“Penertiban tambang ilegal di Gunung Botak yang dilakukan Polres Buru berjalan aman, tertib, dan kondusif. Tidak terjadi konflik besar ataupun perlawanan dari masyarakat. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi,” ujar Kapolda Maluku saat melakukan kunjungan kerja di Namlea, Kamis, (22/1)

Menurut Kapolda, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pendekatan humanis yang dikedepankan oleh jajaran Polres Buru dalam setiap tahapan penertiban. Pendekatan persuasif, dialogis, serta komunikasi yang baik dengan masyarakat dinilai menjadi kunci utama terciptanya situasi yang kondusif.

“Penegakan hukum tidak selalu harus dilakukan dengan cara represif. Apa yang dilakukan Kapolres Buru dan jajarannya menunjukkan bahwa pendekatan humanis mampu menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat,” tambahnya.

Kapolda Maluku berharap keberhasilan Polres Buru ini dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia dalam menangani persoalan tambang ilegal, dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan, profesionalisme, dan keadilan hukum.

Penertiban tambang ilegal Gunung Botak sendiri merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tanpa izin.(Tim)