Bencana tidak hanya menguji daya tahan alam, tetapi juga menguji watak sebuah kekuasaan. Di tengah banjir besar yang melanda tiga provinsi di Sumatra—dengan korban jiwa, ribuan pengungsi, kerusakan lingkungan, serta infrastruktur yang lumpuh—publik justru disuguhi serangkaian keputusan yang memancing tanda tanya besar. Dalam perbincangan dengan seorang kawan, muncul tiga kata yang ia anggap paling tepat untuk menjadi pengingat bagi pemerintahan kita hari ini di tingkat nasional.

Kata pertama: arogan.

Ketika negara-negara lain menyatakan kesediaan membantu secara kemanusiaan, bantuan itu justru ditolak. Padahal di lapangan, warga membutuhkan uluran tangan sesegera mungkin—bahkan untuk kebutuhan paling dasar seperti makanan. Bantuan beras pun dipersoalkan. Di saat rakyat berjuang bertahan hidup, penolakan semacam ini terasa jauh dari semangat solidaritas global dan empati kemanusiaan.

Pada saat yang sama, bencana ini belum juga ditetapkan sebagai bencana nasional. Alasan administratif kerap dikemukakan: Indonesia memiliki 38 provinsi, sementara yang terdampak “baru” tiga. Namun apakah penderitaan manusia dapat direduksi menjadi sekadar hitungan wilayah? Lebih dari seratus nyawa melayang, ribuan orang jatuh sakit, puluhan ribu kehilangan tempat tinggal. Kerusakan ekologis dan infrastruktur tak terhitung nilainya. Jika semua itu diserahkan semata pada kemampuan anggaran daerah, bukankah itu sama saja dengan membiarkan luka menganga tanpa perawatan memadai?

Kata kedua: otoriter.

Kritik, laporan lapangan, dan suara nurani sering kali dianggap sebagai pembesaran masalah. Ketika jurnalisme menjalankan fungsinya—menyampaikan fakta, bahkan dengan air mata—yang muncul justru kesan alergi terhadap kenyataan. Padahal, demokrasi yang sehat tidak takut pada cermin. Ia justru membutuhkan pantulan jujur agar dapat berbenah.

Ada pula pertanyaan moral yang tak kalah penting: di mana tanggung jawab para pelaku usaha besar yang selama bertahun-tahun memanfaatkan sumber daya alam Sumatra? Seharusnya, dalam situasi seperti ini, mereka tampil paling depan—membantu pemulihan, memperbaiki infrastruktur, dan memulihkan lingkungan. Bukan sekadar lewat donasi simbolik, melainkan tanggung jawab nyata. Tanpa itu, keadilan ekologis hanya akan menjadi jargon kosong.

Kata ketiga—dan mungkin yang paling menyakitkan: ketiadaan empati.

Jika para pengambil kebijakan benar-benar merasakan derita rakyatnya, tidak akan ada penolakan terhadap bantuan kemanusiaan. Tidak akan ada upaya mengecilkan penderitaan. Yang ada justru penggalangan solidaritas seluas-luasnya, lintas daerah dan lintas negara. Karena bencana, pada hakikatnya, adalah urusan kemanusiaan—bukan semata urusan citra atau administrasi.

Air bah mungkin akan surut. Namun pertanyaannya, apakah nurani kita ikut mengalir bersamanya, atau justru tertinggal kering di daratan kekuasaan? Editorial ini bukan sekadar kritik, melainkan seruan: agar negara kembali hadir dengan hati, bukan hanya dengan kewenangan (AS/CS)

Di Balik Anjuran Ayah Ambil Rapor, Ada Anak-anak yang Menyimpan Sunyi

Indramayu_mediaIstana.com
Anjuran pengambilan rapor oleh ayah yang mulai diterapkan pada Senin (22/12/2025) membuka ruang diskusi luas di tengah masyarakat. Kebijakan yang merujuk pada Surat Edaran Menteri Kemendukbangga/BKKBN Nomor 14 Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan ayah dalam proses pendidikan anak. Gagasan tersebut dinilai progresif karena selama ini urusan sekolah lebih banyak dibebankan kepada ibu. Namun, di balik tujuan mulia itu, tersimpan sisi lain yang jarang mendapat perhatian: kondisi emosional anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah.

Pantauan di SMPN 1 Jatibarang, Kabupaten Indramayu, menunjukkan bahwa pembagian rapor masih didominasi oleh ibu-ibu. Di tengah antrean, tampak pula anak-anak yang datang bersama nenek, kakek, bibi, kakak, atau wali lainnya. Pemandangan ini menjadi penegas bahwa realitas keluarga di masyarakat sangat beragam dan tidak selalu sesuai dengan gambaran ideal dalam kebijakan.

Bagi sebagian anak, anjuran kehadiran ayah bukan sekadar soal administrasi sekolah. Ia menyentuh wilayah perasaan yang jauh lebih dalam. Tidak semua anak memiliki figur ayah yang hadir secara utuh. Ada yang kehilangan ayah karena meninggal dunia, ada yang tumbuh dalam keluarga bercerai, ada pula yang ayahnya bekerja jauh dan jarang pulang, bahkan ada yang sejak kecil terbiasa tanpa peran ayah yang signifikan.

Ketika kehadiran ayah ditekankan secara normatif, sebagian anak berpotensi merasa “berbeda”. Perasaan canggung, minder, hingga pertanyaan tentang diri sendiri bisa muncul, terutama ketika mereka membandingkan kondisi keluarganya dengan teman-teman lain. Dalam situasi tertentu, anak bisa memaknai anjuran tersebut sebagai pengingat atas ketiadaan, bukan sebagai ajakan yang membangun.

Sejumlah orang tua pun menyuarakan kekhawatiran. Mereka menilai kebijakan ini perlu disertai pendekatan yang lebih empatik dan fleksibel. Tanpa penjelasan yang tepat, anak-anak dikhawatirkan menanggung beban psikologis yang seharusnya tidak perlu mereka pikul. Anak bisa merasa bersalah karena ayah tidak hadir, padahal kondisi tersebut berada di luar kendali mereka.

Di sisi lain, banyak pihak juga melihat kebijakan ini sebagai momentum penting untuk mengoreksi peran ayah yang selama ini cenderung terbatas pada pemenuhan kebutuhan finansial. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa urusan sekolah—mulai dari komunikasi dengan guru, pendampingan belajar, hingga pengambilan rapor—masih didominasi ibu. Ayah kerap hadir dalam bentuk tanggung jawab ekonomi, tetapi absen dalam interaksi langsung dengan dunia pendidikan anak.

Karena itu, tantangan sesungguhnya bukan sekadar siapa yang datang mengambil rapor, melainkan bagaimana kebijakan ini diterjemahkan secara bijak. Dorongan keterlibatan ayah perlu dibarengi dengan pemahaman bahwa keluarga memiliki bentuk dan cerita yang berbeda-beda. Dunia pendidikan dituntut untuk menciptakan ruang yang inklusif, tanpa stigma, tanpa penilaian, dan tanpa membuat anak merasa kurang hanya karena struktur keluarganya tidak ideal.

Pada akhirnya, keterlibatan ayah dalam pendidikan anak memang penting, tetapi empati terhadap kondisi anak jauh lebih mendesak. Kebijakan yang baik bukan hanya yang mendorong perubahan peran orang tua, melainkan juga yang mampu melindungi perasaan anak-anak sebagai subjek utama pendidikan.

Iyons74

Dalam rangka menghadapi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Namlea mengoperasikan sebanyak lima kapal penumpang untuk melayani arus mudik dan balik masyarakat.

Kepala Cabang Pelni Namlea, Agus Herianta, mengatakan bahwa saat ini terjadi lonjakan jumlah penumpang pasca penertiban kawasan Gunung Botak, Hampi. Lonjakan tersebut mencapai lebih dari 150 persen, terutama untuk rute tujuan wilayah barat seperti Bau-Bau, Makassar, dan Surabaya.

“Setelah penertiban Gunung Botak Hampi, terjadi peningkatan penumpang cukup signifikan, lebih dari 150 persen, dan mayoritas menuju ke arah barat, yakni Bau-Bau, Makassar, dan Surabaya,” ujar Agus Herianta di Namlea, Senin (22/12/2025).

Sementara itu, untuk periode Natal dan Tahun Baru, Agus menyebutkan bahwa arus penumpang dengan tujuan Ambon dan Bitung masih terpantau dalam kondisi normal dan belum menunjukkan lonjakan berarti.

Pelni Namlea juga masih memberlakukan program diskon tiket hingga 10 Januari 2026. Namun, diskon tersebut hanya berlaku selama kuota masih tersedia.

“Diskon tiket masih berlaku sampai tanggal 10 Januari. Tetapi itu kalau kuota masih ada. Kalau kuota diskon sudah habis, maka akan diberlakukan harga normal,” jelasnya.

Dengan pengoperasian lima kapal Pelni, pihak Pelni Namlea berharap dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat serta menjamin kelancaran dan keselamatan perjalanan laut selama periode Nataru.(Syam/AS)

Pasca penertiban aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di desa-desa sekitar justru mengalami guncangan serius. Desa Dava menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak, dengan lonjakan kasus pencurian yang meresahkan warga.

Kepala Desa Dava, Rasyid Belen secara resmi menyampaikan permohonan kepada Ketua Satuan Tugas Penertiban Tambang Emas Gunung Botak, khususnya unsur TNI dan Polri, agar meningkatkan pengawasan dan pengamanan secara prima serta berkelanjutan di wilayah-wilayah terdampak pasca penertiban.

Dalam kurun waktu sekitar 11 hari setelah penertiban tambang ilegal dilakukan, Desa Dava dilanda gelombang aksi kriminal. Berdasarkan data dan laporan masyarakat, sedikitnya 50 rumah warga dilaporkan dibobol pencuri, belum termasuk sejumlah toko milik warga yang juga menjadi sasaran. Barang-barang berharga dengan nilai kerugian yang bervariasi raib digondol pelaku.

“Situasi ini sangat mengkhawatirkan. Warga hidup dalam rasa takut dan tidak aman. Aktivitas masyarakat terganggu, terutama pada malam hari,” ungkap Kepala Desa Dava dalam keterangannya, Senin (22/12/2025)

Ia menilai, penertiban tambang emas ilegal yang tidak dibarengi dengan pengamanan wilayah secara optimal telah menciptakan celah gangguan kamtibmas. Diduga, sejumlah pihak yang kehilangan mata pencaharian pasca penertiban beralih melakukan aksi kriminal.

Pemerintah Desa Dava menegaskan bahwa permohonan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional dalam melindungi warganya. Kehadiran aktif negara melalui patroli rutin, penjagaan wilayah, serta langkah-langkah preventif dari TNI dan Polri dinilai sangat mendesak guna memulihkan rasa aman masyarakat.

“Kami berharap negara hadir secara nyata. Pengamanan harus diperkuat agar tidak terjadi eskalasi gangguan keamanan yang lebih luas,” tegasnya.

Hingga kini, warga Desa Dava masih berharap adanya respons cepat dan konkret dari Satuan Tugas Penertiban Tambang Emas Gunung Botak demi menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas wilayah pasca penertiban tambang ilegal.(Syam/AS)

Editorial Redaksi.

Pagi ini, Senin, 22 Desember 2025, Pasar Bula di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) terasa berbeda. Bukan semata karena hiruk-pikuk jual beli, melainkan karena sebuah janji lama akhirnya berlabuh pada maknanya: udang hasil panen dibagikan secara gratis kepada masyarakat—kepada konstituen yang dahulu mempercayakan pilihannya, kepada warga yang menanti bukti, bukan sekadar kata.

Janji itu pernah disampaikan oleh Ny. Rohani Vanath, istri Wakil Gubernur Maluku H. Abdullah Vanath. Ia mengucapkannya pada masa ikhtiar politik—ketika dirinya melangkah sebagai calon Bupati SBT, dan ketika sang suami berpasangan dengan Hendrik Lewerissa dalam kontestasi Wakil Gubernur Maluku. Waktu berlalu, arah politik berubah, dan niat Ny. Rohani kandas. Namun satu hal tak berubah: komitmen untuk menepati janji.

Hari ini, komitmen itu menjelma tindakan. Udang yang dibagi bukan sekadar hasil panen, melainkan simbol kejujuran. Ia mengajarkan bahwa politik tak berhenti pada kemenangan atau kekalahan, tetapi berlanjut pada tanggung jawab moral. Bahwa janji yang terucap di hadapan rakyat bukan hiasan kampanye, melainkan amanah yang menunggu realisasi—kapan pun kesempatan datang.

Di Pasar Bula, senyum-senyum sederhana berbicara lebih lantang dari pidato panjang. Di tangan-tangan warga yang menerima, ada rasa dihargai; ada keyakinan bahwa kata dan perbuatan masih bisa berjalan seiring. Pembagian ini bukan sekadar memberi, melainkan mengikat kembali kepercayaan—bahwa politik dapat berwajah manusiawi, hangat, dan setia pada kata.

Editorial ini mencatat satu pelajaran penting: niat baik tak pernah basi oleh waktu. Meski jalan politik berliku, janji yang ditepati akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dan hari ini, di Pasar Bula, janji itu pulang—dalam wujud udang, dalam rasa syukur, dan dalam keyakinan bahwa integritas masih punya tempat.

Semoga langkah kecil ini menjadi pengingat bagi siapa pun yang pernah berjanji di hadapan rakyat: menepati janji adalah kemenangan yang sesungguhnya.(Syam/AS)