Oleh: Drs. Muz Latucosina, MF.

Di tengah dinamika pembangunan daerah yang kerap dibatasi oleh ruang fiskal sempit, keputusan Pemerintah Provinsi Maluku untuk menempuh jalur peminjaman kepada SNI menghadirkan babak baru dalam arah kebijakan ekonomi daerah. Langkah yang oleh sebagian pihak mungkin dianggap berisiko, justru dibaca berbeda oleh IMM Cabang Kabupaten Buru. Melalui Ketua Umumnya, M. Kadafi Suryadi Alkatiri, organisasi kepemudaan ini menilai kebijakan tersebut sebagai wujud keberanian visioner—sebuah tekad untuk keluar dari keterbatasan, bukan menyerah padanya.

Kadafi dengan tegas melihat bahwa stagnasi PAD serta ketergantungan berlarut pada transfer pusat merupakan sinyal perlunya pendekatan fiskal yang lebih progresif. Peminjaman daerah, yang sering kali dipersepsikan sebagai langkah terakhir, justru dapat menjadi instrumen modern yang membuka ruang percepatan pembangunan. Bila diarahkan pada infrastruktur dasar dan perluasan layanan publik, kebijakan ini bukan saja mampu memperbaiki struktur ekonomi jangka pendek, tetapi juga membentuk fondasi pertumbuhan yang lebih tahan lama.

Inilah titik pijak yang disoroti IMM Buru: bahwa keberanian fiskal pegiat pemerintahan harus dibaca sebagai upaya menggeser Maluku dari pola pengelolaan anggaran yang pasif menuju model pengembangan yang lebih visioner dan development-oriented. Sejumlah daerah maju telah membuktikan bahwa pemanfaatan pinjaman, bila dikelola secara tepat, mampu menyulut multiplier effect—meningkatkan aktivitas sektor riil, membuka lapangan kerja, memperkuat konektivitas, hingga menggerakkan ekonomi lokal yang selama ini tertidur.

Gubernur Hendrik Lewerisa dinilai tengah menyiapkan fondasi pembangunan jangka panjang. Keputusan peminjaman ini, dalam kacamata IMM Buru, bukan sekadar upaya menutup celah anggaran, tetapi representasi kedewasaan analisis dan keberanian politik yang berorientasi pada masa depan Maluku. Sebab pembangunan tidak boleh macet hanya karena PAD terbatas; pemerintah daerah memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk mencari solusi yang sah, efektif, dan strategis.

Namun keberanian fiskal tak boleh berjalan sendirian. IMM Buru dengan tegas menegaskan bahwa dukungan mereka bukanlah dukungan kosong. Transparansi, akuntabilitas, serta evaluasi berkala atas setiap rupiah pinjaman menjadi syarat mutlak. Langkah besar harus dikawal dengan pengawasan ketat agar tidak berubah menjadi beban masa depan.

Pada akhirnya, editorial ini adalah cermin dari harapan: bahwa Maluku sedang berusaha keluar dari bayang-bayang stagnasi. Keberanian fiskal—jika disertai integritas dan tata kelola yang transparan—dapat menjadi cahaya yang menuntun daerah ini menuju babak baru pembangunan. Dan di tengah perjalanan itu, suara-suara kritis konstruktif seperti dari IMM Buru menjadi penjaga agar arah langkah tetap lurus dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Keberanian harus dipuji. Pengawasan harus dijaga. Pembangunan harus terus berjalan. Maluku layak mendapat masa depan yang lebih cerah, dan keputusan hari ini dapat menjadi pintu menuju perubahan itu. ( Ahmad )

Aceh Timur – Mediaistana.com

Di tengah guyuran hujan dan derasnya arus banjir yang melanda berbagai wilayah Aceh Timur, sosok Wakil Bupati Aceh Timur T. Zainal Abidin, S.Pd.I., M.H kembali mencuri perhatian masyarakat.

Dedikasi dan kepeduliannya terhadap warga yang dilanda musibah tergambar dari langkahnya yang tanpa henti turun langsung ke lapangan sejak siang hari hingga larut malam. Minggu malam 23 Nov 2025.

Usai menyerahkan bantuan kepada Hamdiah Binti Yunus, warga Desa Matang Kupula Sa, Kecamatan Madat yang menjadi korban banjir dan angin kencang, Wabup melanjutkan pengabdian dengan menyalurkan bantuan hasil penggalangan dana secara swadaya untuk warga terdampak banjir di Kecamatan Madat.

Bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas bersama sejumlah anggota DPRK Aceh Timur dan tokoh masyarakat di Kecamatan Madat yang turut tergerak melihat kondisi warganya.

Namun, kepedulian itu tak berhenti sampai di Madat. Menjelang malam, ketika sebagian daerah mulai gelap akibat cuaca buruk, Wabup T. Zainal Abidin tetap menerobos genangan air dan melanjutkan perjalanan menuju Desa Labuhan, Kecamatan Julok, salah satu desa yang mengalami genangan banjir cukup parah.

Di lokasi tersebut, Wabup didampingi oleh Camat Julok dan anggota DPRK Aceh Timur Fachrul Rizal dari Fraksi Gerindra untuk menyerahkan langsung bantuan logistik kepada warga yang terdampak. Bantuan diterima oleh Syafrawi, Keuchik Desa Labuhan, yang turut didampingi tokoh masyarakat, Babinsa, serta Bhabinkamtibmas setempat.

Dalam kesempatan itu, Syafrawi memberikan apresiasi mendalam terhadap sosok Wakil Bupati Aceh Timur.
Menurutnya, tidak banyak pemimpin yang bersedia turun hingga malam hari hanya untuk memastikan warganya mendapatkan bantuan dan perhatian.

“Sosok Wakil Bupati Aceh Timur adalah pemimpin yang sangat peduli. Buktinya, hingga malam hari beliau masih turun meninjau banjir dan menyerahkan bantuan secara langsung. Ini kebanggaan bagi kami,” Ungkap Keuchik Syafrawi.

Kehadiran Wabup di tengah masyarakat pada malam yang dipenuhi kecemasan akibat banjir sontak mengundang rasa bangga dari warga. Banyak yang menilai bahwa kepedulian dan keberanian Wabup untuk turun langsung saat kondisi sulit merupakan bukti nyata komitmennya terhadap kesejahteraan rakyat.

Warga yang menyaksikan langsung kedatangan Wabup mengaku merasa lebih tenang dan terperhatikan. Kehadirannya dianggap memberi harapan di tengah musibah yang melanda.

Langkah cepat dan ketulusan Wabup T. Zainal Abidin menjadi inspirasi, sekaligus menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga keberanian untuk hadir dan mendampingi rakyat di saat paling membutuhkan. Pemerintah Aceh Timur menegaskan komitmen untuk terus bergerak dan memastikan setiap warga terdampak mendapatkan bantuan yang memadai. (MN)

Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.

Suasana hangat dan penuh keakraban menaungi halaman kecil di BTN Bukit Permai, Desa Namlea. Pada Minggu (23/11/2025), tirai kebanggaan ditarik dan pita diresmikan—menandai lahirnya Kantor Hukum Harmoni Law Firm Perwakilan Buru. Sebuah momentum sederhana namun sarat makna, ketika dua pemangku profesi mulia, Helena Ismail dan Harkuna Litiloly, SH, berdiri berdampingan membuka lembaran baru pendampingan hukum bagi masyarakat Bupolo.

Dalam balutan persaudaraan antara para advokat, aktivis, insan pers, dan para pemangku kepentingan lokal, acara itu menghadirkan harapan baru: bahwa keadilan tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh; ia kini berakar di tanah ini.

Harmoni Law Firm hadir bukan sekadar sebagai institusi formal yang telah mengantongi pengesahan Menkumham RI—nomor AHU-335.AH.02.01 dan akta pendirian nomor 9 Tahun 2025. Lebih dari itu, ia hadir sebagai representasi ikhtiar untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, pelaku usaha, dan terutama sektor-sektor strategis kabupaten yang kaya potensi, seperti pertambangan.

Harkuna Litiloly, SH. selaku pimpinan cabang, menggarisbawahi bahwa peresmian kantor ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Buru, dengan kekayaan tambang yang melimpah, membutuhkan kehadiran konsultan hukum yang memahami kompleksitas investasi, transaksi bernilai besar, maupun tata kelola usaha. Dalam konteks itulah Harmoni Law Firm mengambil posisi sebagai mitra yang siap mendampingi, mengarahkan, dan menjaga kepentingan hukum masyarakat maupun dunia usaha.

Namun Harkuna tidak berhenti pada pelayanan formal. Ia membuka ruang kolaborasi bagi para aktivis dan insan pers—sebuah ajakan yang menunjukkan bahwa Harmoni Law Firm ingin berjalan bersama seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak media untuk senantiasa menjaga profesionalisme serta memastikan pemberitaan yang berimbang agar keadilan informasi dapat dipertanggungjawabkan di ruang publik. Di sinilah harmoni dikedepankan: komunikasi, kolaborasi, dan kesadaran bersama akan pentingnya keberimbangan.

Senada dengannya, Managing Partner Kantor Pusat, Helena Ismail, memandang pembukaan kantor perwakilan ini sebagai komitmen menghadirkan pelayanan hukum yang lebih dekat dan humanis. Ia menekankan bahwa profesionalisme hanya akan bermakna apabila peka terhadap konteks sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Terlebih dengan berubahnya tata kelola pertambangan nasional melalui Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025, masyarakat kini memiliki peluang lebih luas mengelola kekayaan alamnya sendiri. Namun peluang tanpa pemahaman hukum justru berpotensi menjadi jebakan. Di situlah peran pendampingan menjadi sangat vital.

Helena menegaskan bahwa Harmoni Law Firm ingin memastikan masyarakat lokal dapat melangkah maju tanpa tersandung aturan, tanpa tertinggal dalam proses, dan tanpa kehilangan hak-haknya. Edukasi, pendampingan berkualitas, serta perlindungan hukum menjadi tiga pilar yang mereka janjikan.

Dengan berdirinya kantor perwakilan ini, Buru tidak hanya menyambut institusi hukum baru—ia menyambut sebuah harapan. Harapan akan keadilan yang lebih mudah dijangkau, nasihat yang lebih dekat, dan perlindungan hukum yang lebih menyatu dengan denyut kehidupan masyarakat.

Harmoni Law Firm Cabang Buru bukan sekadar kantor. Ia adalah jembatan. Jembatan antara masyarakat dan keadilan; antara potensi dan kepastian hukum; antara aspirasi dan perlindungan hak. Dan hari itu, di bawah langit Namlea yang bersahaja, jembatan itu resmi dibuka.

Kaperwil Maluku (AS)