Bungo, Mediaistana.com, 21 September 2026 — Harapan masyarakat Kabupaten Bungo untuk mendapatkan keadilan atas dugaan peristiwa pemukulan warga oleh karyawan PT KIM kembali kandas.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan hari ini di Gedung DPRD Kabupaten Bungo — yang digelar atas desakan kuat LSM INAKOR bersama Ormas GEMPUR — justru berlangsung tanpa kehadiran para pihak kunci yang seharusnya memberikan jawaban dan solusi.
Ketua DPRD Kabupaten Bungo, Kepolisian Resor Bungo, Kodim 0416/Bute, hingga pihak manajemen PT KIM tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Ketiadaan mereka membuat forum yang seharusnya menjadi ruang pencarian kebenaran terasa hampa dan tak bermakna.
“Panggung Kosong yang Menipu Rakyat”
Fahlefi, Ketua INAKOR Provinsi Jambi, menyampaikan kekecewaan yang mendalam.
Menurutnya, ketidakhadiran para pihak tersebut membuktikan bahwa RDP ini hanya sekadar seremonial untuk meredam amarah publik, bukan sungguh-sungguh memperjuangkan keadilan.
“Bagaimana mungkin RDP bisa melahirkan solusi jika para pengambil keputusan dan pihak yang dipersoalkan justru tidak hadir? Ini hanyalah panggung kosong yang menipu rakyat. Rakyat tidak butuh janji manis dan formalitas, rakyat butuh keberanian politik untuk menegakkan keadilan,” tegas Fahlefi.
Lebih lanjut ia menegaskan, absennya unsur-unsur penting ini memperkuat dugaan bahwa DPRD tidak serius menangani keluhan warga.
Padahal tuntutan masyarakat sangat sederhana keadilan atas perlakuan kekerasan serta perlindungan agar warga tidak lagi diintimidasi oleh pihak perusahaan.
H. Pardinan, S.M., Wakil Ketua I DPRD Bungo yang hadir dalam rapat, mengakui adanya kekosongan pimpinan. Beliau menyebutkan beberapa unsur pimpinan lainnya sedang menjalankan tugas dinas luar.
“Saya kurang memahami secara mendalam persoalan ini, sebab kemarin yang memimpin rapat adalah Wakil Ketua II. Nanti akan kami koordinasikan dan jadwalkan ulang kembali,” ujarnya.
Namun upaya menjadwalkan ulang ini dinilai belum memuaskan, terlebih saat ini Ketua DPRD Muhammad Adani, S.H., M.Kn., tidak dapat dihubungi melalui panggilan telepon maupun pesan, seakan enggan memberikan penjelasan apa pun kepada publik.
Bukti Nyata Ketidakseriusan
Kegagalan pelaksanaan RDP ini menjadi bukti nyata, sebagaimana tertuang dalam undangan yang ditandatangani pimpinan DPRD sendiri, bahwa belum ada keseriusan sungguh-sungguh dari lembaga perwakilan rakyat untuk menindaklanjuti keluhan warga.
Masyarakat menuntut agar RDP berikutnya dihadiri sepenuhnya oleh semua pihak yang dipanggil, tanpa alasan apa pun, sehingga kebenaran dapat terungkap dan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.
INAKOR dan GEMPUR menyatakan akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat dan menyiapkan langkah lanjutan jika DPRD kembali tidak menepati janji.
(Maskur)
