Dinamika yang mengemuka dalam Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Golkar Kabupaten Buru yang digelar di Namlea pada 10–12 April 2026, kini memasuki babak baru. Setelah mengalami kebuntuan (deadlock), forum tersebut resmi menyerahkan penyelesaiannya kepada DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku.
Ketua Harian DPD Golkar Maluku, Ridwan Rahman dalam keterangannya pada Senin (14/4), menegaskan bahwa pihaknya memandang situasi tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi internal yang harus disikapi secara dewasa.
“Perbedaan dalam Musda adalah hal yang wajar. Namun, kebuntuan yang terjadi di Buru tidak semata soal pilihan politik, melainkan telah menyentuh aspek kepatuhan terhadap aturan organisasi, baik AD/ART, Peraturan Organisasi, maupun petunjuk teknis pelaksanaan,” ujar Ridwan.
Menurutnya, penyelesaian persoalan ini tidak bisa hanya bertumpu pada logika mayoritas suara. Sebaliknya, harus dikembalikan pada konstitusi partai sebagai landasan utama demi menjaga marwah organisasi.
Langkah Terukur dan Menyeluruh
DPD Golkar Maluku, lanjut Ridwan, akan segera mengambil langkah konkret dan terukur. Proses tersebut diawali dengan verifikasi menyeluruh terhadap dokumen Musda, terutama menyangkut dukungan calon dan legalitas pemilik hak suara.
Tak hanya itu, klarifikasi langsung akan dilakukan kepada Steering Committee (SC), pimpinan sidang, serta seluruh pemegang hak suara. DPD juga akan mengidentifikasi potensi pelanggaran organisasi, termasuk dugaan dukungan ganda dan keabsahan kepengurusan tingkat kecamatan, termasuk status pelaksana tugas (Plt).
“Semua langkah ini akan dikoordinasikan dengan DPP Partai Golkar agar tetap berada dalam koridor aturan nasional partai. Tujuannya satu: menghadirkan keputusan yang adil, objektif, dan memiliki legitimasi kuat,” tegasnya.
Mekanisme Organisasi Jadi Rujukan
Dalam menyelesaikan konflik internal, DPD Golkar Maluku memastikan akan berpedoman pada mekanisme resmi partai. Tahapan yang ditempuh meliputi pendalaman fakta, klarifikasi dan mediasi internal, hingga pengambilan keputusan di tingkat provinsi. Jika diperlukan, persoalan dapat diekskalasi ke DPP sebagai otoritas tertinggi.
“Prinsip yang kami pegang adalah keadilan organisasi, kepastian hukum internal, dan menjaga keutuhan partai,” imbuh Ridwan.
Menjaga Soliditas Kader
Di tengah situasi yang berpotensi memicu friksi, DPD Golkar Maluku juga menaruh perhatian besar pada soliditas kader. Seluruh pihak diminta menghentikan manuver yang memperkeruh suasana serta menahan diri sambil menghormati proses yang berjalan.
“Tidak ada kubu dalam Golkar. Yang ada hanya satu barisan kader,” tegas Ridwan, sembari menambahkan bahwa konsolidasi menyeluruh akan dilakukan pasca penyelesaian Musda.
Target Penyelesaian Cepat
DPD Golkar Maluku menargetkan penyelesaian kisruh ini tidak berlarut-larut. Dalam waktu dekat, proses verifikasi dan klarifikasi akan segera dirampungkan, diikuti pengambilan keputusan secara cepat namun tetap hati-hati dan terukur.
Langkah ini dinilai penting agar tidak mengganggu agenda konsolidasi partai, terutama dalam menghadapi dinamika politik daerah ke depan.
Imbauan untuk Kader
Menutup pernyataannya, Ridwan Rahman mengimbau seluruh kader Golkar di Maluku untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, serta menjaga persatuan dan soliditas. Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan organisasi sebagai fondasi utama partai.
“Golkar adalah partai besar yang dibangun dengan sistem, bukan kepentingan sesaat. Perbedaan adalah hal biasa, tetapi persatuan adalah keharusan, dan kepatuhan terhadap aturan adalah kewajiban,” pungkasnya.
Dengan pendekatan yang elegan dan berlandaskan aturan, DPD Golkar Maluku optimistis kisruh Musda Buru dapat diselesaikan secara bermartabat, sekaligus memperkuat soliditas partai ke depan.(Tim)
